JATIMTIMES - LBH Rumah Keadilan turut andil dalam pemantauan dan pengawasan Pilkada 2024 pada dua kota, yakni Kota Malang dan Kediri. Pengawasan dilakukan dengan menerjunkan tim pemantau, khususnya pada lokasi TPS yang potensi rawan.
Abdul Somad Ketua LBH Rumah Keadilan mengatakan, bahwa pengawasan ini dilakukan khususnya pada lokasi TPS yang dekat dengan kediaman para paslon. Dalam pengawasan ini menerjunkan 56 petugas yang melakukan pengawasan secara langsung di TPS-TPS tersebut. Pengawasan dilakukan secara ketat, mulai dari pembukaan hingga proses perhitungan suara.
Baca Juga : Terpaut 67 Suara, Gumelar-Rudi Kalah di TPS Tempatnya Mencoblos
"Maka kami menerjunkan petugas pada beberapa TPS yang terdeteksi atau titik kerawanan yang tinggi," katanya, Rabu (27/11/2024).
Pengawasan sejauh ini, memang sempat terkendala dengan adanya penolakan terhadap relawan pengawas dari LBH Rumah Keadilan. Selain itu, juga terdapat KPPS atau PTPS yang belum memahami tentang relawan dari LBH Rumah Keadilan.
"Jadi ada juga yang menolak TPS nya dipantau, ini ada apa? Beberapa juga belum mengerti tentang relawan kami. TPS yang melakukan penolakan terhadap relawan akan kami sikapi dengan tegas," tuturnya.
Indikasi adanya dugaan money politics juga ditemukan. Hal ini terjadi pada beberapa TPS, di mana terdapat gelagat atau pertemuan yang mencurigakan. Namun pihaknya masih belum menjelaskan detail lokasi-lokasi tersebut dan masih menunggu laporan dari tim pemantau lapangan.
"Sudah kami dokumentasikan bahwa sebelum pencoblosan ada pertemuan disekitar TPS. Dibeberapa rumah juga ditemukan stiker yang digantungi mirip amplop," ungkapnya.
Baca Juga : Ini Hasil Penghitungan Surat Suara Pilbup di TPS Unik Gondanglegi Kulon Malang
Temuan-temuan ini nantinya akan dilakukan pengkajian lebih dalam mengenai kepastian terjadinya money politics. "Terkait pembukaan acara, perhitungan juga ada keterlambatan, maka ini kedepan juga harus menjadi evaluasi bagi penyelenggara," tuturnya.
Laporan hasil pemantauan ini nantinya akan kami sampaikan kepada KPU maupun Bawaslu agar dapat diambil sikap atau langkah strategis untuk penindakan. Tentu, dalam prosesnya tetap akan dilakukan pemantauan oleh LBH Rumah Keadilan hingga tuntas.
"Kota Malang masih dalam proses tidak baik-baik saja, beberapa pelanggaran masih terjadi," pungkasnya.
