JATIMTIMES – Tahun 2025 menjadi tahun penuh tantangan bagi Kabupaten Blitar. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mengalami penurunan signifikan sebesar Rp300 miliar. Takni dari Rp2,9 triliun pada 2024 menjadi Rp2,65 triliun. Penurunan ini berdampak langsung pada berbagai sektor pembangunan, meskipun prioritas tetap diberikan pada fungsi pendidikan.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Blitar, Kurdiyanto, menjelaskan bahwa salah satu penyebab utama melemahnya kekuatan fiskal daerah adalah turunnya alokasi dana dari pemerintah pusat. “Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) spesifik mengalami penurunan signifikan tahun ini,” ujarnya, Selasa (7/1/2025).
Baca Juga : Daftar Kuota Jemaah Haji Reguler Tiap Provinsi, Lengkap dengan Cara Mengeceknya!
Menurutnya, dampak dari penurunan anggaran pusat ini terasa di hampir semua sektor. Alokasi anggaran untuk kesehatan, infrastruktur, hingga belanja pegawai pun turut menyesuaikan. “Dengan penurunan ini, tentu alokasi untuk berbagai sektor juga akan turun. Namun, prioritas utama tetap kami pertahankan pada pendidikan,” katanya.
Dalam rincian APBD 2025, sektor pendidikan memperoleh porsi terbesar, yaitu 35,54 persen. Disusul oleh belanja pegawai sebesar 34,4 persen, dan infrastruktur hanya mendapatkan 30,77 persen dari total anggaran. Proporsi ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam memastikan kualitas pendidikan tidak terganggu meski anggaran terbatas.
Namun, pengurangan anggaran ini memunculkan tantangan besar. Infrastruktur, yang menjadi salah satu sektor vital untuk mendukung perekonomian daerah, harus puas dengan anggaran yang lebih kecil. “Kami berharap, efisiensi penggunaan anggaran dapat dimaksimalkan di setiap sektor agar dampaknya tetap dirasakan masyarakat,” kata Kurdiyanto.
Meskipun APBD 2025 mengalami tekanan, Kurdiyanto optimistis bahwa kondisi ini masih dapat berubah di masa mendatang. Ia menyebutkan bahwa peluang untuk mendapatkan tambahan anggaran pada APBD Perubahan 2025 tetap terbuka. “Jika kondisi perekonomian nasional terus membaik, kita optimis bisa ada tambahan alokasi anggaran di APBD Perubahan nanti,” jelasnya.
Ia juga menegaskan bahwa pemerintah daerah akan memanfaatkan setiap peluang pendapatan yang ada untuk memaksimalkan pembangunan. Dalam situasi seperti ini, perencanaan anggaran yang matang menjadi kunci utama agar prioritas pembangunan tetap berjalan sesuai target.
Baca Juga : Tak Tambah Insinerator di 2025, PSD Infrastruktur Kota Batu Fokus Pedestrian dan Jembatan
Pengamat kebijakan publik menyarankan agar pemerintah Kabupaten Blitar tidak hanya bergantung pada pendanaan pusat, tetapi juga mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Penurunan anggaran seperti ini harus dijawab dengan inovasi, khususnya dalam meningkatkan PAD. Optimalisasi sektor pariwisata dan investasi bisa menjadi pilihan,” kata seorang akademisi dari Universitas Negeri Malang.
Sementara itu, masyarakat berharap pemerintah tetap dapat menjalankan program-program prioritas, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan. “Kami memahami keterbatasan anggaran, tapi semoga tidak berdampak pada kualitas layanan yang kami terima,” ujar seorang warga Blitar.
Dalam situasi ini, sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan pihak swasta diharapkan menjadi solusi untuk menjaga momentum pembangunan. Meskipun tantangan anggaran menjadi perhatian utama, komitmen untuk melanjutkan pelayanan publik yang optimal tetap menjadi prioritas Kabupaten Blitar.
