JATIMTIMES - Belakangan ini, seruan untuk frugal living atau gaya hidup hemat tengah dibenarkan sebagai sebagai bentuk protes terhadap rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 1 Januari 2025.
Ajakan ini disampaikan sebagai bentuk perlawanan tanpa aksi fisik terhadap kebijakan tersebut.
Baca Juga : Siswa SMP di Jombang Masak dan Suapi Guru di Momen Hari Guru Nasional
Salah satu ajakan yang menarik perhatian datang dari akun X @malesbangunaja. Dalam unggahannya, akun tersebut mendorong masyarakat untuk menahan konsumsi barang baru sebagai langkah protes.
"Yang pengen ganti HP tahan. Yang pengen ganti motor baru tahan. Yang pengen ganti mobil baru tahan. Satu tahun aja, jangan lupa pake semua subsidi, nggak usah gengsi dibilang miskin, itu dari duit kita juga kok," tulis akun tersebut.
Ajakan itu juga mengarahkan masyarakat untuk lebih mendukung sektor informal, seperti pasar tradisional dan pedagang kecil, guna mengurangi konsumsi barang yang dikenai PPN.
"Mau hukum pemerintah? Gak usah rame, gak usah demo, tahan aja duit lo. Kalau banyak yang melakukan, panik kok mereka," tambahnya.
Selain itu, seruan ini menekankan pentingnya gaya hidup sederhana, seperti menggunakan barang hingga benar-benar rusak, lalu memperbaikinya jika memungkinkan. "Ada duit lebih, tabung. Intinya hidup bersahaja, sederhana," lanjut akun tersebut.
Pendekatan ini dikenal sebagai protes dengan cara "zen way" atau cara yang tenang. Ajakan ini mendapat banyak dukungan di media sosial, termasuk dari akun @yanuarnugroho. Ia menekankan bahwa gaya hidup hemat sekaligus mengingatkan pemerintah akan dampak dari kebijakan kenaikan PPN.
"Hidup bersahaja, berhemat, menahan diri, sekaligus 'mengingatkan' pemerintah akan dampak kebijakannya sendiri," tulisnya.
Yanuar juga mengingatkan pentingnya konsumsi masyarakat dalam perekonomian nasional. "Ingat: pertumbuhan ekonomi = konsumsi masyarakat + belanja pemerintah + ekspor - impor + investasi. Jadi, konsumsi masyarakat itu kunci!" katanya.
Akun X lainnya, @uswahabibah, turut menyuarakan dukungan dengan mendorong masyarakat untuk lebih bijak dalam pengeluaran.
"Setuju! Boikot pemerintah jalur frugal living struktural. Cermat dengan pengeluaran, beli di warung tetangga/pasar dekat rumah, buat daftar barang-barang berpajak yang bisa dicari alternatifnya, minimalkan konsumsi," tulisnya.
Apa Itu Frugal Living?
Istilah frugal living mulai banyak dicari setelah ajakan ini viral. Frugal living adalah gaya hidup hemat atau irit terhadap pengeluaran agar dapat menabung lebih banyak, bahkan cenderung dinilai pelit oleh sebagian orang.
Menurut laman resmi DJKN Kemenkeu, frugal living adalah gaya hidup hemat yang bertujuan untuk mengalokasikan pengeluaran secara sadar, tanpa mengurangi kualitas hidup. Berbeda dengan pelit, gaya hidup ini mengutamakan efisiensi dan tujuan keuangan jangka panjang.
Baca Juga : Ford Hadapi Tantangan Ekonomi, Ribuan Pekerja di Eropa Terancam Dipecat
Orang yang menerapkan frugal living cenderung memilih memasak sendiri daripada membeli makanan di luar, atau membeli produk lokal berkualitas dibanding barang bermerek.
Dalam konsep frugal living, tindakan menjadi bertanggung jawab secara finansial dan berhati-hati harus dilakukan sebisa mungkin, mengelola uang dengan hati-hati, dan menghabiskan uang dengan sadar.
Frugal living dapat membantu seseorang mengembangkan kebiasaan keuangan yang sehat dan memperbaiki kondisi keuangan.
Gaya hidup ini juga menekankan konsep yang mengutamakan efisiensi dalam penggunaan uang. Sebelum mengeluarkan uang, seseorang akan melakukan pertimbangan yang matang agar dapat membuat keputusan finansial yang bijaksana.
Dampak Frugal Living bagi Negara
Gaya hidup hemat ini memiliki dampak positif dan negatif, baik bagi masyarakat maupun negara:
1. Pengurangan Konsumsi Berlebih
Frugal living membantu mengurangi konsumsi berlebih, yang pada akhirnya dapat menurunkan limbah dan dampak buruk terhadap lingkungan.
2. Penerimaan Pajak Berkurang
Di sisi lain, jika konsumsi masyarakat menurun, penerimaan pajak negara dari sektor konsumsi juga akan berkurang. Hal ini dapat memengaruhi kemampuan pemerintah dalam menjalankan program-programnya.
