JATIMTIMES - Pemerintah Kota (Pemkot) Malang berkomitmen untuk menjadikan sektor pendidikan sebagai salah satu prioritas. Termasuk dalam 11 hal yang menjadi prioritas bagi Pj Wali Kota Malang untuk dapat digarap di tahun 2025 mendatang.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Malang, Dwi Rahayu mengatakan, pada tahun 2025 mendatang telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 15 Miliar untuk pendidikan. Tepatnya diarahkan untuk perbaikan gedung sekolah.
Baca Juga : Profil Lengkap dan Kekayaan Komjen Setyo Budiyanto, Ketua KPK Terpilih 2024-2029
"Jadi 2025 sudah ada penganggaran Rp 15 Miliar untuk perbaikan sekolah," jelas Dwi, Kamis (21/11/2024).
Namun dalam hal ini, Dwi mengatakan bahwa Pemkot Malang masih akan memastikan lagi jumlah kebutuhannya. Untuk itu, menurutnya perlu adanya pendataan yang menyeluruh dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang.
"Nah dari itu kan kita lihat berapa lagi yang dibutuhkan. Tapi kalau tidak ada petanya (data kebutuhan) kan juga repot," jelas Dwi.
Namun sebenarnya, saat ini pembenahan gedung sekolah juga telah dilakukan oleh Pemkot Malang. Bahkan sebagian pelaksanaannya juga ada yang difasilitasi melalui skema tanggung jawan sosial perusahaan (TSP) untuk pembiayaannya.
"Itu kemarin yang parah di Ketawang Gede dapat TSP dari Citra Garden, dapat bantuan sudah mulai dikerjakan," kata Dwi.
Dwi mengatakan, instruksi dari Pj Wali Kota Malang, meminta agar Disdikbud Kota Malang bisa memiliki peta terkait sekolah-sekolah yang dalam kondisi rusak. Terlebih dapat dipetakan dengan skala kerusakannya.
"Pak Pj berharap Disdikbud punya petanya sekolah di Kota Malang yang rusak dimana. Misalnya rusak ringan, sedang dan berat berapa," imbuhnya.
Baca Juga : Debat Pamungkas, Pasangan Vinanda - Gus Qowim Tampil Memukau Semua Pertanyaan dan Tanggapan Dilalap Habis
Dengan seperti itu, menurutnya baru dapat dipetakan, sekolah mana yang termasuk dalam prioritas untuk diperbaiki. Tidak menutup kemungkinan untuk dapat dipetakan hingga menjadi kebutuhan dalam satu tahun anggaran.
"Dengan seperti itu kan baru dapat dipetakan mana yang prioritas, dan digarap atau dalam satu tahun anggaran misalnya. Kalau tidak ada datanya kan susah," terangnya .
Sampai saat ini, pihaknya masih menunggu data dari Disdikbud yang benar-benar valid. Terlebih untuk dapat dikategorikan tingkat kerusakan setiap sekolah.
"Kami dari Bappeda minta data yang valid dari Disdikbud, semuanya. Per kategori, ringan sedang dan berat. Belum ada jumlahnya. Jadi mudah-mudahan sampai 2026 bisa selesai, terutama bagi sedang dan berat. Kalau ringan itu pemeliharaan saja," pungkasnya.
