JATIMTIMES - Komisi E DPRD Jawa Timur (Jatim) menyoroti sejumlah permasalahan pada Seleksi Penerimaan Masuk Bersama (SPMB). Terkait hal tersebut, Komisi E akan memanggil kepala Dinas Pendidikan (kandindik) Jatim dan jajaran panitia SPMB untuk meminta evaluasi total.
Anggota Komisi E DPRD Jatim Puguh Wiji Pamungkas menyebut, salah satu persoalan yang disorot adalah kegagalan ratusan siswa diterima di sekolah negeri akibat dugaan kesalahan sistem. “Ini menjadi catatan yang sangat serius terkait pelaksanaan SPMB tahun ini di Jawa Timur,” ujar Puguh, Rabu (2/7/2025).
Baca Juga : Fraksi PKS DPRD Jatim Ungkap Plus-Minus Pemisahan Pemilu Nasional dan Daerah
Puguh mengungkapkan, terdapat 123 siswa di Banyuwangi yang semula dinyatakan lolos di SMA Negeri 1 Giri akhirnya tidak diterima karena alasan kuota penuh. Kasus serupa juga ditemukan di Blitar. Ia menyebut kekacauan ini telah menimbulkan kegaduhan dan kekecewaan di tengah masyarakat.
“Kita tahu beberapa permasalahan kemarin terjadi, termasuk di Blitar dan Banyuwangi yang ternyata ada kesalahan sistem. Ratusan siswa yang semula dinyatakan lulus, ternyata tidak lulus. Ini tentu mencederai harapan mereka,” paparnya.
Lebih lanjut, Puguh menekankan, digitalisasi PPDB melalui website memang memiliki sisi positif. Kendati demikian, jika tidak dibarengi dengan kesiapan infrastruktur dan skenario darurat, maka justru bisa merugikan masyarakat luas.
“Sistem ini diakses oleh ratusan ribu siswa. Dengan daya tampung sekolah negeri yang terbatas, potensi gangguan sangat besar. Maka perlu disiapkan plan B, bahkan plan C, ketika terjadi masalah teknis atau sistem overload,” tegasnya.
Puguh tidak ingin kasus ini dianggap sepele, karena menyangkut masa depan pendidikan anak-anak dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pelayanan publik.
“Nama-nama yang sudah dinyatakan lulus seharusnya dipertimbangkan untuk diberi kebijakan khusus. Jangan sampai mereka jadi korban dari lemahnya sistem. Mereka sudah senang, sudah berharap, lalu tiba-tiba dibatalkan. Ini menyakitkan,” imbuh Sekretaris Fraksi PKS DPRD Jatim ini.
Baca Juga : Usai Ambrol, Dinding Pembatas Lantai 3 Pasar Besar Kota Malang Diusulkan Dibongkar
Terkait hal itu, Puguh memastikan bahwa Komisi E akan segera memanggil Dinas Pendidikan Jawa Timur untuk meminta penjelasan secara resmi atas kesalahan sistem yang terjadi.
“Secara tegas saya sudah mengusulkan agar Komisi E melakukan evaluasi terhadap proses SPMB yang sedang berjalan. Kita akan panggil Dinas Pendidikan beserta kepanitiaan SPMB untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, khususnya di Banyuwangi dan daerah lainnya,” ucapnya.
Puguh berharap evaluasi ini tidak berhenti pada klarifikasi, tetapi dilanjutkan dengan perbaikan sistem dan kebijakan yang konkret agar kasus serupa tidak terulang di masa depan. “PPDB harus menjadi jalan pembuka harapan, bukan sumber kekecewaan,” tuturnya.
