JATIMTIMES - Polres Malang menggelar simulasi Sistem Pengamanan Kota (Sispamkota) untuk memastikan kesiapan pengamanan menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Kabupaten Malang. Agenda Simulasi Sispamkota yang dipimpin langsung oleh Wakapolres Malang Kompol Imam Mustolih tersebut, berlangsung di halaman Polres Malang pada Kamis (22/8/2024).
Simulasi Sispamkota yang diselenggarakan Polres Malang tersebut dibagi dalam beberapa tahap. Yakni mulai dari tahap pendaftaran verifikasi, kampanye, masa tenang, masa pemungutan suara, hingga tahapan penetapan.
Baca Juga : Besok, Demo Kawal Putusan MK di Kota Malang Kembali Digelar
Pada skenario simulasi tersebut, diawali adanya aksi demonstrasi dari para massa pendukung salah satu pasangan calon yang tidak puas dengan hasil tahapan Pilkada. Massa yang marah kemudian bergerak menuju kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Setibanya di sana, para aksi massa kemudian bertindak anarkis. Yakni mulai dari melempari petugas keamanan hingga merusak fasilitas umum.
Tindakan para aksi massa tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh personel pengamanan. Petugas menghadapi eskalasi massa dengan mengerahkan ratusan personel pengamanan. Para petugas pengamanan tersebut dikerahkan sebagai negosiator dan pengendalian massa tahap awal.
Upaya petugas keamanan tersebut menuai aksi lanjutan dari para massa. Di mana, ketika terjadi ketidakpuasan massa yang meningkat, mereka melakukan aksi penempelan stiker dan pencoretan tameng petugas pengamanan.
Tidak hanya itu, para aksi massa juga melontarkan kritik kepada KPU dan aparat keamanan. Pada situasi tersebut, ratusan personel Dalmas diturunkan dengan dukungan tim negosiator yang melanjutkan dialog dengan perwakilan pengunjuk rasa.
Sederet upaya tersebut perlahan namun pasti mampu meredam amarah aksi massa. Situasi kemudian kembali kondusif.
Wakapolres Malang Kompol Imam Mustolih menuturkan, skenario dalam simulasi Sispamkota tersebut sebagai wujud komitmen negara dalam memastikan keamanan selama penyelenggaraan Pilkada. "Komitmen bapak Kapolres dan seluruh personel Polres Malang adalah untuk mengamankan semua tahapan Pilkada dengan penuh dedikasi dan profesionalisme," ujar Imam saat memberikan arahan dalam agenda simulasi Sispamkota Polres Malang, Kamis (22/8/2024).
Saat ini, disampaikan Imam, situasi Kabupaten Malang dalam keadaan aman dan kondusif. Meski demikian, beragam kesiapan tetap harus dilaksanakan dalam simulasi Sispamkota tersebut.
Baca Juga : 1 Saudara Kembar, 2 Pasutri, dan 3 Janda: Fakta Unik Pelantikan Anggota DPRD Banyuwangi
"Ini menjadi langkah antisipasi vital untuk memastikan Pilkada 2024 di Kabupaten Malang berlangsung dengan aman, tertib, dan demokratis," ujar Perwira Polri dengan pangkat satu melati ini.
Sementara itu, Kasihumas Polres Malang AKP Ponsen Dadang Martianto menyampaikan, pada simulasi Sispamkota ini fokus pada pengendalian massa. Hal ini mempertimbangkan peningkatan intensitas kegiatan politik selama masa kampanye yang dikhawatirkan bisa memicu terjadinya potensi kerawanan.
"Simulasi ini dirancang untuk menghadapi situasi yang mungkin saja timbul sekaligus untuk menguji kesiapan kita dalam mengelola kerawanan sosial yang dapat terjadi," ujar Dadang.
Sekedar informasi, dalam simulasi Sispamkota Polres Malang tersebut turut dihadiri berbagai elemen penting. Yakni terdiri dari personel gabungan yang meliputi Kodim 0818 Malang-Batu, Polres Malang, Polsek jajaran, Satpol PP, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPS), serta Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam).
Tidak hanya itu, KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Malang juga turut hadir sebagai bagian dari upaya koordinasi pengamanan. "Polres Malang akan terus bekerja sama dengan instansi terkait untuk mengidentifikasi potensi gangguan dan mengambil langkah pencegahan yang diperlukan," ujar Dadang.
Perwira Polri dengan pangkat tiga balok ini berharap, dengan adanya simulasi Sispamkota ini, Pilkada 2024 di Kabupaten Malang dapat berjalan lancar, aman, dan kondusif tanpa merugikan beberapa pihak. "Simulasi ini merupakan langkah penting sebagai upaya meminimalkan potensi masalah yang mungkin terjadi saat Pilkada," pungkas Dadang.
