Oleh: Mohamad Sinal: Corporate Legal Consultant, Dewan Pakar DPN Peradi Profesional, mediator, ahli bahasa hukum, founder Pena Hukum Nusantara (PHN), dan dosen Polinema
Kepedulian negara tidak harus diterjemahkan melalui pidato panjang. Namun, cukup hadir dalam sepiring makanan yang sehat, aman, dan bergizi di hadapan seorang anak yang sedang belajar mengejar masa depannya. Makan Bergizi Gratis (MBG), dalam makna yang paling sederhana, adalah cara negara mengatakan kepada anak bangsa: kalian penting, kesehatan kalian harus dijaga, dan masa depan kalian tidak boleh ditentukan oleh kemampuan ekonomi keluarga.
Baca Juga : Memaknai Amanah Demi Menjaga Marwah Organisasi, Seri Muktamar NU ke-35 Jombang
Oleh karena itu, MBG layak dipandang sebagai kebijakan yang memiliki dimensi kemanusiaan. Negara tidak hanya hadir melalui kantor pemerintahan, undang-undang, aparat, atau berbagai simbol kekuasaan, tetapi masuk sampai ke ruang kehidupan paling elementer: makanan bergizi. Dalam hal ini, gagasan tentang negara kesejahteraan menemukan bentuknya yang lebih konkret—negara berusaha memastikan kebutuhan dasar generasi masa depan dapat terpenuhi.
Namun, kebijakan yang lahir dari tujuan baik tetap harus diuji melalui pelaksanaannya. Sejumlah insiden keamanan pangan menjadi pengingat bahwa niat baik saja tidak cukup; pada Agustus 2026, misalnya, sejumlah siswa di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, dilaporkan mengalami dugaan keracunan setelah mengonsumsi MBG, bahkan seorang siswa sempat mendapatkan perawatan intensif. Investigasi sementara Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan adanya bahan baku ikan yang tidak disimpan di freezer dan dibiarkan pada suhu ruang selama 12 jam atau lebih.
Kasus dugaan gangguan kesehatan setelah konsumsi MBG juga diberitakan terjadi di daerah lain. Fakta tersebut tentu tidak boleh digunakan untuk serta-merta meniadakan tujuan dan manfaat keseluruhan program, tetapi juga tidak semestinya dipandang sebagai persoalan kecil. Program yang ditujukan untuk meningkatkan kesehatan anak justru memikul tanggung jawab yang lebih besar untuk memastikan bahwa makanan yang diberikan tidak membahayakan mereka.
Di sinilah wajah kepedulian negara diuji. Anak-anak yang menerima MBG bukan angka statistik, bukan sekadar target distribusi, dan bukan objek keberhasilan program yang cukup dihitung berdasarkan jumlah porsi makanan. Mereka adalah manusia yang keselamatannya harus ditempatkan di atas capaian administratif apa pun.
Secara filsafati, sebuah kebijakan publik memperoleh nilai moral bukan hanya dari tujuan yang hendak dicapai, melainkan juga dari cara tujuan tersebut diwujudkan. Memberikan makanan bergizi merupakan bentuk kemanfaatan, sedangkan memastikan makanan itu aman merupakan tanggung jawab yang wajib dilakukan. Oleh karena itu, prinsip bahwa makanan harus dipastikan aman sebelum berbicara mengenai kandungan gizinya merupakan fondasi yang tidak dapat ditawar dalam pelaksanaan MBG.
Program sebesar MBG seharusnya tidak hanya dikelola dengan logika pencapaian target, tetapi juga dengan etika tanggung jawab. Keberhasilan memang dapat dihitung melalui jumlah penerima manfaat, luasnya jangkauan program, ataupun besarnya anggaran yang terserap, tetapi keselamatan manusia tidak dapat diperlakukan sekadar sebagai angka dalam laporan evaluasi. Di balik setiap porsi makanan terdapat seorang anak, sebuah keluarga, dan kepercayaan yang diberikan kepada negara.
Oleh karena itu, persoalan keracunan harus ditempatkan sebagai alarm untuk memperkuat tata kelola, bukan sekadar insiden teknis yang selesai setelah korban ditangani. Setiap kejadian semestinya menjadi bahan evaluasi menyeluruh terhadap rantai penyediaan makanan, mulai dari kualitas bahan baku, penyimpanan, proses memasak, kebersihan dapur, distribusi, hingga makanan benar-benar dikonsumsi. Kepedulian negara justru terlihat dari kesungguhannya mencegah kesalahan yang sama terulang, bukan hanya dari kecepatannya bertindak setelah persoalan terjadi.
