JATIMTIMES - Indonesia memperingati Hari Pers Nasional (HPN) setiap 9 Februari. Perayaan ini sekaligus memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Ketua Umum DPP LDII, KH Chriswanto Santoso menekankan pentingnya peran media massa dalam membangun Indonesia.
Menurut KH Chriswanto, media memiliki andil besar dalam memberikan informasi, baik mengenai kebijakan publik maupun berbagai perstiwa yang terjadi di sekitar masyarakat.
“Sejak era perjuangan hingga pasca reformasi, tanpa keberadaan media, masyarakat akan kesulitan mengakses informasi yang penting untuk kehidupan sehari-hari,” kata Chriswanto, pada Minggu (9/2/2025).
Dalam peringatan Hari Pers, DPP LDII menyatakan dukungannya terhadap kebebasan pers, karena dengan adanya pers yang bebas, media dapat berperan aktif dalam mengoreksi kebijakan pemerintah serta menyuarakan pendapat publik mengenai suatu kebijakan. Terlebih lagi, tema HPN tahun ini, yaitu “Pers Mengawal Ketahanan Pangan untuk Kemandirian Bangsa”.
“Tema ini sangat relevan dengan program pemerintah, yang ingin memajukan pangan nasional. Kemandirian dan kedaulatan pangan merupakan isu dunia yang harus diantisipasi pemerintah,” ujarnya.
Pria kelahiran Kota Kediri itu mengatakan, LDII memasukkan ketahanan pangan sebagai salah satu dari “8 Bidang Pengabdian LDII untuk Bangsa”. Ini sebagai bentuk komitmen dalam mendukung upaya pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional. DPP LDII percaya bahwa dengan partisipasi aktif media, berbagai persoalan terkait sektor pangan bisa diatasi.
“Dengan partisipasi media memberitakan berbagai persoalan pangan, pemerintah dapat melangkah dengan pasti dalam menjalankan program tersebut,” tambahnya.
Lebih lanjut dia menambahkan DPP LDII berharap pers dapat terus berpihak pada prinsip clean government dan berpihak kepada rakyat kecil. Media diharapkan dapat memperjuangkan transparansi publik mengenai berbagai isu pangan. Contohnya seperti kelangkaan pupuk yang menyebabkan tingginya harga pupuk, kekurangan bibit tanaman pangan, serta perlunya inovasi-inovasi terbaru dalam sektor pertanian yang dapat meningkatkan produksi pangan.
“Kami juga berharap pers mampu memberi solusi dengan menggali informasi yang dalam terkait kebijakan impor dan ekspor pangan. Demikian juga mengenai praktik-praktik kartel yang mengakibatkan meruginya petani dan peternak UMKM. Dengan pemberitaan tersebut, pemerintah dapat segera turun tangan untuk menyelesaikan persoalan tersebut,” imbuhnya.
Dengan terwujudnya kemandirian pangan, diharapkan masyarakat, terutama petani, peternak, nelayan, dan petambak, dapat menikmati kesejahteraan dan peningkatan kualitas hidup. Program pemerintah di bidang pangan diharapkan dapat menciptakan masyarakat yang lebih adil, makmur, dan sejahtera.
“Kebebasan pers, dengan peran vitalnya dalam mengawasi dan menyampaikan informasi yang transparan, akan menjadi salah satu kunci dalam mewujudkan kemandirian pangan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPP LDII Rulli Kuswahyudi mengatakan, pers sangat diperlukan perannya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan tugasnya memberikan edukasi, informasi, hiburan, dan kontrol sosial.
Baca Juga : Dampak Inpres Efisiensi Anggaran, DAU dan DAK Jatim Susut Rp 200 Miliar
“Pers harus meningkatkan perannya memberitakan berbagai pencapaian pembangunan, dengan dukungan dan masukan yang konstruktif. Namun pers harus tetap kritis agar pemerintah bisa memperbaiki kekurangan dan terus meningkatkan keberhasilannya,” kata Rulli.
Baginya, pers sangat membantu pembentukan masyarakat madani agar organisasi kemasyarakatan (Ormas) seperti LDII maksimal membantu pemerintah. Pers sebagai pilar keempat demokrasi merupakan saluran publik dalam kebebasan berpendapat dan berbicara. Tetapi harus diimbangi dengan rasa tanggung jawab, serta mengedepankan kepentingan masyarakat, keutuhan bangsa dan negara.
“Pers tetap harus berpegang teguh pada kode etik jurnalistik, salah satunya, tidak membuat berita dengan prasangka sehingga terjadi pengadilan media massa. Pers harus mengedepankan cover both side, cek dan ricek, dan yang terpenting adalah etika,” ujarnya.
Rulli menambahkan, pers harus diberikan kesempatan yang luas dalam mengakses informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik. Pengabaian terhadap hak pers dalam menjalankan tugasnya untuk kepentingan publik mengakibatkan demokrasi tidak berjalan dengan baik.
“Sebagai tiang penyangga demokrasi, idealnya pers menjadi saluran yang jernih untuk komunikasi dua arah antara pemerintah dan rakyatnya. Pers juga diperbolehkan memberi masukan atau kritik, terkait kebijakan yang tidak berjalan dengan semestinya,” ujarnya.
Abad 21 ditandai dengan semakin parahnya dampak perubahan iklim dan berkurangnya lahan pertanian di dunia maupun di Indonesia. Akibatnya, pangan menjadi daya tawar dan diplomasi internasional. Tanpa pangan yang mencukupi dan bahkan surplus, berakibat lemahnya daya tawar Indonesia di mata negara-negara lain.
Menurut Rulli, tema HPN Tahun 2025 relevan dengan program kerja pemerintah yang sedang menjalankan proyek besar food estate untuk kemandirian pangan. Program ini memerlukan dukungan segenap elemen bangsa, termasuk pers.
“Pers bisa menjalankan fungsinya sebagai kontrol sosial, dengan memberi masukan juga melaporkan berbagai hal yang menghambat program kemandirian pangan ini. Harapannya, masukan, saran, kritik, bahkan fakta yang diungkap media massa terkait program pemerintah, dapat menyukseskan program pembangunan nasional,” pungkasnya.
