JATIMTIMES- Pjs. Bupati Blitar, Dr. Ir. Jumadi, M.MT, menyampaikan Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Blitar pada Kamis, 14 November 2024, yang digelar di Graha Paripurna DPRD Kabupaten Blitar. Dalam rapat tersebut, selain penyampaian Nota Keuangan RAPBD, juga diumumkan susunan pimpinan dan keanggotaan alat kelengkapan DPRD Kabupaten Blitar untuk masa jabatan 2024-2029.
Dalam kesempatan tersebut, Jumadi menegaskan bahwa penyampaian RAPBD 2025 beserta Nota Keuangannya merupakan langkah nyata dalam pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan bertanggung jawab, guna mewujudkan kemakmuran rakyat.
Baca Juga : Optimalkan Pembangunan Kota Malang Ketika Terpilih, Pola Bottom-up Jadi Strategis Palson Abadi
“Sebagai amanat konstitusi, kita harus memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah dijalankan dengan sebaik-baiknya dan sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat,” ujar Jumadi.
Tema pembangunan Kabupaten Blitar untuk tahun 2025, menurut Jumadi, akan berfokus pada "Penguatan SDM Unggul dan Ekosistem Ekonomi Lokal Untuk Kemandirian Ekonomi Daerah yang Inklusif dan Berkelanjutan." Hal ini tercermin dalam penyusunan RAPBD yang mengakomodasi Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang telah ditetapkan.
Beberapa prioritas yang menjadi fokus utama dalam RAPBD 2025 antara lain adalah peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta percepatan pengentasan kemiskinan. Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) pelaku ekonomi juga menjadi perhatian utama pemerintah daerah.
"Kita akan meningkatkan pemberdayaan masyarakat serta mendukung pelaku ekonomi lokal untuk lebih produktif dan berdaya saing," lanjut Jumadi.
Selain itu, RAPBD 2025 juga memprioritaskan peningkatan produktivitas ekonomi lokal serta penguatan manajemen distribusi barang. Dalam hal ini, pemerintah daerah akan terus mendorong peningkatan kualitas sektor ekonomi yang menjadi penggerak utama perekonomian daerah. Jumadi juga menyampaikan pentingnya penguatan e-Government serta pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien.
"Kami berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan memanfaatkan teknologi yang ada, agar proses birokrasi menjadi lebih cepat dan transparan," jelasnya.
Pemantapan infrastruktur ekonomi serta daya dukung lingkungan hidup yang berkelanjutan juga menjadi agenda penting dalam RAPBD 2025. Pemerintah daerah menyadari bahwa pembangunan infrastruktur yang berkualitas menjadi salah satu kunci untuk memperkuat sektor ekonomi dan meningkatkan daya saing daerah. Jumadi menegaskan bahwa pencapaian target pelayanan publik akan dijadikan prioritas utama dengan mengalokasikan anggaran untuk program, kegiatan, dan subkegiatan yang mendukung hal tersebut.
Dalam penyusunan anggaran, pemerintah daerah berusaha memenuhi kebutuhan dasar pemerintah, termasuk belanja mandatory spending, serta pencapaian target Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang selaras dengan arah pembangunan nasional.
Baca Juga : Graha Bangunan Hadirkan Granit Putih Motif Marmer, Cocok untuk Hunian Klasik dan Kontemporer
"Pemerintah daerah fokus pada pemenuhan urusan pemerintahan dan kebutuhan pembangunan yang mendesak, sehingga RAPBD ini dapat mendorong tercapainya tujuan pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan," ungkapnya.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Muhammad Rifai, memberikan tanggapan positif terkait penyampaian Nota Keuangan RAPBD Tahun Anggaran 2025 oleh Pjs. Bupati Blitar. Menurut Rifai, prioritas pembangunan yang tercantum dalam RAPBD, seperti penguatan SDM dan pengembangan ekonomi lokal, merupakan langkah yang sangat relevan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat Kabupaten Blitar saat ini.
"Kami sangat mendukung upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat. Hal ini sangat penting agar kami dapat bersama-sama membangun Kabupaten Blitar menjadi daerah yang lebih mandiri dan berkelanjutan," ungkap Rifai.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan DPRD dalam memastikan bahwa anggaran yang disusun benar-benar dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat secara maksimal, serta memastikan pembangunan yang inklusif dan merata.
"Kami akan terus mengawal proses ini agar RAPBD 2025 dapat berjalan sesuai dengan visi dan misi yang telah disepakati, serta membawa manfaat besar bagi kesejahteraan rakyat Blitar," tegas Rifai.
