JATIMTIMES - Dalam beberapa tahun terakhir, platform petisi online seperti Change.org, Petisionline.com, iPetitions, dan lainnya menjadi medium populer untuk menyuarakan keresahan publik. Fenomena ini dipicu oleh meningkatnya rasa frustrasi masyarakat terhadap jalur komunikasi formal yang kerap tertutup, membuat petisi online menjadi alat katarsis yang efektif untuk memobilisasi opini dan tekanan sosial.
Petisi secara sederhana adalah dokumen resmi yang diajukan kepada pihak berwenang, berisi permintaan tindakan atas suatu isu yang dirasakan penting oleh masyarakat. Rakyat dapat menyuarakan suaranya melalui satu klik atau dukungan terhadap satu masalah tertentu.
Baca Juga : Polemik Bau TPA Supit Urang, Puguh Anggota DPRD Jatim Angkat Bicara
Platform seperti Change.org memungkinkan masyarakat dari berbagai latar belakang untuk menyampaikan keresahan bersama dalam bentuk tanda tangan digital. Keterbukaan akses ini menjadikan petisi online alat yang inklusif dan efektif dalam menarik perhatian publik.
Sebagai contoh, sebuah petisi yang menyoroti isu lingkungan dapat dengan mudah menarik perhatian ribuan hingga jutaan orang hanya dengan beberapa klik. Melalui fitur-fitur seperti penggalangan tanda tangan dan distribusi cepat di media sosial, petisi online kini menjadi simbol perjuangan modern dalam menyuarakan aspirasi.
Menurut Prof. Anang Sujoko, pakar Ilmu Komunikasi Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Brawijaya (UB), munculnya petisi online merupakan reaksi atas terputusnya jalur komunikasi antara masyarakat dan pengambil keputusan. "Ketika saluran komunikasi politik tertutup atau tidak efektif, masyarakat cenderung mencari jalan lain untuk menyampaikan aspirasi mereka," ungkapnya.
Prof. Anang menambahkan bahwa petisi online sering kali menjadi media katarsis masyarakat untuk mengekspresikan kekecewaan mereka. "Jika komunikasi formal tidak berjalan, petisi dapat menjadi tekanan sosial yang signifikan. Namun, risikonya adalah gerakan ini bisa menjadi liar dan sulit dikendalikan," jelasnya.
Ketika petisi-petisi yang muncul tidak ditanggapi serius oleh pihak berwenang, keresahan ini dapat berkembang menjadi gerakan sosial atau bahkan gerakan politik. "Penyulut api dari petisi online adalah rasa solidaritas di antara mereka yang memiliki pengalaman serupa. Diksi yang digunakan dalam petisi juga berperan penting, apakah bersifat persuasif atau sekadar pernyataan formal," lanjut Prof. Anang.
Baca Juga : Daya Tampung SNBP 2025 di UB Lengkap dengan Peminatnya, Agroekoteknologi Buka Kuota Terbanyak
Sebagai contoh, sebuah petisi dengan ajakan persuasif yang menggugah emosi cenderung lebih efektif dalam menarik dukungan luas dibandingkan sekadar pernyataan datar. Hal ini menunjukkan bahwa petisi online bukan hanya alat untuk menyampaikan protes, tetapi juga strategi komunikasi yang membutuhkan perencanaan matang.
Fenomena petisi online menjadi pengingat penting bagi pemerintah dan pemegang kekuasaan. Ketika saluran komunikasi formal tidak dioptimalkan, petisi online akan terus menjadi ruang alternatif bagi masyarakat untuk bersuara. Hal ini sekaligus menjadi sinyal bahwa pemerintahan perlu meningkatkan transparansi dan keterbukaan dalam mendengar serta merespons aspirasi publik.
Pada akhirnya, keberadaan platform petisi online tidak hanya mencerminkan kekuatan teknologi dalam memperkuat demokrasi, tetapi juga menjadi cerminan dari kebutuhan masyarakat akan komunikasi yang lebih inklusif dan responsif.
