JATIMTIMES - Nasib Bianglala Alun-alun Kota Wisata Batu masih belum pasti. Warga kota dan pengunjung alun-alun menyayangkan sekitar setahun lebih bianglala tak berputar alias tak beroperasi karena rusak.
Sementara dalam hal anggaran pengadaan, Pemkot dan DPRD masih silang pendapat antara menggunakan APBD atau Investor.
Baca Juga : Pemkot Blitar Alokasikan Rp 6 Miliar untuk Pembangunan Dua Kantor Kelurahan Baru di 2024
Semula bianglala tersebut dijanjikan beroperasi tahun ini, dengan diganti baru. Namun disinyalir belum ada investor yang seriusi penawaran pengadaan ikon alun-alun tersebut sehingga tak bisa dilakukan sesegera mungkin.
Pengunjung alun-alun dari warga asli Kota Batu maupun dari wisatawan luar kota kerap menginginkan bisa menikmati keindahan kota dengan bianglala. Namun hal itu tak bisa dilakukan karena masih belum diperbaiki atau diganti.
"Sebenarnya kan kalau bianglala jadi daya tarik sendiri di alun-alun. Sayang kalau terbengkalai kasihan warga juga wisatawan mau naik jadi nggak bisa," jelas Dana, warga Kelurahan Sisir, Kota Batu, Sabtu (27/7/2024).
Sebagai warga Kota Batu, dirinya cukup prihatin. Sebab, masa mudanya juga pernah menikmati menaiki bianglala alun-alun. Kesenangan itu juga sempat dirasakan anak-anaknya.
"Kalau anak, keluarga mungkin sudah lama terakhir lebih dari setahun lalu (naik Bianglala). Sekarang tidak bisa. Saya ya kecewa, kasihan juga wisatawan datang mau naik ternyata rusak," jelasnya.
Dana berpendapat, Bianglala Alun-alun Kota Batu tak hanya jadi pelengkap alun-alun sebagai ruang publik. Namun sudah menjadi ikon wisata alun-alun dan menjadi ikon wisata Kota Batu.
"Jarang juga alun-alun ada bianglala. Di Batu ini jadi salah satunya," imbuhnya.
Dia berharap, agar pemerintah daerah segera memperbaiki maupun mengganti baru bianglala alun-alun agar bisa segera beroperasi. Ia juga mengharapkan agar kebersihan alun-alun terus dijaga, baik oleh petugas Pemkot Batu maupun masyarakat dan pengunjung.
Di sisi lain, persoalan pengadaan Bianglala Alun-alun terjadi silang pendapat. Pemkot Batu tak ingin menggunakan APBD untuk pengadaan dan memilih untuk membawa pada investor. Sedangkan DPRD Kota Batu mengharapkan bisa tanggulangi penuh melalui APBD karena dirasa tidak terlalu besar kebutuhannya.
Menurut Pj Wali Kota Batu Aries Agung Paewai saat ini sudah mulai ada CSR maupun investor yang tertarik dengan pengadaan bianglala alun-alun. Proyek tersebut ditangani Dinas Lingkungan Hidup.
Baca Juga : Tahapan Coklit Tuntas, KPU Banyuwangi Sampaikan Terima Kasih dan Apresiasi Kinerja Pantarlih
"Kita tidak boleh gegabah ngambil langkah. Kondisinya sudah dicek bianglala itu berapa komponen yang rusak. Hasilnya 80 persen kerusakan dari survei tim ahlinya. Kalau kita perbaiki 80 persen daripada beli baru pilih beli baru. Kalau kita pakai APBD apa tidak sia-sia uang kita," jelas Aries, belum lama ini.
Baginya, anggaran daerah sayang jika hanya untuk bianglala. Sedangkan menurut dia jika menggunakan investor akan lebih hemat dan bisa ditarik retribusi untuk pendapatan daerah.
"Kalau pakai investor juga bisa kita tekan harganya. Dan retribusimya bisa masuk sesuai dengan yang kita tentukan. Saat ini sudah ada CSR yang masuk dinas LH sudah tahu," klaimnya.
Beberapa waktu lalu, Wakil Ketua DPRD Kota Batu Nurochman menyampaikan dirinya tak setuju bila pengadaan bianglala harus mengandalkan investor. Dia menilai anggaran yang dibutuhkan untuk itu tidak terlalu besar. "Seharusnya masalah sekecil itu tidak mengandalkan investor," ucap Nurochman.
Menurut dia, bila pengadaan bianglala bisa ditanggung APBD, maka hasilnya sepenuhnya bisa masuk ke daerah. "Jika kita bangun sendiri kan bisa menambah pendapatan asli daerah (PAD)," ucapnya.
Ditambahkan Nurochman, pengadaan bianglala harus segera dilakukan. Sebab, bianglala merupakan salah satu ikon Kota Batu. Sehingga, ia meminta perbaikan bisa dilakukan di tahun ini juga. "Bisa dimasukkan dalam perubahan anggaran keuangan (PAK)," imbuhnya.
Sebelumnya, Kepala DLH Kota Batu Muji Dwi Leksono mengatakan rencana pengadaan bianglala yang baru ada dua opsi. Yakni bianglala setinggi 49 meter dengan jumlah 28 anting senilai Rp 9,7 miliar dan setinggi 52 meter dengan jumlah 32 anting seharga Rp 13,5 miliar. Kini Pemkot Batu tengah menunggu persetujuan dari DPRD Kota Batu yang tengah mengkaji.
Ketua Komisi C DPRD Kota Batu, Khamim Tohari mengatakan saat ini pihaknya tengah dalam tahap pertimbangan. "Jadi untuk sekarang masih kami kaji dan pertimbangkan karena dari banggar akan melihat apakah bianglala ini nantinya jika diadakan menguntungkan bagi PAD Kota Batu. Ini perlu kajian dan pertimbangan,” ujar Khamim.
