JATIMTIMES - Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi menjadi sorotan publik usai munculnya aturan larangan anggota Paskibraka putri di tingkat nasional untuk mengenakan jilbab saat pengukuhan dan upacara kenegaraan pada 17 Agustus.
Sebagai pemimpin BPIP yang bertanggung jawab atas Paskibraka nasional, Yudian dan lembaganya mendapatkan kritik tajam dari berbagai organisasi masyarakat keagamaan Islam, para pimpinan DPR RI, serta masyarakat luas.
Baca Juga : Lepas Tim ‘Ekspedisi 79’ Gunung Arjuno, Pj Gubernur Jatim Pesan Tekankan Jaga Kelestarian Alam
Diketahui, penyeragaman pakaian Paskibraka diatur oleh BPIP melalui Surat Edaran Deputi Pendidikan dan Pelatihan Nomor 1 Tahun 2024. Dalam surat edaran tersebut, tidak terdapat pilihan berpakaian jilbab bagi anggota Paskibraka perempuan.
Yudian mengklaim pelepasan hijab anggota Paskibraka 2024 bertujuan untuk mengangkat nilai-nilai keseragaman dalam pengibaran bendera. Dia berdalih penyeragaman pakaian berangkat dari semangat Bhinneka Tunggal Ika yang dicetuskan Presiden Soekarno.
Nama Yudian pun menjadi viral, lantaran banyak yang penasaran dengan sosoknya. Lantas siapa Yudian sebenarnya?
Yudian rupanya adalah dosen dan guru besar di Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Kalijaga, Yogyakarta, di Fakultas Syariah dan Hukum. Bahkan sebelumnya, ia pernah menjabat sebagai rektor di kampus tersebut selama periode 2016-2020.
Selama masa jabatannya sebagai rektor, Yudian juga pernah menjadi pusat kontroversi setelah meloloskan sebuah disertasi berjudul "Konsep Milk al-Yamin Muhammad Syahrur Sebagai Keabsahan Hubungan Seksual Nonmarital," yang ditulis oleh mahasiswanya, Abdul Aziz.
Melansir laman resmi UIN Sunan Gunung Kalijaga, hingga kini Yudian masih aktif mengajar. Beberapa mata kuliah yang diampunya meliputi Hermeneutika Islam, Maqasid Syariah: Teori dan Metodologi, serta Studi Al-Quran dan Al-Hadis Perspektif Pendidikan Islam.
Yudian menyelesaikan pendidikan sarjana (S1) dan magister (S2) di UIN Yogyakarta (dulu IAIN). Ia meraih gelar sarjana di jurusan Peradilan Agama dan gelar magister di jurusan Islamic Studies. Selanjutnya, ia melanjutkan pendidikan doktoralnya di McGill University, Kanada, dan mengambil pendidikan lanjutan di Harvard Law School, Amerika Serikat, pada 2002-2004.
Sebagai akademisi, Yudian aktif menulis artikel ilmiah dan buku. Beberapa karyanya yang terkenal antara lain "Aliran dan Teori Filsafat Islam" (1995), "Hassan Hanafion Salafism and Secularism" (2006), serta "Berfilsafat Hukum Islam dari Harvard ke Sunan Kalijaga" (2014).
Selain menulis, Yudian juga aktif sebagai penerjemah. Ia telah menerjemahkan lebih dari 40 buku berbahasa Arab, 13 buku berbahasa Inggris, dan dua buku berbahasa Prancis ke dalam bahasa Indonesia.
Yudian diangkat sebagai Kepala BPIP pada 5 Februari 2020, dan sejak itu beberapa kali ia menjadi sorotan publik karena berbagai pernyataan dan kebijakan yang nyeleneh.
Baca Juga : Rayakan HUT Ke-79 RI, Pethak Art Space Gelar Pameran Seni Rupa Bertajuk 'Lepas'
Saat menjabat sebagai Rektor UIN Sunan Kalijaga, Yudian sempat mengeluarkan kebijakan larangan penggunaan cadar bagi mahasiswi di kampus pada tahun 2018. Kebijakan tersebut tertuang dalam surat keputusan B-1031/Un.02/R/AK.00.3/02/2018 mengenai pembinaan mahasiswi bercadar yang dikeluarkan pada Februari 2018.
Pada Februari 2020, tidak lama setelah dilantik sebagai Kepala BPIP, Yudian membuat pernyataan yang menimbulkan kontroversi dengan menyebut bahwa kelompok-kelompok tertentu yang mereduksi agama menjadi ancaman bagi Pancasila. Pernyataannya yang mengatakan bahwa musuh terbesar Pancasila adalah agama, bukan kesukuan, memicu perdebatan luas di masyarakat.
Selain itu, di bawah kepemimpinan Yudian, BPIP pernah menyelenggarakan lomba penulisan artikel dengan tema "Hormat Bendera Menurut Hukum Islam" dan "Menyanyikan Lagu Kebangsaan Menurut Hukum Islam" pada Agustus 2021. Kompetisi ini juga memicu kontroversi di kalangan masyarakat.
Yudian juga pernah merencanakan penggunaan berbagai platform media sosial seperti YouTube, blog, dan TikTok untuk mensosialisasikan nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda pada awal 2020.
Baru-baru ini, Yudian mengakui adanya ketentuan yang mewajibkan anggota Paskibraka putri untuk melepas jilbab saat pengukuhan dan upacara kenegaraan. Menurutnya, aturan tersebut telah disetujui dalam surat pernyataan kesediaan yang ditandatangani oleh anggota Paskibraka.
"Di luar acara pengukuhan Paskibraka dan pengibaran Sang Merah Putih pada upacara kenegaraan, Paskibraka putri memiliki kebebasan penggunaan jilbab. Dan BPIP menghormati hak kebebasan penggunaan jilbab tersebut. BPIP senantiasa patuh dan taat pada konstitusi," kata Yudian, dilansir Antara, Kamis (15/8/2024).
Namun, setelah mendapatkan sorotan, Istana mengoreksi aturan tersebut, dan anggota Paskibraka putri diizinkan untuk tetap mengenakan jilbab sesuai keinginan mereka saat upacara pengibaran bendera.
