JATIMTIMES - Bank Jatim Cabang Kepanjen mendorong optimalisasi digital badan usaha milik desa atau BUMDesa untuk mewujudkan Malang Makmur yang menjadi visi misi Bupati Malang HM. Sanusi dalam memimpin Kabupaten Malang.
Pimpinan Cabang Bank Jatim Kepanjen Five Seodisa Adha Purnama Hidayat menyampaikan, sebagai salah satu bank pembangunan daerah yang berkomitmen untuk mendukung perkembangan ekonomi dan pembangunan daerah, Bank Jatim merasa bangga dan berterima kasih atas kesempatan untuk bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang dalam menghadirkan solusi transakasi digital.
Selain itu, menurut Five, sebagai upaya tindak lanjut dari program pemerintah, yakni transaksi non-tunai yang merupakan wujud digitalisasi dan peningkatan fiskal daerah, Bank Jatim memiliki program yang bernama Agen Jatim BUMDes dan Opsen Pajak BUMDes selaku badan usaha milik daerah yang memiliki peran besar mengelola usaha desa, mengembangkan investasi dan produktivitas serta menyediakan jasa pelayanan untuk kesejahteraan masyarakat desa.
"Melalui produk Agen Jatim BUMDes, mempermudah akses masyarakat terhadap layanan perbankan hingga pelosok desa," ujar Five dalam sambutannya, Kamis (12/12/2024).
Sedangkan opsen merupakan pungutan tambahan pajak untuk pendapatan kas daerah yang pembayarannya melalui Bank Jatim dengan dasar dilakukan perjanjian kerja sama atau PKS antara Badan Pendapatan Provinsi Jatim dengan Pemerintah Kabupaten Malang. PKS telah dilakukan pada Senin (2/12/2024) lalu di Surabaya dengan dihadiri Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Kabupaten Malang Nurman Ramdansyah.
Lebih lanjut, Five menyebut bahwa pada kegiatan high level meeting optimalisasi digital BUMDesa di Pendapa Agung Kabupaten Malang ini dihadiri oleh 133 BUMDesa yang telah memiliki izin legalitas resmi. "Sehingga secara otomatis langsung bisa mendaftarkan diri sebagai Agen Jatim BUMDes. Mudah-mudahan 133 BUMDes ini di tahun 2025 nanti memperoleh banyak transaksi lagi sehingga bisa merajai transaksi digital di Jawa Timur seperti halnya Siskeudes Link," beber Five.
Terlebih lagi, Five juga menjelaskan banyak layanan yang bisa diakses oleh masyarakat melalui Agen Jatim. Salah satunya untuk pembayaran pajak bumi bangunan atau PBB hingga nantinya pembayaran opsen pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor yang tahun 2025 akan dikelola oleh masing-masing pemerintah daerah kabupaten/kota. Pasalnya, selama ini untuk pembayaran pajak hanya dapat dilayani melalui loket pelayanan di Kantor Bank Jatim atau melalui aplikasi Bank Jatim yang bernama J-Connect.
"Saat ini kan sudah ada lebih dari 130 lembaga BUMDes yang sudah memiliki legalitas. Mereka berpotensi kerja sama dengan Bank Jatim sebagai Agen Jatim BUMDes," ungkap Five.
Sementara itu, Bupati Malang HM. Sanusi menyampaikan, saat ini dari 378 desa yang ada di Kabupaten Malang, sudah 376 yang telah memiliki BUMDesa dan dua sisanya sedang dalam proses pembuatan. Yakni Desa Petungsewu dan Desa Sidorahayu yang keduanya terletak di Kecamatan Wagir. Dari 376 BUMDesa yang ada, sebanyak 130 BUMDesa telah berbadan hukum dan 211 BUMDesa lainnya sedang dalam proses pengurusan badan hukum. Sementara sisanya masih belum melakukan pengurusan badan hukum.
Orang nomor satu di lingkungan Pemkab Malang itu mengatakan, pihaknya tentu akan terus berupaya mendorong agar seluruh desa di Kabupaten Malang memiliki BUMDesa yang berbadan hukum.
"Hal ini sangat penting untuk kita upayakan bersama. Karena dengan status badan hukum maka BUMDesa menjadi lebih fleksibel dalam mengelola aktivitas usahanya dan lebih mudah mendapatkan akses permodalan," pungkas Sanusi.
