JATIMTIMES - Sebanyak 1.445 usulan berhasil dihimpun dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Klojen, Kamis (30/1/2025) siang. Musrenbang tersebut digelar dalam rangka penyusunan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) tahun 2026.
Kecamatan Klojen menjadi kecamatan yang pertama di Kota Malang yang menggelar musrenbang dalam rangka penyusunan RKPD tahun 2026. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Malang Dwi Rahayu.
Baca Juga : Mitos atau Fakta, Sering Makan Mi Instan Bisa Sebabkan Usus Buntu?
"Klojen menjadi kecamatan yang pertama melaksanakan musrenbangcam. Jadi, kalau dilihat di Klojen, usulannya makin aspiratif. Untuk Klojen, usulan ada 1.445 usulan. Ini yang sudah masuk di SIPD (sistem informasi perangkat daerah)," jelas Dwi.
Jika dibandingkan dari tahun-tahun sebelumnya, realisasi usulan di Kecamatan Klojen juga terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2024 lalu tercatat ada sebesar 54 persen yang telah diakomodasi. Sedangkan pada tahun 2025 ini sebesar 56 persen.
"Setelah tingkat kecamatan rampung, kami akan berikan info berapa persen yang akan diakomodasi masing-masing kecamatan. Kalau musrenbang tingkat kota baru kita akan sampaikan berapa persen yang diakomodasi," kata Dwi.
Dwi mengatakan, secara umum usulan yang terhimpun di wilayah Kecamatan Klojen telah berimbang antara usulan berbentuk program infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. Dirinya pun berharap agar pada tahun selanjutnya, usulan terkait pemberdayaan masyarakat dapat terus meningkat.
"Pemberdayaan itu lebih kepada peni6nfkatan ekonomi, seperti pelatihan," jelas Dwi.
Sementara itu, Camat Klojen Willstar Taripar Hatoguan mengatakan bahwa persentase antara usulan program infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat yakni 50 berbanding 50. Di sisi lain, dirinya mengaku bahwa sebenarnya untuk wilayah Klojen lebih memiliki potensi pada pemberdayaan masyarakat.
"Infrastruktur maaih perlu tapi nilai tak terlalu besar. Potensinya adalah pemerdayaan masyarakat. Sehingga diharapkan tahun 2027 nanti sudah ada perubahan skema," ucapnya.
Baca Juga : Long Weekend, Perumda Jasa Yasa Sebut Lonjakan Wisatawan Capai 30 Persen
Bahkan, jika dipetakan lebih rinci, usulan infrastruktur di wilayah Klojen, nantinya akan cenderung mengarah menjadi usulan di tingkat dinas atau OPD. Tentu dalam hal ini, usulan dengan skala yang lebih besar, seperti drainase atau infrastruktur jalan besar.
"Kalau infrastruktur tambahan, jumlahnya seharusnya bisa lebih. Infrastruktur lebih ke pembenahan lingkungan, paving, drainase sederhana. Kami mulai mengedukasi, agar prioritas lebih kepada pemberdayaan masyarakat," terangnya.
Di sisi lain, dalam proses musrenbang ini, menurut Willstar, partisipasi masyarakat juga sangat tinggi. Bahkan masyarakat Kecamatan Klojen sudah sangat mampu untuk memetakan usulan dengan berorientasi pada kualitas usulan, bukan pada kuantitas atau jumlahnya.
"Jadi, bukan jumlah, dan memahami betul apa masalahnya dan apa solusinya untuk diusulkan. Jadi, tidak sekadar bagito atau bagi roto (bagi rata). Itu jadi menarik, karena usulannya berorientasi kepentingan masyarakat, tidak orientasi kelompok," terangnya.
