JATIMTIMES - Pemerintah Kota (Pemkot) Malang berkomitmen untuk mendukung program pemerintah pusat yakni soal tiga juta rumah. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mengatakan, meskipun lahan untuk perumahan di Kota Malang semakin terbatas, dukungan masih dapat dilakukan.
Salah satunya dengan menyediakan untuk kemudahan aksesbilitas menuju rumah atau pemukiman tersebut. Sebab, harga tanah di Kota Malang sendiri juga semakin meningkat, kondisi itu pun tak dapat dihindari.
Baca Juga : Rumah Warga di Giripurno Rusak Berat Akibat Angin Kencang, Pemkot Salurkan Bantuan Perbaikan
“Kami akan meningkatkan aksesibilitas, tidak harus rumah itu berada di Kota Malang. Bisa di Kabupaten Malang, dengan tetap memperhatikan kemudahan akses," ujar Wahyu.
Hal tersebut sebagai komitmen untuk memberikan dukungan nyata agar masyarakat, khususnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), lebih mudah memiliki rumah. Ia pun, menegaskan sejumlah langkah strategis tengah disiapkan sejalan dengan program nasional pembangunan 3 juta rumah.
“Kami terus berupaya menghadirkan kebijakan yang meringankan beban masyarakat. MBR sudah kita bebaskan dari berbagai pungutan, termasuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), agar harga rumah bisa jauh lebih terjangkau.
Selain pembebasan beban biaya, Pemkot Malang juga menyiapkan skema penanganan keterbatasan lahan. Wahyu menuturkan, harga tanah di pusat kota yang semakin tinggi tidak boleh menjadi hambatan bagi masyarakat untuk memiliki rumah.
"Opsi lain adalah penyediaan hunian vertikal seperti rusunawa atau apartemen, bagi yang ingin tinggal lebih dekat,” jelasnya.
Wahyu mengaku bahwa upaya tersebut telah mendapat dukungan dari pemerintah pusat. Wahyu menyampaikan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berencana mengunjungi Malang Raya untuk memberikan dukungan lebih lanjut.
Baca Juga : Heboh DPR Dapat Tunjangan Rp 50 Juta, 5 Tahun Bisa Punya Rumah Rp 3 M?
“Dukungan pusat ini penting, tapi peran Pemkot juga besar," imbuh Wahyu.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) juga telah mengapresiasi Kota Malang terkait pembiayaan dan pelaksanaan program bedah rumah.
"Kita akan terus berkonsultasi dan menyesuaikan skema yang paling tepat agar masyarakat bisa mendapatkan rumah sesuai kebutuhan dan kemampuan mereka,” pungkas Wahyu.
