Raih Opini WTP 11 Kali Berturut-turut, Pemkot Malang Dapat Penghargaan dari Kemenkeu RI

JATIMTIMES - Pemerintah Kota (Pemkot) Malang kembali menorehkan prestasi di kancah nasional. Di tahun 2022 ini, Pemkot Malang mendapatkan penghargaan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI karena telah meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 11 kali berturut-turut. 

Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati kepada Wali Kota Malang Sutiaji di Gedung Dhanapala, Kantor Kemenkeu RI, Jakarta dalam acara bertajuk Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2022 pada Kamis (22/9/2022).

Baca Juga : Kunjungi Desa Senggreng, Ombudsman RI Tinjau Pelayanan Pecel Tempe Mendoan

Wali Kota Malang Sutiaji secara khusus menyampaikan, rasa terima kasih kepada para pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Malang atas kerja sama dan kinerja yang baik, sehingga mampu membawa Kota Malang kembali mendapatkan capaian opini WTP. 

"Pertama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada ASN di Kota Malang bahwa ini bukan sesuatu yang mudah, mempertahankan akan selalu lebih sulit daripada meraih. Tetapi syukur Alhamdulillah pencapaian 11 kali berturut-turut ini menunjukkan kredibilitas dan akuntabilitas kinerja dari para ASN di Pemerintah Kota Malang," ujar Sutiaji dalam keterangan resminya, Kamis (22/9/2022). 

Orang nomor satu di lingkungan Pemkot Malang ini juga menyoroti bagaimana tantangan dan peluang Pemkot Malang di masa mendatang untuk terus menjaga konsistensi dalam hal kepatuhan kinerja dan pelaporan keuangan. 

"Kepatuhan itu tidak bisa sifatnya instruksional, tapi justru dari bawah. Saya kira kepatuhan akan BPK itu bukan hanya input dan output saja, tetapi sekarang sudah melalui capaian, ada outcome atau tidak, semuanya harus terukur, frame inilah yang harus terus dijaga konsistensinya," jelas Sutiaji. 

Sejalan dengan itu, Sutiaji sangat berharap konsistensi perangkat daerah dalam perencanaan, pelaksanaan sampai di tahap pengawasan dapat memberikan benefit dan menjadikan budaya yang positif.

"Ke depannya, perangkat daerah harus mampu menerapkan konsistensi ini, karena keberhasilan ini tidak lepas dari konsistensi dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan yang terukur yang akhirnya memberikan benefit dan behaviour," tutur Sutiaji...

Baca Selengkapnya