JATIMTIMES - Survei opini publik yang dirilis Litbang Kompas pada 4-10 Januari 2025 menunjukkan tingkat kepuasan publik yang tinggi terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran dalam 100 hari pertama masa kerjanya. Sebanyak 80,9 persen responden dari 38 provinsi menyatakan puas, sementara 19,1 persen mengaku tidak puas.
Namun, hasil survei ini mendapat sorotan dari Dr. Verdy Firmantoro, Pakar Komunikasi Politik Universitas Brawijaya, yang menilai metodologi survei perlu diperhatikan lebih mendalam. Menurutnya, survei ini lebih menggambarkan tren optimisme masyarakat secara umum dan belum mencerminkan kondisi riil di lapangan.
Baca Juga : Wajah Jadi Jerawatan saat Pakai Sunscreen, Yuk Coba Lakukan Trik Ini
“Hasil survei ini adalah cerminan tren opini publik yang positif, tetapi harus diingat bahwa respondennya yang apresiasi cenderung berasal dari kalangan tertentu menengah ke bawah," katanya.
Sementara, untuk kalangan yang kritis lebih kepada kalangan menengah keatas ataupun mereka yang berada dilingkungan akademis. Namun masyarakat harus tetap aware bahwa, masyarakat harus tetap kritis untuk check and balance. Maka tetap, untuk menguatkan survei ini mereka yang kritis harus tetap diakomodir.
"Karena kalau trend positif, opini publik bagus, koalisi besar, praktis tak tersisa celah ruang kritik. Ruang kritik harus diberi akomodir," paparnya.
Ia juga mengingatkan bahwa pemerintah tidak boleh menjadikan hasil survei ini sebagai dasar untuk euforia berlebihan. “Tren positif harus dijadikan motivasi, bukan sekadar pembenaran atas capaian awal pemerintahan,” tambahnya.
Verdy juga menyoroti pentingnya sinkronisasi dalam kabinet untuk mendukung kebijakan presiden. Menurutnya, blunder yang terjadi di beberapa kementerian selama tiga bulan terakhir menunjukkan potensi miskomunikasi yang dapat merusak kepercayaan publik.
Baca Juga : 5 Rekomendasi VPS Indonesia Untuk Pemula & Bisnis
“Kinerja para menteri harus inline dengan visi presiden. Jika tidak ada sinkronisasi, kebijakan yang baik pun berisiko gagal diimplementasikan dengan baik. Kekurangan yang ada harus jadi highlight yang itu untuk perbaikan,” ujar Verdy.
Selain itu, ia juga mengingatkan pemerintah untuk waspada terhadap tantangan politik yang semakin dinamis dan berat, termasuk dinamika koalisi dan isu reshuffle kabinet.
“Reshuffle bisa menjadi solusi, tetapi tidak boleh dilakukan terlalu sering. Stabilitas politik harus menjadi prioritas, dan jangan sampai ada kepentingan pribadi yang mendominasi proses reshuffle,” pungkasnya.
