JATIMTIMES - Singapura dikenal sebagai salah satu negara maju dan berpengaruh di Asia, memiliki sejarah panjang yang menarik. Awalnya, Singapura hanyalah sebuah desa nelayan kecil yang tidak dikenal. Namun, lokasinya yang sangat strategis di jalur perdagangan Selat Malaka membuat Singapura menjadi incaran banyak kerajaan dan bangsa.
Transformasi Singapura dari desa kecil hingga menjadi pusat keuangan global adalah cerita yang dipenuhi dengan tantangan dan peluang. Bagaimana kisahnya?
Baca Juga : Wanita Harus Tahu! Ini Tips Mencegah Menopause Dini ala dr Boyke
Melansir utas Pebmosby di X yang mengutip National Library Online, pada awal abad ke-19, Singapura merupakan bagian dari Kesultanan Johor, sebuah kerajaan Melayu yang menguasai Semenanjung Malaya dan Kepulauan Riau.
Singapura saat itu hanyalah sebuah desa nelayan kecil yang terletak di jalur strategis perdagangan internasional. Namun, potensi strategis dari lokasinya tidak luput dari perhatian seorang pejabat dari British East India Company, Sir Stamford Raffles.
Pada tahun 1819, Raffles tiba di Singapura dan melihatnya sebagai lokasi ideal untuk mendirikan pelabuhan bebas yang dapat bersaing dengan pelabuhan-pelabuhan lain di wilayah tersebut, terutama yang dikuasai oleh Belanda.
Pada tanggal 6 Februari 1819, Sir Stamford Raffles menandatangani perjanjian dengan Sultan Hussein Shah dari Johor dan Temenggong Abdul Rahman. Perjanjian ini memberi izin kepada Inggris untuk mendirikan sebuah stasiun perdagangan di Singapura.
Tidak butuh waktu lama, Singapura mulai berkembang pesat sebagai pusat perdagangan bebas di kawasan Asia Tenggara. Pedagang dari berbagai negara, termasuk Cina, India, Arab, dan Eropa, mulai berdatangan ke Singapura untuk memperjualbelikan barang-barang dagangan mereka.
Pada tahun 1826, Singapura menjadi bagian dari British Straits Settlements, bersama dengan Penang dan Malaka. Kemudian, pada tahun 1867, Straits Settlements berubah status menjadi koloni mahkota Inggris, yang berarti Singapura berada langsung di bawah kekuasaan Inggris.
Selama periode ini, Singapura berkembang tidak hanya sebagai pusat perdagangan, tetapi juga sebagai pusat administrasi di Asia Tenggara.
Saat Perang Dunia II pecah, Singapura menjadi target penting bagi Jepang karena posisinya yang strategis. Pada 15 Februari 1942, setelah serangan kilat yang tidak terduga, pasukan Jepang berhasil merebut Singapura dari tangan Inggris. Peristiwa ini dikenal sebagai "Malaise Penaklukan Singapura."
Pendudukan Jepang di Singapura berlangsung hingga tahun 1945 dan meninggalkan bekas luka mendalam bagi masyarakat setempat, dengan kekerasan, penindasan, dan penderitaan yang mewarnai masa itu.
Meski begitu, periode pendudukan Jepang ini justru meningkatkan kesadaran politik di kalangan penduduk Singapura. Pengalaman ini memicu gerakan untuk mencapai kemerdekaan dan pemerintahan sendiri, mendorong rakyat untuk mengupayakan kemerdekaan dari kekuasaan kolonial.
Pada tahun 1959, Singapura memperoleh otonomi dalam urusan dalam negeri, meski Inggris masih bertanggung jawab atas pertahanan dan kebijakan luar negeri.
Baca Juga : Dampak Kemarau Panjang, Kekeringan Meluas di Kabupaten Blitar: 983 KK di 9 Desa Terdampak
Pada pemilihan umum pertama yang diadakan setelah otonomi diberikan, Lee Kuan Yew terpilih sebagai Perdana Menteri pertama Singapura. Di bawah kepemimpinan Lee Kuan Yew, Partai Tindakan Rakyat (People's Action Party - PAP) memenangkan mayoritas kursi di parlemen.
Namun, perjalanan menuju kemerdekaan penuh tidaklah mulus. Pada tahun 1963, Singapura bergabung dengan Federasi Malaysia dengan harapan mendapatkan kemerdekaan penuh dari Inggris.
Ketegangan politik dan etnis antara pemerintah pusat Malaysia dan Singapura memuncak san memicu kerusuhan rasial pada tahun 1964. Akibatnya, Singapura memutuskan untuk berpisah dari Federasi Malaysia pada 9 Agustus 1965 dan secara resmi menjadi negara merdeka.
Setelah berpisah dari Malaysia, Singapura menghadapi banyak tantangan. Sebagai negara kecil tanpa sumber daya alam yang signifikan, masa depan Singapura terlihat penuh ketidakpastian. Namun, di bawah kepemimpinan Lee Kuan Yew, Singapura mulai membangun dirinya sebagai pusat perdagangan dan keuangan. Pemerintah memfokuskan diri pada pembangunan infrastruktur, industrialisasi, serta investasi dalam bidang pendidikan dan perumahan.
Singapura juga menarik perusahaan-perusahaan asing untuk berinvestasi, menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan taraf hidup penduduk.
Lee Kuan Yew dengan tegas menyatakan bahwa stabilitas politik dan sosial adalah fondasi untuk pembangunan ekonomi yang kuat. Melalui kebijakan yang ketat terhadap keamanan dan ketertiban, Singapura berhasil menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan ekonomi.
Dalam beberapa dekade setelah kemerdekaannya, Singapura berhasil melakukan transformasi luar biasa. Dengan kebijakan ekonomi yang ramah bisnis, pelabuhan yang modern, dan lokasinya yang strategis, Singapura menjadi salah satu pusat keuangan dan perdagangan global. Negara ini dikenal dengan infrastruktur kelas dunia, termasuk sistem transportasi, jaringan telekomunikasi, dan fasilitas publik yang sangat baik.
Hingga saat ini, Singapura tetap menjadi salah satu ekonomi paling kompetitif di asia, bahka dunia. Negara ini terus berinovasi untuk menjaga daya saingnya di tengah perubahan global. Sektor perdagangan dan industri yang kuat serta pendapatan per kapita yang tinggi menjadikan Singapura sebagai salah satu negara paling maju di dunia.
Pada tahun 2021, Singapura mencatat skor 0,938 dari 0,939 poin pada Human Development Index (HDI), yang menilai rentang usia masyarakat, kesehatan, pendidikan, dan standar hidup. Dengan angka HDI tersebut, Singapura diakui sebagai negara maju di kawasan Asia.
