JATIMTIMES - Warga terdampak longsor dan tanah gerak di Dusun Depok, Desa Ngrandu, Kecamatan Suruh, Kabupaten Trenggalek, hingga kini masih harus mengungsi. Sekitar sebulan warga yang terdiri dari 43 kepala keluarga (KK) tersebut meninggalkan rumah, sejak bencana pada pertengahan Desember 2024 lalu.
Sebagian besar bertahan di posko atau tenda pengungsian darurat. Ada pula yang memilih menumpang di rumah saudara mereka. Kini, Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) bersama instansi terkait segera melakukan relokasi.
Baca Juga : Puluhan Siswa dan Siswi SMPN 1 Bandung Kena Razia Polisi, Ini Pelanggarannya
DPRD Jatim juga sudah turun tangan untuk turut menyelesaikan persoalan yang menimpa warga terdampak. Ketua Komisi E DPRD Jatim Sri Untari Bisowarno telah memimpin rapat koordinasi lintas sektoral penanganan becana tanah gerak di Dusun Depok, Desa Ngrandu, Kecamatan Suruh, Kabupaten Trenggalek, Selasa (14/1/2025) kemarin.
Rapat yang digelar di Kantor BPBD Kabupaten Trenggalek tersebut dihadiri sejumlah instansi, mulai dari BPBD Provinsi Jawa Timur, Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, Cabang dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur serta Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Perhutani, Bappeda Trenggalek, Dinas Kominfo Trenggalek, Dinas PKPLH Trenggalek, Dinas PUPR Trenggalek, dan BPBD Trenggalek.
Untari mengatakan, pembahasan utama dalam rapat tersebut adalah untuk memberikan hunian yang layak bagi para pengungsi yang saat ini masih tinggal di posko atau tenda darurat serta menumpang di rumah saudara sejak tanah gerak menghancurkan rumah warga sebulan yang lalu.
Untuk mempercepat proses tersebut, Badan Geologi Kementerian ESDM dilibatkan guna memastikan titik yang aman untuk ditinggali serta lokasi yang harus ditinggalkan oleh penduduk
“Apakah korban ini akan kembali ke tempat tinggalnya yang lama atau direlokasi ini akan dipotret oleh Badan Geologi, kalau hasil pengamatannya tidak layak, maka harus direlokasi,” kata Untari.
Sri Untari menegaskan, untuk kepentingan lahan relokasi warga terdampak, masing-masing sektor tidak boleh saling ego, mempertahankan asetnya, demi kepentingan masyarakat.
Perhutani sudah menyiapkan lahan seluas 5 hektar untuk lokasi relokasi warga. Selain itu anggaran untuk pembangunan hunian sementara (Huntara) juga sudah disiapkan BPBD Jawa Timur.
“Kami target akhir bulan ini ini seluruh koordinasi harus selesai agar bisa segera diputuskan mau kembali ke (rumah) semula atau relokasi lahan,” tegas Sekretaris DPD PDI Perjuangan DPRD Jatim tersebut.
Baca Juga : Viral Emak-Emak di Tulungagung Kejar Pria Diduga Serempet Motornya, Suami Memilih Damai
Dalam kesempatan itu, Untari bersama rombongan Komisi E DPRD Jawa Timur dan instansi terkait menengok langsung posko pengungsian korban tanah gerak Desa Ngrandu, Kecamatan Suruh, Kabupaten Trenggalek.
Legislator asal Malang tersebut banyak berkomunikasi dan mendengar keluh kesah, serta harapan para pengungsi. Selain itu ia juga menyalurkan puluhan paket untuk 43 kepala keluarga yang terdampak bencana tanah gerak.
Turut hadir dalam kunjungan ini, sejumlah anggota Komisi E DPRD Jatim, yakni, Jairi Irawan MKP (Wakil Ketua), Siti Mukiyarti, dan Imam Makruf. Hadir juga Kalaksa BPBD Jatim Gatot Soebroto.
Kalaksa BPBD Jatim Gatot Soebroto mengungkapkan, perkembangan dan pantauan kondisi pengungsi di Trenggalek ini akan disampaikan kepada Pj Gubernur Jatim Adhy Karyono, dan dengan seizin Pj Gubernur nanti akan mulai dilakukan proses pembangunan hunian sementara. Tentu, setelah rekomendasi dari pihak-pihak terkait sudah keluar.
Sebagai informasi, dalam kejadian tanah gerak ini, sedikitnya 38 rumah rusak. Akibatnya, sebanyak 43 KK atau sebanyak 119 jiwa mengungsi di posko darurat atau di rumah-rumah saudara.
