JATIMTIMES - Rencana transformasi transportasi publik di Kota Malang mendapat signal lampu hijau dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur. Bahkan rencananya, transformasi yang bakal mengadopsi skema buy the service (BTS) ini, akan mulai diterapkan pada tahun 2026 mendatang.
Dalam hal ini, program transformasi angkutan publik ternyata juga telah menjadi salah satu prioritas Pemprov Jawa Timur. Selain Kota Malang, daerah lain yang akan turut dimulai skema tersebut yakni Kediri Raya.
Baca Juga : RPKR Demo DPRD Jatim Terkait Dugaan Korupsi Anggotanya
Atas hal tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang mendorong agar Pemerintah Kota (Pemkot) Malang segera melakukan tindak lanjut untuk melakukan persiapan. Salah satunya melakukan komunikasi dengan berbagai pihak.
"Terdekat yang akan dilakukan adalah mendorong, karena ini gayung bersambut. Itu kita dorong, kan kajian sudah ada, sudah terkomunikasikan dengan Kemenhub. Ini harus didorong bersama bahwa 2026 harus dimulai," jelas Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, Dito Arief Nurakhmadi.
Ia mendorong agar Pemkot Malang mulai membahas kajian teknis. Baik dari kelengkapan sarana dan prasarana (sarpras) hingga sistem yang akan digunakan.
"Kajian teknisnya itu penting karena bicara transportasi publik kam sistem. Kajian trayeknya apa, rutenya, feedersnya, harus dipersiapkan," imbuhnya.
Termasuk mulai berkomunikasi dengan para pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan angkutan umum saat ini. Pasalnya, pada transformasi angkutan publik ini juga akan dilakukan perubahan armada.
Baca Juga : Bank Jatim Catatkan Laba Bersih Terbesar di Antara BPD
"Termasuk mengomunikasikan dengan angkutan umum sekarang. Konsepnya kan angkot yg ada kemudian diganti dengan bis 3/4. Artinya harus ada komunikasi juga kepada pemilik angkutan umum, harus ada pelibatan," terangnya.
Bahkan ia menyarankan agar tak salah jika Pemkot Malang turut mempelajari skema serupa yang telah diterapkan lebih dulu di beberapa daerah lain. Seperti Solo, Makasar, Palembang, Jogja dan Banyumas.
"BTS juga sudah berjalan di beberapa kabupaten kota di Indonesia seperti di Solo, Makassar, Palembang, Jogja, Banyumas. Kita mendorong, kalau sesuai dengan jadwal, sudah. Kita mendorong jangan sampai terpending lagi, harus dimulai apapun itu. Kapasitas 30 an orang," pungkasnya.
