Dimintai Restu Dua Bapaslon di Kabupaten Malang, Ini Respons Kiai Marzuki

Suara warga Nahdliyin selalu diperebutkan di pesta Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Salah satunya pada Pilkada Kabupaten Malang 2020. Sebenarnya tidak hanya warga Nahdliyin tapi,  para kiai juga selalu menjadi incaran para kontestan untuk mendapatkan restu. 

Salah satunya adalah KH. Marzuki Mustamar yang juga selaku Ketua PWNU (Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama) Jawa Timur. Kiai Marzuki juga telah dimintai restu oleh kedua pasangan bakal calon (bapaslon) yang akan bertarung di Pilkada Kabupaten Malang. Baik itu pasangan Lathifah Shohib-Didik Budi Muljono (LaDub) maupun  Sanusi-Didik Gatot Subroto (SanDi). Kedua pasangan itu telah meminta doa restu kepadanya.

Baca Juga : KPU Banyuwangi Loloskan Paslon Ipuk-Girah dan Mas Yusuf-Gus Riza

Menanggapi hal tersebut, Marzuki menegaskan bahwa NU secara kelembagaan tidak boleh turut serta dalam proses politik praktis seperti Pilkada, karena sudah jelas dalam AD/ART (Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga) dari NU sendiri. 

"Kalau NU secara kelembagaan nggak boleh terjun ke politik praktis. Kalaupun politik kebangsaan, itu iya," tegasnya ketika ditemui awak media di Pendopo Agung Kabupaten Malang, Senin (7/9/2020). 

Marzuki pun menjelaskan apa yang dimaksud Politik Kebangsaan ala NU, yakni dengan memberikan bimbingan, arahan kepada masyarakat dan politisi. Dengan mempersilahkan untuk berpolitik tetapi yang terpenting adalah menjaga keutuhan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). "Silahkan berpolitik, tapi jangan sampai dengan kelompok yang membahayakan NKRI," ungkapnya. 

Karena jika terdapat informasi bahwa para Bapaslon kepala daerah kedapatan merupakan seseorang yang dapat membahayakan NKRI hingga membenci NKRI, maka NU akan berikhitar agar Bapaslon tersebut tidak menang dalam kontestasi Pilkada. 

"Maka NU dengan cara sendiri senyap mengikhtiarkan supaya orang itu nggak jadi. Entah lewat doa atau kita melobi ke menteri atau apapun," tegasnya. 

Karena pencegahan di awal menurut Marzkui penting untuk dilakukan. Hal itu agar terus menjaga keutuhan NKRI jangan sampai terpecah belah hanya karena kebijakan yang dikeluarkan oleh kepala daerag yang membahayakan NKRI. "Jadi yang kami maksud Politik NU itu politik kebangsaan. Kalau politik praktis, urusannya partai, urusannya timses," ujarnya. 

Baca Juga : Baca Selengkapnya