JATIMTIMES - Pasangan calon (paslon) putra daerah Kota Batu Nurochman-Heli Suyanto punya komitmen agar luasan lahan pertanian tak tergerus seiring bertumbuhnya sebagai kota wisata. Salah satu caranya dengan memberikan insentif bagi petani yang mempertahankan lahan pertaniannya.
“Komitmen kami bersama adalah pengendalian tata ruang. Ini sangat darurat dan rujukan kebijakan,” ungkap calon wali kota Batu Nurochman.
Baca Juga : Tentang Investasi dan Penyusutan Lahan Produktif Pertanian, Begini Kata Paslon Abadi
Upaya pengendalian tata ruang ini ditindaklanjuti dengan usulan membentuk Perda Pembatasan Alih Fungsi Lahan Pertanian. Mengingat lahan pertanian pangan di Kota Batu setiap tahunnya makin berkurang.
Setiap tahun lahan pertanian terus berkurang menjadi bangunan. Hal ini terlihat sejak 2019 lalu, luas areal persawahan di Kota Batu masih 2.427,69 hektare. Rinciannya di Kecamatan Junrejo seluas 1.027 hektare, Kecamatan Batu seluas 716,23 hektar, dan Kecamatan Bumiaji seluas 683,46 hektare.
Lalu pada 2020 luas keseluruhan tinggal 1.998,44 hektare. Penyempitan lahan sawah terbanyak terjadi di Kecamatan Junrejo. Sisanya tinggal 723,33 hektare. Di Kecamatan Bumiaji tersisa seluas 780,20 hektare serta di Kecamatan Batu seluas 494,91 hektare.
Tahun 2022, areal pertanian yang tersisa seluas 1.736,51 hektare. Kini lahan persawahan di Kecamatan Junrejo menyisakan luas 623,74 hektare, Kecamatan Batu 471,57 hektare dan Kecamatan Bumiaji 623,74 hektare.
Nurochman menambahkan, Kota Batu berkewajiban melindungi lahan sawah dilindungi (LSD) seluas 643 hektare. Sebelumnya lahan yang diusulkan sebagai LSD seluas 684,4 hektare.
Setelah dilakukan proses verifikasi, seluas 34,73 hektare dilepas sebagai lahan non-pertanian karena terdapat bangunan di atasnya. Selain itu, dari segi ukuran relatif sempit maupun masuk kawasan proyek strategis.
Baca Juga : Ditopang Industri Pengolahan, Triwulan III-2024 Ekonomi Jatim Tumbuh 4,91 Persen
Program LSD demi menjaga ketersedian pangan. Sehingga areal lahan pertanian tidak dengan mudah dialihfungsikan peruntukannya.
“Ini bentuk agar pemerintah menjaga ketersediaan lahan pertanian. Lahan LSD tidak boleh dialihfungsikan seperti pembangunan pariwisata atau kawasan perumahan,” tambah pria yang juga ketua PKB Kota Batu ini.
Karena itu, paslon Koalisi Wong Mbatu tersebut akan mengalokasikan insentif bagi petani yang mempertahankan lahan pertaniannya. “Insentif ini tidak sekadar ditanggung APBD semata. Tetapi ini kebijakan nasional karena itu tercantum dalam ketentuan menjalankan ketahanan pangan,” tutup Cak Nur.
