BNPT: ASN Rentan Terpapar Radikalisme, Wali Kota Sutiaji Segera Gelar Kegiatan Pencegahan Radikalisme
Reporter
Tubagus Achmad
Editor
Sri Kurnia Mahiruni
25 - Jun - 2022, 04:38
JATIMTIMES - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Boy Rafli Amar menyebut bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) ataupun Pegawai Negeri Sipil (PNS) masuk dalam kategori kelompok yang rentan terpapar radikalisme.
Pihaknya menyampaikan, BNPT telah berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) RI dalam membuat platform pengaduan online ketika terdapat ASN yang terpapar radikalisme.
Baca Juga : Fraksi PKS DPRD Kota Malang Menilai Laporan Pelaksanaan APBD 2021 Belum Optimal
Boy pun mencontohkan, misalnya ketika terdapat guru yang mengajarkan paham-paham tidak perlu hormat kepada bendera merah putih, tidak perlu mengucapkan Pancasila, serta anti nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, maka dapat diadukan melalui platform online yang telah disediakan.
Jenderal polisi dengan tiga bintang di pundaknya ini juga menegaskan bahwa pimpinan lembaga memiliki tanggungjawab atas nama konstitusi untuk tidak membiarkan penyebaran ideologi-ideologi yang bertentangan dengan ideologi negara.
Maka dari itu, BNPT juga telah melakukan pengawasan terhadap rumah-rumah ibadah yang mengarah kepada ideologi bertentangan dengan ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pasalnya, dalam pantauan BNPT terdapat rumah-rumah ibadah di lingkungan pemerintahan digunakan untuk menyebarkan propaganda paham radikal.
Merespons pernyataan resmi dari Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar terkait ASN yang masuk dalam kategori kelompok rentan terpapar radikalisme, Wali Kota Malang Sutiaji beberapa hari kedepan akan segera menggelar kegiatan pencegahan paham radikal.
"Tanggal 27 (Juni) kita akan melakukan giat ini (pencegahan pemahaman radikal), untuk tokoh masyarakat dan ASN supaya tidak terpapar paham radikal," ungkap Sutiaji kepada JatimTIMES.com.
Disinggung mengenai apakah terdapat ASN di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Malang yang terindikasi terpapar paham radikal dan bertentangan dengan ideologi negara, orang nomor satu di lingkungan Pemkot Malang ini secara tegas membantah terkait hal tersebut.
Baca Juga : Baca Selengkapnya