DPRD Kota Malang Nilai Contraflow di Kayutangan Berpotensi Munculkan Pelanggaran Baru

JATIMTIMES - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang menilai bahwa kebijakan contraflow yang diterapkan khusus bagi angkutan umum di Kayutangan, berpotensi menimbulkan pelanggaran lalu-lintas. 

Pasalnya, jika angkutan umum diperbolehkan tetap melaju dua jalur dengan sistem contraflow berpotensi bisa diikuti oleh pengendara lain. Sebab, saat ini masyarakat tengah membiasakan diri dengan skema lalu lintas baru di Kayutangan. 

Baca Juga : Terbukti Nistakan Agama, Anggota DPRD Gresik Divonis 7 Bulan Penjara

Untuk itu, DPRD Kota Malang mendorong agar Pemkot Malang bisa mengkaji opsi contraflow bagi angkot. Sehingga diharapkan juga bisa meminimalisir potensi terjadinya kecelakaan. 

"Kalau sekarang contraflow, risikonya ada atau tidak. Bahkan kemungkinan justru yang contraflow bukan hanya mikrolet. Itu bisa menimbulkan pelanggaran baru," ujar Sekretaris Komisi C DPRD Kota Malang, Achmad Wanedi. 

Menurutnya, jika penerapan satu arah di Kayutangan telah mengacu pada kajian secara ilmiah maka seharusnya juga bisa memitigasi potensi bahaya yang turut menyertai.

Untuk itu dirinya berpendapat, lebih baik Pemkot Malang memberikan kompensasi kepada para sopir angkot di Kota Malang. Namun dengan catatan, sopir angkutan umum mengikuti uji coba hingga tuntas. 

"Pendapat kami bukan soal setuju atau tidak ada contraflow. Tapi lebih baik mikrolet mengikuti aturan tapi diberikan kompensasi selama masa uji coba jalur satu arah," terang Wanedi. 

Baca Juga : Bawaslu Kota Batu: Banner Tokoh Politik di Jalanan Belum Melanggar, Bisa Dianggap Pendidikan Politik

Selain itu, keresahan para pengemudi angkot akan dampak yang mungkin terjadi akibat rekayasa lalu lintas harus dibuktikan dulu. Yakni keresahan soal pendapatan yang kemungkinan menurun...

Baca Selengkapnya