JATIMTIMES - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Malang secara resmi baru akan dimulai pekan ini. Rencananya, di Kota Malang, program yang diinisiasi oleh Presiden RI Prabowo Subianto itu akan menyasar tiga sekolah.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang Suwarjana mengatakan, ketiga sekolah tersebut yakni SMP Negeri 19, SMP Negeri 2, dan SD Negeri Ciptomulyo 2.
Baca Juga : DLH Kabupaten Malang Optimalkan Anggaran yang Terbatas untuk Tangani Sampah
"Kami berharap di minggu ini. Sementara yang menunggu di minggu ini ada tiga sekolah, dua SMP dan satu SD. Untuk SMP-nya itu 19 dan 2. Kemudian SD Ciptomulyo 2," ujar Suwarjana.
Berdasarkan data yang dihimpun, ada sebanyak 2.400 siswa dari ketiga sekolah itu yang menjadi sasaran program MBG. Yakni 900 pelajar di SMP Negeri 19, 1.000 pelajar di SMP Negeri 2, dan 500 pelajar di SD Negeri Ciptomulyo 2.
Sebenarnya, pelaksanaan MBG di Kota Malang telah dilakukan sejak Senin (13/1/2025) di SD Negeri 3 Lowokwaru, dengan menyasar lebih dari 400 siswa. Namun pelaksanaan program MBG kali ini difasilitasi melalui program corporate social responsibility (CSR).
Sedangkan pelaksanaan program MBG untuk di SMP Negeri 19, SMP Negeri 2, dan SD Negeri Ciptomulyo 2 mendatang, rencananya akan mulai menggunakan anggaran dari pemerintah pusat.
"Dananya berbeda. Di SDN Lowokwaru 3 pakai CSR murni. Sedangkan di tiga sekolah lainnya melalui biaya APBN melalui teman-teman Pangkalan Angkatan Laut (Lanal)," jelasnya.
Selain itu, ia mengatakan, sebenarnya uji coba program tersebut telah dilakukan pada tiga bulan lalu di Kota Malang. Menurut dia, Kota Malang juga tidak termasuk dalam daerah penyaluran program MBG dari pemerintah pusat untuk pelaksanaan tahap pertama.
Baca Juga : Baru Terpenuhi 297 Ribu di 2024, Peluang WNI Bekerja di Luar Negeri Masih Terbuka Lebar
"Yang jelas Kota Malang ini kan sudah diadakan uji coba 3 bulan lalu dan hari ini dilanjutkan. Dan Kota Malang bukan termasuk sasaran tahap pertama oleh pemerintah pusat," jelasnya.
Sementara itu, untuk pelaksanaan MBG selanjutnya, ia menilai perlu adanya dana pendampingan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Malang.
Informasi didapat JatimTIMES, hal itu mengingat dalam program ini pemerintah hanya mengalokasikan biaya sebesar Rp 10 ribu setiap porsinya. Sedangkan kebutuhan di Kota Malang berkisar Rp 15.000 per porsi. "Perlu pendampingan dana APBD," katanya.
