JATIMTIMES - Baru diresmikan awal tahun 2025 ini, Bandara Dhoho Kediri telah menghadapi masa sulit. Saat ini, tidak ada satu pun jadwal penerbangan yang dilayani di bandara tersebut. Ini membuat DPRD Jawa Timur (Jatim) buka suara.
Wakil Ketua Komisi D DPRD Jatim Khusnul Arif mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim tidak tinggal diam. Apalagi, bandara tersebut termasuk hasil pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN).
Baca Juga : Pimpin Apel Pagi,Mbak Wali Ajak Tingkatkan Mutu Layanan Pendidikan dan Kawasan Permukiman
"Bandara tersebut merupakan bagian dari PSN yang digodok pemerintah pusat. Jika PSN ini gagal, maka akan berdampak negatif terhadap kepercayaan publik terhadap proyek-proyek strategis lainnya di Indonesia," jelas Khusnul Arif, Senin (23/6/2025).
Bandara Dhoho dibangun oleh PT Gudang Garam melalui anak perusahaannya, PT Surya Dhoho Investama (SDHI), dan kini dikelola bersama PT Angkasa Pura I. Sejak beroperasi, sempat terdapat dua maskapai yang membuka penerbangan di bandara tersebut, yakni Super Air Jet dan Citilink.
Namun kini kedua maskapai itu tidak lagi membuka penerbangan di Bandara Dhoho. Operator bandara menyebut, tidak adanya penerbangan dikarenakan pihak maskapai tengah melakukan maintenance terhadap armadanya.
Namun, Khusnul Arif menilai alasan itu hanya dibuat-buat. "Ini alasan klasik ya. Saya menduga bukan karena itu, tetapi karena okupansi penumpang yang memang masih rendah," papar politisi Partai Nasdem ini.
Ia menyebut, sejumlah faktor yang menyebabkan rendahnya minat penumpang, seperti terbatasnya jadwal penerbangan. Selain itu, harga tiket dinilai lebih mahal dibandingkan penerbangan dari Bandara Juanda Surabaya di Sidoarjo.
“Hal ini menjadi salah satu penyebab calon penumpang yang berada di seputaran Kediri raya lebih memilih alternatif lain yang lebih fleksibel dan ekonomis meski harus menempuh jarak lebih jauh, termasuk ketika harus ke Bandara Juanda,” ujarnya.
Khusnul juga mengingatkan, potensi makin lesunya Bandara Dhoho setelah selesainya proyek Tol Kertosono–Tulungagung. Akses tol ke Juanda yang makin mudah, menurut dia, akan memperkuat preferensi masyarakat menuju bandara di Sidoarjo tersebut.
Untuk itu, ia mendorong adanya evaluasi menyeluruh yang melibatkan akademisi, praktisi, dan pemangku kepentingan di 13 daerah penyangga Bandara Dhoho.
Baca Juga : Ketua DPRD Puji Kiprah Fatayat NU, Soroti Pentingnya Kolaborasi Perempuan dalam Pembangunan Daerah
"Minim kolaborasi dan dukungan dari pemerintah daerah penyangga ini salah satunya dilatarbelakangi oleh kurangnya campur tangan dari Pemprov Jawa Timur sebagai jembatan ataupun mediator atau fasilitasi penghubung antara Kabupaten Kediri dengan 13 daerah penyangga bandara," kata politisi asal Kediri ini.
Ia menekankan, perlunya membangun ekosistem ekonomi dan pariwisata yang mendukung Bandara Dhoho agar multiplier effect dari keberadaan bandara bisa dirasakan oleh semua daerah penyangga.
"Sudah semestinya semua pihak proaktif menciptakan ekosistem pariwisata dan industri yang dapat menarik arus kedatangan masyarakat luar dan barang melalui Bandara Dhoho,” tegasnya.
Ia juga mengaitkan nasib bandara dengan kredibilitas pemerintah. "Nasib Bandara Dhoho ini linier dengan harga diri pemerintah di mata publik, sebab ini PSN ini marwah pemerintah, pemerintah pusat ada di sini, jika ini gagal bagaimana dengan PSN yang lain? Nanti publik akan bertanya-tanya," ujarnya.
Khusnul bahkan, menduga hingga kini belum ada grand desain operasional yang benar-benar rampung. Ia menyebut keberlangsungan Bandara Dhoho bisa terancam bila tidak ada langkah konkret dan intervensi serius dari pemerintah pusat dan provinsi.
"Tanpa adanya langkah konkret yang terintegrasi dan komprehensif serta intervensi serius dari seluruh pemangku kepentingan terutama pemerintah pusat dan provinsi, maka keberlangsungan Bandara Dhoho yang sudah memakan investasi triliunan rupiah ini bisa terancam tidak memberikan dampak ekonomi yang diharapkan, dan bisa jadi nanti hanya akan menjadi monumen megah yang sepi, tidak ada aktivitas," pungkasnya.
