JATIMTIMES - Baru-baru ini, dosen ITB Ardi Satriawan mengungkapkan kegelisahannya di media sosial X tentang arah penggunaan pajak yang dipungut dari rakyat. Ardi, melalui akun @ardisatriawan, mengunggah bahwa 84% pendapatan negara berasal dari pajak dan mempertanyakan transparansi penggunaan dana tersebut.
"84% pendapatan negara dari pajak. Kita udah banyak kasih ke negara. Gaji dipajakin, bonus dipajakin, bunga tabungan dipajakin, rumah dipajakin, mobil dipajakin, motor dipajakin, bawa barang dari LN dipajakin. Negaranya ngapain?," tulis Ardi sambil menyertakan data grafis dari BPS.
Baca Juga : Pemprov Jatim Tekankan Pentingnya Gotong Royong untuk Tanggulangi Bencana
Merespons kritik tersebut, Staf Khusus Menteri Keuangan (Menkeu) Yustinus Prastowo menjelaskan realisasi pajak melalui akun X pribadinya pada Minggu (14/7/2024), yang juga bertepatan dengan Hari Pajak. Prastowo menyatakan bahwa meskipun banyak jenis pungutan, hal ini untuk memastikan setiap aktivitas dan lini berkontribusi secara adil.
"Benar banget, di Republik ini cukup banyak jenis pungutan, tapi rasanya bukan pajak berganda. Ini justru untuk memastikan tiap aktivitas dan lini berkontribusi sehingga adil buat semua. Kita bahas teori dan sejarahnya lain waktu ya. Tentu kita bersyukur sebagian besar warganegara sadar dan patuh pajak. Gotong royong yang kuat dan makin baik," jelas Prastowo.
Prastowo menambahkan bahwa idealnya pemerintah adalah pelayan yang memungut pajak dan mengembalikannya dalam bentuk belanja publik. Meski belum ideal, ia mengajak masyarakat untuk terus mengawasi dan memperbaiki sistem yang ada.
Realisasi pajak hingga 31 Mei 2024. (Foto: X)
Berikut adalah rincian realisasi pajak hingga 31 Mei 2024 yang dipaparkan oleh Prastowo:
1. Belanja Pemerintah
Belanja pemerintah didorong untuk melindungi aktivitas perekonomian dan menjaga keberlangsungan fiskal di tengah ketidakpastian ekonomi. Manfaat langsung yang diperoleh masyarakat antara lain:
- Bansos PKH dan Kartu Sembako: Membantu 10 juta KPM dan 18,7 juta KPM.
- Tanggap darurat bencana oleh BNPB: Rp0,1 triliun.
- Subsidi BBM: 5,57 juta KL.
- LPG 3 Kg: 2,7 juta MT.
- Listrik: 40,4 juta pelanggan.
- KUR: Membantu 2 juta orang prasejahtera.
2. Sektor Pendidikan
Anggaran pendidikan mencapai Rp503 triliun di tahun 2023 dan meningkat menjadi Rp664 triliun di tahun 2024. Hingga 31 Mei 2024, realisasi mencapai Rp217,6 triliun (32,7%). Dana ini digunakan untuk berbagai program seperti:
- Kemendikbud: Rp31,4 triliun, termasuk Program Indonesia Pintar (PIP) dan KIP Kuliah.
- Kemenag: Rp25,4 triliun, meliputi Gaji Pengajar dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
- Prakerja: Rp4,3 triliun untuk 1.148 ribu peserta.
- Dana Abadi Pendidikan (LPDP): Rp15 triliun dengan 20.265 alumni.
3. Sektor Infrastruktur
Baca Juga : Mas Dhito Berangkatkan Kediri Dholo KOM 2024
Realisasi anggaran infrastruktur mencapai Rp389 triliun pada tahun 2023 dan Rp423,4 triliun di APBN 2024. Hingga 31 Mei 2024, realisasi mencapai Rp112,9 triliun (26,7%). Beberapa poin penting anggaran infrastruktur yang sudah direalisasikan antara lain:
- Kementerian PUPR: Rp31,6 triliun untuk proyek jalan, jembatan, bendungan, jaringan irigasi, dan rusun.
- Kementerian Perhubungan: Rp11,3 triliun untuk rel kereta api, bandara, dan pelabuhan.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika: Rp4,9 triliun untuk operasional dan pemeliharaan BTS 4G serta Palapa Ring.
4. Sektor Kesehatan
Anggaran kesehatan mencapai Rp166 triliun di tahun 2023 dan meningkat menjadi Rp187 triliun di tahun 2024. Hingga 31 Mei 2024, realisasi mencapai Rp60,3 triliun (32,2%). Fokus utama antara lain:
- Bantuan iuran PBI JKN: Rp19,3 triliun untuk 96,8 juta peserta.
- Pemeriksaan obat dan makanan: Rp18,3 ribu sampel obat dan 7,3 ribu sampel makanan diperiksa oleh BPOM.
- Fasilitasi dan pembinaan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK): Rp1 triliun untuk 2,2 juta keluarga.
5. Sektor Ketahanan Pangan
Realisasi anggaran tahun 2023 sebesar Rp111,7 triliun dan Rp114,3 triliun di APBN 2024. Hingga 31 Mei 2024, terealisasi sebesar 22,8% (Rp26,1 triliun). Penggunaan dana ini meliputi:
- Pembangunan bendungan lanjutan dan rehabilitasi jaringan irigasi.
- Bantuan alat dan mesin pertanian serta fasilitasi budidaya kawasan padi.
- Bantuan benih dan alat penangkap ikan.
- Subsidi pupuk Rp6,3 triliun.
- Dana Desa Rp9 triliun untuk sektor pertanian dan perikanan.
Demikian realisasi pajak yang disampaikan Prastowo, update hingga 31 Mei 2024.
