JATIMTIMES – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Situbondo menegaskan komitmennya dalam mewujudkan Universal Health Coverage (UHC) bagi seluruh masyarakat. Hal ini ditandai dengan penandatanganan Adendum Rencana Kerja Pemkab Situbondo bersama BPJS Kesehatan Cabang Banyuwangi, Jumat (01 Agustus 2025) lalu.
Perpanjangan kerja sama ini dipastikan menjadi langkah strategis agar seluruh warga Situbondo terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dibiayai oleh pemerintah daerah.
Baca Juga : Pimpin Apel Pagi, Gus Qowim Tekankan Disiplin, Literasi, dan Keramahan Pelayanan Masyarakat
Bupati Situbondo, Yusuf Rio Wahyu Prayogo atau akrab disapa Mas Rio menegaskan bahwa pelayanan kesehatan yang prima merupakan prioritas utama. Selain itu, Mas Rio menekankan pentingnya sinergi antara Pemkab dengan BPJS Kesehatan agar masyarakat benar-benar mendapatkan haknya.
"Saya sangat ingin menjaga sinergitas dengan BPJS Kesehatan. Harapan kami ingin pelayanan yang prima, yang optimal. Saya bilang ke tenaga kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit di Situbondo untuk never say no pada masyarakat yang mengakses pelayanan kesehatan, jangan ditolak. Dan menurut saya, BPJS Kesehatan juga harus bilang begitu," tegas Mas Rio.
Komitmen tersebut tidak berhenti sebatas retorika. Untuk tahun 2025, Pemkab Situbondo telah menyiapkan anggaran sebesar Rp60 miliar khusus untuk mendukung pemenuhan UHC. Bahkan, Rio menegaskan bahwa di tahun berikutnya, alokasi anggaran akan ditingkatkan sesuai kebutuhan demi memastikan setiap warga mendapatkan akses kesehatan tanpa hambatan.
"Berkali-kali disampaikan bahwa kesehatan warga Situbondo merupakan prioritas. Jangankan Rp60 miliar, Rp100 miliar pun kami sediakan, karena kesehatan merupakan mandatory spending. Bagi saya itu adalah momentum untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia. Kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur itu adalah hal yang harus diutamakan dari kegiatan-kegiatan lain," tambahnya.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Banyuwangi, Titus Sri Hardianto, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pemkab Situbondo atas komitmen luar biasa tersebut. Menurutnya, langkah Situbondo sudah sejalan dengan kebijakan nasional dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.
"Terima kasih sebesar-besarnya kepada Pemerintah Kabupaten Situbondo yang telah mempercayakan jaminan kesehatan sebagian besar penduduknya kepada BPJS Kesehatan. Tentu ini sudah sejalan dengan program Pemerintah Pusat, bahwa jaminan kesehatan di daerah wajib disinergikan dengan JKN," ujar Titus, Senin (04/08/2025) kepada JATIMTIMES.
Titus juga melaporkan capaian kepesertaan JKN di Situbondo. Hingga akhir Juli 2025, cakupan sudah mencapai 97,19 persen dari total penduduk. Menurutnya, target untuk mempertahankan status UHC bisa tercapai dalam waktu dekat.
Baca Juga : Daftar Provinsi yang Terapkan Pemutihan Pajak Kendaraan di Bulan Agustus 2025
"Untuk mempertahankan status UHC, cakupan ini harus mencapai 98% pada bulan September. Artinya tinggal sedikit lagi," jelasnya optimis.
Meski demikian, ia mengakui masih ada pekerjaan rumah dalam hal keaktifan peserta. Angka keaktifan saat ini tercatat 73,74 persen, masih di bawah syarat minimal 80 persen. Namun, Titus yakin hal tersebut dapat segera diatasi dengan kolaborasi yang baik antara pemerintah daerah dan BPJS Kesehatan.
Lebih lanjut, Titus menyebut adanya dukungan tambahan dari Kementerian Sosial berupa kuota bagi warga Situbondo untuk dicover melalui APBN. “Posisi eksisting sekarang masih di bawah kuota. Artinya, untuk segmen PBI APBD masih ada potensi ditingkatkan lagi. Ada sekitar 7.000 jiwa yang bisa dioptimalkan. Jika ini ditindaklanjuti, cakupan bisa tembus 99% bahkan 100%,” ungkapnya.
Adendum kerja sama ini menjadi penentu keberlanjutan program. Awalnya, anggaran yang disiapkan hanya cukup untuk sembilan bulan. Namun, berkat komitmen Bupati dan jajarannya, dana ditambah sehingga perlindungan kesehatan bisa berlanjut hingga akhir tahun. Dengan begitu, masyarakat Situbondo dapat tenang karena kebutuhan layanan kesehatan mereka tetap terjamin.
Langkah Pemkab Situbondo ini sekaligus menegaskan bahwa kesehatan menjadi fondasi pembangunan daerah. Dengan alokasi anggaran yang masif dan kerja sama erat bersama BPJS Kesehatan, Bupati Rio berharap indeks pembangunan manusia Situbondo terus meningkat dan masyarakat bisa menikmati pelayanan kesehatan yang adil serta merata.
