JATIMTIMES - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang berencana untuk mengusulkan penambahan sekolah negeri tingkat SMA. Hal tersebut menindaklanjuti usulan dari warga yang mengaku tidak adannya SMA Negeri di wilayah Kecamatan Blimbing.
Sekretaris Komisi D DPRD Kota Malang, Ahmad Fuad Rahman mengatakan, usulan tersebut perlu ditampung. Setidaknya, dari usulan yang masuk dapat dapat dikaji. Untuk selanjutnya baru dapay diputuskan apakah memang perlu dilakukan penambahan SMA Negeri di wilayah Kecamatan Blimbing.
Baca Juga : Joni Pemanjat Tiang Bendera Tagih Janji ke Jokowi Usai Tidak Lolos Masuk TNI
"Saya kira kalau datanya ada, kita kurasi kita ajukan ke provinsi, mudah-mudahan disetujui untuk bikin sekolah negeri di Blimbing tingkat SMA," jelas Fuad, Senin (5/8/2024).
Fuad mengaku bahwa dirinya sudah menerima usulan tersebut dari sejumlah warga. Salah satunya adalah keberadaan sekolah negeri tingkat SMP yang dinilai tidak sebanding dengan jumlah SMA Negeri.
"Sehingga usulannya agar ada penambahan sekolah negeri tingkat SMA. Dan saya kira ini harus menjadi perhatian untuk pemerintah provinsi. Kami mohon agar segala upaya yang ada bisa diakomodir," jelas Fuad.
Bahkan dari keluhan yang ia terima, juga ada beberapa yang mengaku bahwa ada masyarakat yang kesulitan mendapat bangku di SMA Negeri. Untuk itu, dirinya berkomitmen untuk menseriusi usulan tersebut ke Pemprov Jawa Timur.
"Jadi kami akan perjuangkan sma negeri di blimbing. Kalau perlu kami audiensi ke pihak provinsi. Secara resmi akan kita usulkan. Aspirasi masyarakat Kota Malang akan kami perjuangkan," kata Fuad.
Baca Juga : Turnamen Renang Antar Sekolah Piala Bupati Malang 2024 Ditunda, Catat Jadwal Barunya
Di sisi lain, dirinya menilai bahwa penambahan SMA Negeri di Kota Malang memang perlu dilakukan. Salah satunya karena dinilai bahwa jumlah SMP Negeri yang tidak sebanding dengan jumlah SMA Negeri.
Informasi dihimpun JatimTIMES, saat ini total ada sebanyak 12 SMA Negeri di Kota Malang. Sementara untuk SMP Negeri, ada sebanyak 27 sekolah. "Kalau ada aturan yang melarang (penambahan sekolah) mohon ditinjau kembali. Minimal satu dulu berproses. Yang lain menyusul," jelas Fuad.
