JATIMTIMES - Penggunaan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kota Batu belum sepenuhnya bisa segera diterapkan. Sebab, hingga kini aktivasi IKD terhitung masih rendah dari target yang ditentukan. Sejumlah kendala ditemukan di lapangan, salah satunya keterbatasan perangkat dan kecakapan digital calon pengguna.
Hal tersebut dibenarkan oleh Kepala Dispendukcapil Kota Batu Wiwik Nuryati. Pihaknya mencatat hingga November 2024, pengaktifan pengguna IKD masih dibawah 25 persen penduduk yang wajib ber-KTP.
Baca Juga : Memahami Makna 'Rakyat Jelata' Usai Diucapkan Adita Irawati Tanggapi Gus Miftah
"IKD masih 7-8 persen, atau sekitar 12 ribu pengguna," jelas Wiwik saat ditemui awak media, belum lama ini.
Minimal 25 persen dari total jumlah warga yang wajib ber-KTP di Kota Batu ditargetkan menjadi pengguna IKD. Angka tersebut merupakan target dari Dirjen Dukcapil untuk dipenuhi setiap daerah.
Wiwik memaparkan, saat ini jumlah penduduk Kota Batu sekitar 223.601 jiwa. Dengan wajib KTP sekitar 170.926 jiwa. Artinya, ada sebanyak 42.731 jiwa warga Kota Batu yang ditargetkan aktivasi IKD.
Ia mengaku bahwa dalam perjalanan aktivasi IKD, banyak ditemui masyarakat yang masih enggan melakukan pengaktifan. Beberapa di antaranya karena kurang memahami fungsi IKD untuk kemudian hari, hingga kurangnya kemampuan atau kecakapan penggunaan perangkat digital.
"Tidak semua juga warga yang mengurus KTP langsung diminta aktivasi (IKD) bisa menggunakannya. Memang belum semuanya memiliki perangkat HP yang memadai," tambahnya.
Untuk menggenjot aktivasi IKD, pihaknya terus melakukan sosialisasi. Selain itu Dispendukcapil juga menerapkan tambahan layanan pada berbagai lini layanan kependudukan seperti KTP, akta, KK, dan KIA. Pihaknya juga bekerja sama dengan instansi untuk mewajibkan pegawai untuk aktivasi IKD.
Baca Juga : Bapenda Kota Batu Targetkan Realisasi Pajak Masa Libur Nataru Capai Rp25 Miliar
"Kita bekerja sama dengan penggerak PKK desa dan kelurahan untuk sosialisasi layanan IKD. Kedua, di MPP (Mal Pelayanan Publik) semua operator dioperasi kan pakai IKD dengan aplikasinya. Kendalanya memang tidak semua pemohon ke MPP perangkatnya mendukung, banyak masyarakat juga yang belum mengerti IKD seperti apa," tuturnya.
Wiwik menerangkan, ada beberapa kemudahan yang akan didapat jika melakukan aktivasi IKD. Setidaknya untuk memenuhi persyaratan sebuah urusan, sudah tidak lagi membawa dokumen fisik. Sebab, melalui IKD juga dapat dicetak melalui mesin anjungan dukcapil mandiri (ADM) se Indonesia.
Selain itu, data yang ada di dalam IKD, juga akan terintegrasi dengan beberapa layanan lain. Seperti nomor pokok wajib pajak (NPWP), BPJS dan beberapa lainnya. Maka dari itu, dirinya berkomitmen untuk terus melakukan sùosialisasi agar capaian aktivasi IKD dapat meningkat.
"Selain sosialisasi, kerja sama lain salah satunya ketika ada kegiatan layanan ke pegawai tempat wisata sudah langsung diwajibkan aktivasi. Yang selama ini sudah menerima aktivasi pegawainya ada Bank Jatim, juga Rumah Sakit Karsa Husada. Mudah-mudahan bisa diperbanyak (aktivasi) penggunanya," harap Wiwik.
