JATIMTIMES - Pemerintah Kota Batu kembali harus berhemat anggaran akibat dampak efisiensi pada hampir semua aspek. Salah satunya yang dianggarkan melalui Dana Alokasi Umum (DAU) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tak terkecuali infrastruktur.
Meski terdampak efisiensi, realisasi proyek strategis daerah (PSD) disebut akan tetap berjalan. Kendati menghadapi rencana pemangkasan DAU, diupayakan tak mengganggu realisasi PSD.
Baca Juga : Efisiensi Anggaran, BEN Carnival Tetap Digelar dengan Lebih Sederhana
Untuk diketahui, sebelum adanya perubahan, besaran DAU Kota Batu tahun ini mencapai Rp 469,2 miliar, naik dibandingkan tahun 2014 lalu Rp 447,7 miliar. Di mana DAU untuk infrastruktur tahun lalu di angka Rp 32 miliar, dan tahun ini senilai Rp 35 miliar.
Ketua DPRD Kota Batu Didik Subiyanto membenarkan adanya dampak efisiensi pada DAU Kota Batu. Ia menyebut, upaya mensiasati anggaran yang mengalami pengurangan sudah dilakukan melalui kebijakan prioritas masing-masing perangkat daerah.
"Untuk efisiensi dari SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) sudah mengakomodasi soal efisiensi. Untuk proyek strategis yang itu kepentingan masyarakat tetap," ujar Didik saat ditemui, belum lama ini.
Ia memastikan, beberapa efisiensi anggaran tak menyentuh kepentingan pokok PSD. Di antaranya alat tulis kantor (ATK), juga perjalanan dinas. Ia mengaku masih akan menunggu petunjuk dari pembahasan lebih lanjut untuk kepastian pemangkasan. Melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), sudah ditekankan agar mengutamakan program yang merupakan kebutuhan masyarakat.
"TAPD sudah disampaikan Insyaallah kepentingan masyarakat tetap kita utamakan," tegasnya.
Pihaknya juga berkomitmen tetap merealisasikan proyek strategis daerah tahun ini. Dia sepakat bila realisasinya menggunakan APBD perubahan. Dia menilai APBD Kota Batu tahun ini masih sangat mungkin mengkover pembiayaan lima proyek itu.
Baca Juga : Mahasiswa Didorong Ambil Peran Aktif Hadapi Krisis Ekonomi dan Pangan di Rakernas ISMEI Ke-XVI
Ditambahkan Didik, infrastruktur juga menjadi kebutuhan penting untuk menunjungan kenyamana dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Di mana, untuk menggeser pembiyaan PSD 2025 ke APBD secara penuh tentu akan memakan anggaran yang yang besar. Didik memastikan untuk melakukan pemantauan secara masif terhadap setoran pendapatan daerah. Selain itu, potensi setiap objek yang bisa menyumbang pendapatan daerah juga akan lebih diawasi pemaksimalannya.
"Salah satunya kedepan PR kami untuk menggenjot pendapatan asli daerah (PAD) tahun ini," tutur politisi PKB itu.
