Dinsos-P3AP2KB Kuatkan Masyarakat Lewat Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Program ketahanan dan kesejahteraan keluarga dibahas dalam kegiatan penguatan pelaksana Keluarga Berencana (KB) yang diselenggarakan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos-P3AP2KB) Kota Malang.

Selain memberikan materi untuk penguatan kader dalam menyampaikan program pemerintah Kota Malang, melalui kader itu, Dinsos-P3AP2KB juga memberikan materi tentang program ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Di mana pada masa pandemi Covid-19 ini banyak perubahan dalam kehidupan sehari-hari.

Baca Juga : November Evaluasi, Program Sunset Policy Kota Malang Ada Kemungkinan Diperpanjang?

Kepala Bidang (Kabid) Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinsos-P3AP2KB Kota Malang Sri Umiasih, mengatakan, bahwa kegiatan penguatan pelaksana KB dilaksanakan rutin setiap tahun untuk menyampaikan program-program pemerintah. Khususnya program KB itu salah satunya dan juga ketahanan dan kesejahteraan keluarga itu sendiri.

"Selain KB kan banyak di situ, pembinaan keluarga yang tujuannya untuk meningkatkan ketahanan keluarga juga," ucap Umi. 

"Kegiatannya setiap tahun terkait bina kecamatan. Sebenarnya jumlah kader itu banyak, jadi kalau tingkat kelurahan ada 66 kader, kalau tingkat RW itu ada 987  dan tidak semuanya kami karena terbatas anggaran juga, jadi setiap tahun gantian," lanjutnya.

Disinggung mengenai tujuan dari penguatan pelaksana KB sendiri, Umi menjelaskan, bahwa pihaknya berharap agar masyarakat bisa memahami apa yang diharapkan dari Pemerintah Kota Malang. Terlebih di masa pandemi Covid-19 ini keluarga adalah salah satu kunci utama untuk bisa tetap survive mulai dari rumah.

"Golnya itu tadi bisa lebih memahami. Kader bisa menyampaikan ke masyarakat hal-hal yang baru yang tidak diketahui secara benar," ujarnya.

Penguatan kader untuk sosialisasi program keluarga berencana sendiri bisa dikatakan macet sejak bulan Maret hingga Juni 2020. Hal tersebut karena pemerintah tidak memberikan izin untuk menggelar kegiatan yang bersifat mengumpulkan banyak orang.

Dengan kata lain, untuk tetap memberikan sosialisasi kepada masyarakat, PLKB ataupun kader banyak digelar melalui daring. 

Baca Juga : Baca Selengkapnya