JATIMTIMES - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya (DPKPCK) Kabupaten Malang menjadi salah satu instansi kunci dalam mendukung program "Malang Zero Kekeringan". Program ini bertujuan untuk mengatasi kekeringan yang sering melanda wilayah Kabupaten Malang dengan langkah-langkah konkret, salah satunya melalui perluasan jaringan air bersih.
Saat ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Malang masih mengandalkan distribusi air bersih melalui sistem dropping sebagai langkah darurat. Namun, metode ini hanya memberikan solusi sementara dan tidak cukup untuk mengatasi masalah kekeringan secara menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan solusi jangka panjang yang lebih berkelanjutan untuk memastikan kebutuhan air bersih masyarakat terpenuhi.
Baca Juga : DPUPRPKP Target 2028 Kota Malang Bebas Kawasan Kumuh
Salah satu solusi yang sedang dipersiapkan adalah memperluas jaringan distribusi air bersih, khususnya di desa-desa yang rentan terkena dampak kekeringan. Langkah ini akan dilakukan dengan memasang pipa-pipa yang akan terhubung langsung ke rumah-rumah warga. Tujuannya adalah untuk memastikan pasokan air yang stabil dan merata, terutama di wilayah yang rawan mengalami kekeringan.
Menurut penjelasan dari Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang, Sadono Irawan, program perluasan jaringan air bersih ini melibatkan dua instansi penting, yaitu DPKPCK Kabupaten Malang dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Kanjuruhan.
DPKPCK akan bekerja sama dengan Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum (HIPPAM) di Desa Druju, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, untuk memperluas jaringan air di daerah tersebut. Sementara PDAM akan memperluas distribusi air bersih di wilayah Malang Selatan dengan membangun sistem pipa baru.
Sadono juga menambahkan bahwa debit air yang dihasilkan dari sistem ini cukup besar untuk memenuhi kebutuhan air hingga ke Kecamatan Donomulyo. Hal ini menunjukkan bahwa solusi jangka panjang ini tidak hanya mencakup wilayah kecil, tetapi akan mencakup area yang lebih luas dan strategis di Kabupaten Malang.
Hingga September 2024, BPBD telah mendistribusikan 15 tandon air bersih ke desa-desa yang paling terdampak kekeringan. Selain itu, mereka juga telah menentukan titik-titik sumber air di 20 desa yang diperkirakan akan mengalami kekeringan, sehingga dapat segera ditangani jika kondisi kekeringan semakin parah.
Meskipun belum ada laporan tambahan tentang kekeringan di desa lain, antisipasi terus dilakukan untuk memastikan kesiapan dalam menghadapi kemungkinan kekurangan air di masa mendatang.
Baca Juga : BINUS Malang Siap Hadapi Kebutuhan Gen Z dengan Membuka Program Digital Psychology
Untuk mendukung perluasan jaringan penyambungan air bersih ini, biaya operasional akan diambil dari anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT). BPBD mengungkapkan bahwa pada tahun ini, anggaran BTT telah ditingkatkan menjadi Rp5,33 miliar, naik dibandingkan tahun sebelumnya yang sekitar Rp5 miliar.
Sadono juga menjelaskan bahwa penanganan kekeringan darurat pada tahun sebelumnya tidak memerlukan anggaran yang besar, namun dengan meningkatnya anggaran, diharapkan penanganan kekeringan tahun ini bisa lebih efektif.
Melalui sinergi antara DPKPCK, PDAM, dan BPBD, serta dukungan anggaran yang memadai, diharapkan program "Malang Zero Kekeringan" dapat terwujud dan membawa dampak positif bagi masyarakat yang selama ini menghadapi ancaman kekeringan setiap tahunnya.