SOP tentu penting, standar sanitasi harus dirumuskan secara ketat, dan mekanisme pengawasan perlu dibangun secara berlapis. Namun, seluruh perangkat tersebut harus benar-benar bekerja sejak bahan makanan datang, disimpan, diolah, dikemas, didistribusikan, hingga akhirnya berada di meja makan anak-anak. Pada titik itulah kualitas sebuah kebijakan tidak hanya dibaca dari sebuah dokumen, tetapi dirasakan langsung oleh penerima manfaat.
Pemerintah memang telah melakukan sejumlah pembenahan. BGN, misalnya, memperketat standar keamanan pangan dan menegaskan pentingnya Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), sekaligus melakukan evaluasi terhadap dapur yang tidak memenuhi persyaratan. Langkah demikian penting, tetapi pekerjaan terbesar sesungguhnya adalah memastikan standar tersebut menjadi budaya kerja sehari-hari, bukan sekadar persyaratan administratif.
Dengan demikian, pengawasan tidak boleh hanya bersifat reaktif. Jangan menunggu anak-anak muntah, sakit perut, atau dibawa ke rumah sakit sebelum dapur diperiksa dan prosedur dievaluasi. Negara yang benar-benar peduli harus hadir satu langkah sebelum bahaya terjadi, bukan hanya bergerak cepat setelah korban berjatuhan.
Baca Juga : Relasi Sipil-Militer Dipersoalkan, Militerisme Dinilai Mengancam Demokrasi
Di sinilah prinsip kehati-hatian menemukan relevansinya. Setiap mata rantai harus dapat dipertanggungjawabkan: siapa memilih bahan, memeriksa kesegarannya, bagaimana penyimpanannya, kapan makanan dimasak, berapa lama distribusi berlangsung, siapa melakukan pemeriksaan sebelum makanan diberikan, dan bagaimana respons ketika ditemukan indikasi makanan tidak layak. Semakin panjang rantai pelayanan, semakin jelas pula pembagian tanggung jawab yang harus dibangun.
Namun pengawasan jangan berubah menjadi pemindahan tanggung jawab kepada sekolah atau guru. Guru dapat menjadi lapisan pengawasan terakhir, tetapi tanggung jawab utama keamanan pangan harus tetap berada pada sistem penyelenggaraan MBG dan pihak yang memang memiliki kompetensi serta kewenangan. Negara harus membangun rantai pertanggungjawaban yang jelas dari dapur sampai meja makan.
Ada pula dimensi religiositas yang tidak boleh dilupakan. Memberi makan orang lain merupakan perbuatan mulia, terlebih kepada anak-anak yang sedang bertumbuh, tetapi kemuliaan itu membawa amanah untuk memastikan bahwa sesuatu yang diberikan benar-benar baik dan tidak membahayakan. Niat baik menemukan kesempurnaannya ketika dilaksanakan dengan ilmu, kehati-hatian, ketulusan, dan tanggung jawab.
Oleh karena itu, kritik terhadap pelaksanaan MBG tidak semestinya langsung dipahami sebagai penolakan terhadap program. Justru karena program tersebut penting dan menyangkut masa depan jutaan anak Indonesia, masyarakat berhak mengingatkan ketika terdapat sesuatu yang harus diperbaiki. Mencintai sebuah kebijakan bukan berarti membenarkan seluruh pelaksanaannya, melainkan ikut menjaganya agar tidak menyimpang dari tujuan awalnya.
Kritik bahkan dapat menjadi bagian dari kepedulian. Pemerintah tidak kehilangan kewibawaan ketika mengakui adanya kekurangan, mengevaluasi sistem, memberikan sanksi kepada pihak yang lalai, dan memperbaiki tata kelola. Sebaliknya, keberanian melakukan koreksi menunjukkan bahwa keselamatan penerima manfaat ditempatkan lebih tinggi daripada kepentingan mempertahankan citra keberhasilan program.
Oleh karena itu, keberhasilan MBG jangan hanya diukur dari berapa banyak dapur yang beroperasi. Juga, bukan berapa juta porsi yang dibagikan atau seberapa besar anggaran yang terserap. Ukuran yang jauh lebih manusiawi: apakah anak-anak menerima makanan yang aman, sehat, bergizi, dan membuat orang tua merasa tenang ketika mempercayakan mereka kepada program negara?
Sebab wajah kepedulian negara yang paling indah bukanlah slogan yang terpampang di ruang publik. Akan tetapi, sepiring makanan yang sampai kepada seorang anak dengan aman dan nyaman. Dari sana akan tumbuh tubuh yang sehat, pikiran yang cerdas, serta harapan tentang masa depan generasi emas Indonesia.
