JATIMTIMES – Langkah strategis diambil oleh Bupati Blitar, Hj. Rini Syarifah, dalam audiensi bersama Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Kementerian Kehutanan, Ade Tri Ajikusumah, pada Senin, 20 Januari 2025. Pertemuan tersebut berlangsung di Kantor Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, dengan agenda utama percepatan Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH).
Dalam pertemuan tersebut, Bupati Blitar yang akrab disapa Mak Rini didampingi sejumlah pejabat kunci, termasuk Asisten II, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Disperkim, dan Kepala Bappedalitbang Kabupaten Blitar. Mereka memaparkan progres penataan kawasan hutan untuk fasilitas umum, fasilitas sosial, dan permukiman di 38 desa yang tersebar di 14 kecamatan. Program ini, menurut Mak Rini, telah didukung oleh pendanaan APBN tahun 2024.
Baca Juga : Puluhan Mahasiswa Unuja Geruduk DPRD Situbondo, Ternyata Ini Tujuannya
“Penataan batas areal ini merupakan langkah konkret untuk mendukung kesejahteraan masyarakat, terutama mereka yang tinggal di kawasan sekitar hutan,” ujar Bupati Blitar dalam keterangannya. Ia juga menekankan pentingnya mempercepat penerbitan Surat Keputusan (SK) Biru agar rencana tersebut dapat segera terealisasi.
Selain itu, Bupati Blitar mengajukan PPTPKH untuk mendukung pembentukan Markas Polisi Perairan dan Udara (Satpolairud) di Pantai Tambakrejo, Kecamatan Wonotirto. Usulan ini, yang telah dikaji oleh Mabes Polri, diharapkan dapat meningkatkan keamanan dan ketertiban di wilayah pesisir Blitar.
“Keberadaan Satpolairud akan sangat membantu masyarakat pesisir, baik dalam pengawasan sumber daya laut maupun dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah tersebut,” ungkap Mak Rini. Ia juga menambahkan bahwa fasilitas ini nantinya akan menjadi bagian integral dari pembangunan daerah pesisir yang berkelanjutan.
Dirjen Planologi Kehutanan, Ade Tri Ajikusumah, menyambut baik inisiatif Pemerintah Kabupaten Blitar. Ia menyampaikan bahwa proses penerbitan SK Biru sedang dalam tahap akhir oleh tim terpadu. “Jika semua berjalan lancar, SK Biru dapat segera dicetak,” ungkapnya. Ade juga memastikan bahwa rekomendasi Bupati terkait pembangunan Satpolairud dan wilayah terdampak pembangunan Jalan Lintas Selatan (Pansela) di Desa Ringinrejo, Kecamatan Wates, akan ditindaklanjuti dengan verifikasi lapangan oleh tim Planologi.
Dirjen juga memaparkan bahwa Kementerian Kehutanan tengah fokus pada program ketahanan pangan melalui Agro Forestry, yang sejalan dengan visi Presiden RI. Dalam konteks ini, kawasan hutan dapat dimanfaatkan secara produktif tanpa merusak ekosistemnya.
Baca Juga : Pemuda Blitar Ditangkap: Curi Motor Teman dengan Modus Numpang Menginap
Upaya percepatan PPTPKH ini diharapkan mampu membawa dampak positif bagi masyarakat Kabupaten Blitar, khususnya dalam peningkatan infrastruktur dan keamanan di wilayah pesisir. Dengan adanya dukungan dari Kementerian Kehutanan, Bupati Blitar optimistis program-program strategis ini dapat terlaksana sesuai rencana.
Mak Rini menegaskan bahwa langkah ini tidak hanya mendukung pembangunan fisik, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan ekonomi masyarakat. “Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting untuk mencapai tujuan pembangunan yang inklusif,” tegasnya.
Audiensi ini menjadi bukti nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Blitar dalam memperjuangkan hak masyarakat atas tanah dan kawasan hutan. Dengan terobosan ini, Blitar diharapkan dapat terus maju sebagai daerah yang harmonis antara pembangunan dan pelestarian lingkungan.
