JATIMTIMES - Pemerintah Kota (Pemkot) Malang memastikan bahwa perhatian yang diberikan terhadap geliat usaha mikro kecil menengah (UMKM) masih sama. Bahkan, UMKM menjadi salah satu dari 11 prioritas Pemkot Malang.
Hal tersebut juga sebagai respon atas sorotan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang terkait turunnya anggaran di Dinas Koperasi, Perindustrian Perdagangan (Diskopindag) yang diturunkan pada tahun 2025 mendatang.
Baca Juga : Pimpinan DPRD Banyuwangi Harapkan Ketua KONI Pro Aktif Dalam Mendapatkan Dukungan Anggaran
Hal tersebut dinilai sebagai ketidakseriusan Pemkot Malang terhadap UMKM sebagai salah satu tumpuan ekonomi Kota Malang. Menurut Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Malang, Dwi Rahayu, perhatian kepada UMKM tentu tak dapat hanya dilihat dari satu sisi saja.
"Kalau ngomong UMKM kan tentu tidak hanya di satu sisi Diskopindag saja. Jadi di beberapa perangkat daerah terkait kan ada, cross cutting nya kan nampak," ujar Dwi.
Apalagi, saat ini Pemkot Malang juga tengah fokus mendorong UMKM agar dapat naik kelas. Dwi mengatakan, salah satu yang diinstruksikan dari Pj Wali Kota Malang Iwan Kurniawan adalah aktivasi Malang Creative Center (MCC) juga dapat dioptimalkan perannya.
"Pak Pj (Wali Kota Malang) kan berharap di MCC aktivasi nya betul-betul mengangkat UMKM di Kota Malang naik kelas. Bahkan beliau juga ada event beberapa hari pameran yang secara bergantian," terang Dwi.
Dengan event tersebut, harapannya seluruh UMKM di Kota Malang bisa mendapat peluang yang sama untuk mengenalkan produknya pada publik. Untuk itu, pihaknya masih harus memastikan data UMKM yang ada di Diskopindag Kota Malang.
"Makanya data dari Diskopindag harus benar-benar valid. Dari sini kami melihat bahwa data yang valid itu penting banget. Kalau data asal-asalan aja ya nantinya dinilai tak berhasil. Karena UMKM tetap itu-itu saja," jelas Dwi.
Baca Juga : Balap Liar di Ciliwung Malang Marak Kembali, Warga Resah
Dirinya juga tidak memungkiri bahwa agar UMKM dapat naik kelas juga bukanlah perkara mudah. Pemkot Malang pun juga tidak hanya sekadar memberikan ruang bagi pelaku UMKM untuk mengenalkan produknya kepada publik.
Dalam hal ini, upaya yang dilakukan Pemkot Malang lebih kepada mendorong agar pelaku UMKM mau untuk naik kelas. Sehingga tidak hanya dilihat dari kesiapannya saja.
"Karena begitu naik kelas kan ada konsekwensinya. Misalnya pajak harus naik, itu yang kita gak boleh memaksa. Karena bagaimanapun usaha juga naik turun. Makanya kita juga harus membekali kesiapannya," kata Dwi.
