Kucurkan Beasiswa, Bupati Sanusi Minta Tim Disdik Klasifikasi Murid Mampu dan Tidak Mampu

JATIMTIMES - Bupati Malang HM Sanusi meminta kepada tim kecil yang dikoordinir oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Malang untuk segera mengklasifikasikan ratusan ribu murid Sekolah Dasar Negeri (SDN) dan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di Kabupaten Malang, antara murid yang tergolong mampu dan tidak mampu. 

Hal itu disampaikan Sanusi ketika memberikan pengarahan kepada seluruh kepala sekolah, korwil dan ketua komite SMPN se-Kabupaten Malang di Pendapa Agung Kabupaten Malang dalam acara sarasehan menyamakan persepsi dan komitmen untuk peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Malang. 

Baca Juga : Tahukah Kamu di Balik Omzet Triliunan Indomie, Ternyata Dulu Hasil Kudeta, Begini Sejarahnya

Klasifikasi antara murid yang tergolong mampu dan tidak mampu bertujuan untuk penyaluran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) Kabupaten Malang tepat sasaran kepada para siswa yang tergolong tidak mampu. 

"Nanti diklasifikasi, kalau memang satuan pendidikan itu harus sekian, melibatkan para wali murid, maka bagi anak yang tidak mampu bagiannya Pemerintah Kabupaten yang akan mendukung biayanya. Sehingga nanti ada semacam beasiswa bagi anak tidak mampu," ungkap Sanusi.  

Pria asli Gondanglegi yang memiliki latar belakang sebagai guru ini menuturkan, nantinya dengan klasifikasi murid yang tergolong mampu dan tidak mampu ini akan memudahkan pembagian peran untuk membantu biaya pendidikan para siswa pada tingkat SDN dan SMPN di Kabupaten Malang. 

"Makanya nanti, karena pendidikan merupakan tanggung jawab bersama, ayo kita klasifikasi, mana yang harus ditanggung wali murid, mana yang harus ditanggung Pemerintah Kabupaten Malang," kata Sanusi. 

Hal seperti ini telah dilakukan oleh Sanusi di bidang kesehatan. Yakni berkaitan dengan pembayaran iuran kepesertaan BPJS Kesehatan melalui segmen kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang ditanggung mulai Pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Jatim) hingga Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang. 

"Ini di pendidikan, kalau di klasifikasi seperti itu sangat bisa. Mana yang nanti menjadi tanggungan pusat yaitu BOS, mana yang menjadi BOS Provinsi, mana yang harusnya menjadi tanggungan BOS Kabupaten," jelas Sanusi...

Baca Selengkapnya