JATIMTIMES - Abdul Rifai bersama beberapa warga Desa Sopet, Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo mendatangi DPRD, Kamis (18/7/2024). Para petani ini datang mengadukan adanya oknum pemilik kios di desa tersebut yang diduga menjual pupuk di atas harga eceran tertinggi atau HET.
Langkah tersebut Rifai ambil, sebab dirinya telah melaporkan hal tersebut kepada penyuluh pertanian lapangan (PPL) hingga ke perangkat desa. Namun, semuanya nihil tidak ada solusi.
Baca Juga : Ratusan Pasangan di Bawah Umur Ajukan Dispensasi Nikah di Kabupaten Blitar
Rifai mengaku jika dia dan beberapa petani di Desa Sopet lainnya telah terdaftar di sistem elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok atau e-RDKK penerima pupuk bersubsidi. Namun meski telah tercatat, saat hendak menebus pupuk, pemilik kios mengatakan kosong.
"Pemilik kios bilang, kalau mau (pupuk) ada harganya Rp 325 ribu untuk 50 kilogram pupuk Phonska dan 50 kilogram pupuk Urea semuanya sama pupuk subsidi. Tapi belinya harus malam dan tidak dikasih nota atau kwitansi," ungkap Rifai kepada sejumlah media.
Harga yang diminta tersebut jauh di atas HET yang ditentukan pemerintah. Sebagai informasi, berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 734/KPTS/SR.320/M/09/2022 tentang HET pupuk bersubsidi adalah pupuk Phonska subsidi 50 kilogram Rp 115.000 dan untuk harga pupuk Urea subsidi kemasan 50 kilogram Rp. 112.500. Jadi, jika ditotal petani hanya menebus sebesar Rp. 227.500.
Rifai menyebut jika kios tersebut bernama UD Nusantara milik Tomo. Karena sangat kesal, Rifai mengatakan jika ini bukan kali pertama pemilik UD Nusantara dilaporkan meski tetap tidak ada penanganan atau tindakan dari dinas terkait.
"UD Nusantara milik Tomo, ini bukan pertama kali, sudah dilaporkan ke KP3 ke PPL ke Desa bahkan ke dinas pertanian tapi tidak ada tindakan nyata," jelasnya kesal.
Dia berharap permasalahan pupuk tersebut cepat terselesaikan. Sebab, dia merasa kasihan dengan petani di Desa Sopet yang kesulitan mencari pupuk bersubsidi untuk bercocok tanam.
"Semoga kedatangan kami ke DPRD membuahkan hasil, biar ada gunanya kami punya wakil rakyat di DPRD," ujarnya.
Sementara itu, Anggota Komisi II DPRD Situbondo, Suprapto mengatakan jika pihaknya sudah berkoordinasi dengan dinas pertanian dalam hal tersebut adalah kepala bidang penyuluhan.
Baca Juga : Komisi VII DPR RI Berharap ada Industri Turunan Kelola Hasil Produksi Smelter
"Langsung kami koordinasikan dengan dinas pertanian melalui Kabid Penyuluhan. Tadi kami telepon katanya masih ada di Kecamatan Sumbermalang," ujarnya.
Suprapto menambahkan jika kasus pupuk semacam ini sangat disayangkan terjadi. Mengingat, pupuk menjadi kebutuhan pokok petani untuk menanam.
"Kalau pupuk dimainkan oknum tidak bertanggung jawab seperti ini ya kasihan petani, tidak bisa dibiarkan. Makanya kami minta Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) untuk turun langsung ke lapangan," imbuhnya.
Saat dihubungi Komisi II, kata Suprapto, Kabid Penyuluhan Dinas Pertanian Situbondo M Zaini menyatakan siap untuk turun langsung mengecek kebenaran kasus penjualan pupuk di atas HET itu.
"Katanya siap turun ke lokasi mengecek langsung, antara hari Jumat sampai Senin. Kalau sampai hari Senin mereka belum juga turun ke lokasi, kami dari Komisi II DPRD Situbondo yang akan turun langsung," tegasnya.
Hingga berita ini diturunkan, wartawan masih berupaya melakukan konfirmasi terhadap pemilik UD Nusantara dan Dinas Pertanian Situbondo.
