JATIMTIMES - Presiden terpilih AS, Donald Trump, dalam wawancara dengan Kristen Welker di program ‘Meet the Press’, menegaskan rencananya untuk mendeportasi semua imigran ilegal selama masa jabatan empat tahunnya. Ia menyatakan bahwa ‘tidak ada pilihan lain’ selain mengambil langkah ini, termasuk kemungkinan mengusir anggota keluarga warga negara AS dari mereka yang dideportasi.
Meski begitu, Trump menginginkan kesepakatan untuk melindungi para ‘Dreamer’ - imigran gelap yang masuk ke AS saat masih anak-anak - dan terbuka untuk bekerja sama dengan Demokrat dalam hal ini.
Baca Juga : Serikat Pekerja Volkswagen Mogok Kerja Lagi, Tolak Rencana Pemotongan Upah dan Penutupan Pabrik
Trump juga berencana mengambil tindakan eksekutif di hari pertama jabatannya untuk mengakhiri kewarganegaraan berdasarkan kelahiran yang tercantum dalam Amandemen ke-14 Konstitusi. Ia diperkirakan akan mengumumkan imigrasi ilegal sebagai keadaan darurat nasional saat menjabat 20 Januari dan menggunakan sumber daya federal untuk mendukung tindakan keras tersebut.
Departemen Keamanan Dalam Negeri AS memperkirakan sekitar 11 juta imigran berada di AS secara ilegal per Januari 2022, dengan kemungkinan jumlah yang lebih tinggi saat ini.
Program deportasi akan dimulai dengan imigran tidak berdokumen yang telah melakukan kejahatan dan berlanjut ke ‘orang-orang di luar penjahat’, meskipun tidak merinci kejahatan yang dimaksud.
"Saya pikir Anda harus melakukannya," kata Trump.
"Itu hal yang sangat sulit dilakukan. Anda tahu, ada aturan, regulasi, dan hukum," tambahnya.
Selama pemerintahan Presiden Joe Biden, terjadi lonjakan imigran ilegal yang masuk ke AS, meski angkanya menurun setelah penerapan tindakan eksekutif terbaru. Trump menjadikan pengetatan perbatasan AS-Meksiko sebagai isu utama kampanyenya, seperti yang dilakukannya pada 2016.
Meskipun Trump dan sekutunya sering menyoroti kejahatan oleh imigran ilegal, studi National Institute of Justice 2024 mengungkapkan bahwa tingkat penangkapan imigran ilegal di Texas (2012-2018) untuk kejahatan kekerasan kurang dari separuh dibanding warga asli Amerika.
Ia juga menyampaikan kemungkinan warga AS memilih dideportasi bersama anggota keluarga yang berstatus ilegal, sejalan dengan pernyataan Tom Homan, calon kepala perbatasan pilihannya, yang berencana mendeportasi keluarga dengan status imigrasi campuran secara bersamaan.
"Saya tidak ingin memecah belah keluarga," kata Trump.
"Jadi satu-satunya cara agar keluarga tidak terpecah belah adalah dengan menjaga mereka tetap bersama dan memulangkan mereka semua," tambahnya.
Upaya Trump untuk menghapus kewarganegaraan berdasarkan kelahiran kemungkinan akan menghadapi kendala hukum, mengingat hak tersebut dijamin dalam amandemen Konstitusi AS dan diperkuat oleh putusan Mahkamah Agung tahun 1898. Dalam wawancara dengan Welker, Trump mengindikasikan Partai Republik mungkin perlu mengajukan amandemen konstitusi untuk mengatasi masalah ini, meskipun prosesnya akan sulit.
Tom Homan, kepala perbatasan pilihan Trump, bersama Stephen Miller, wakil kepala staf, menyerukan kepada Kongres untuk memberikan tambahan dana besar bagi penegakan hukum imigrasi saat berbicara di acara ‘Sunday Morning Futures’ Fox News.
Dewan Imigrasi Amerika memperkirakan biaya deportasi seluruh imigran ilegal di AS dalam kurun waktu lebih dari satu dekade akan mencapai $88 miliar per tahun, angka yang menurut Homan merupakan jumlah minimum yang diperlukan.
"Kita akan membutuhkan uang sebanyak yang dapat diberikan Kongres," katanya.
