JATIMTIMES - Bupati Malang HM. Sanusi launching Program Inklusi yang merupakan program Australia-Indonesia Partnership Towards an Inclusive Society (Kemitraan Australia-Indonesia Menuju Masyarakat Inklusif) hasil kerja sama dengan Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) dan Fatayat NU Kabupaten Malang.
Sanusi menyampaikan, diluncurkannya Program Inklusi ini bertujuan untuk membangun kesadaran semua pihak dalam mencegah terjadinya perkawinan pada anak. Orang nomor satu di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang itu mengatakan, bahwa kegiatan peluncuran Program Inklusi dan sosialisasi pencegahan pernikahan pada anak merupakan langkah nyata yang sangat penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perlindungan terhadap anak-anak Kabupaten Malang.
"Launching program inklusi di bidang pencegahan perkawinan dini di lingkungan internal lembaga dan badan otonom NU ini diharapkan dapat menjadi jembatan yang kuat dalam meningkatkan akses dan kesempatan yang lebih luas bagi seluruh masyarakat, khususnya mereka yang selama ini kurang terjangkau oleh program-program pembangunan," ungkap Sanusi dalam sambutannya, Jumat (12/7/2024).
Selain itu, pihaknya mengatakan Pemkab Malang melalui perangkat daerah terkait mendukung penuh terkait dengan pelaksanaan Program Inklusi ini. Pasalnya, Program Inklusi ini mencerminkan komitmen semua pihak dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
"Di sisi lain, penandatanganan perjanjian kerja sama yang dilakukan pada hari ini merupakan bukti nyata dari sinergi dan kolaborasi yang solid antara Pemerintah Daerah dan Nahdlatul Ulama," ujar Sanusi.
Pihaknya mengatakan, kerja sama yang terjalin ini diharapkan dapat mempercepat tercapainya tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan merata. Menurutnya, hal ini sejalan dengan visi dari Program Inklusi dalam melanjutkan kemajuan dan pencapaian di beberapa bidang.
Yakni kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan; pemenuhan hak penyandang disabilitas; inklusi sosial; serta penguatan masyarakat sipil melalui pembelajaran yang bersumber dari pengalaman dalam pembangunan inklusif yang berbasis masyarakat.
"Kita semua memiliki tanggung jawab untuk melindungi anak-anak dari praktik yang merugikan masa depan mereka," tutur Sanusi.
Sementara itu, Ketua Lakpesdam PCNU Kabupaten Malang Sutomo mengatakan, bahwa pernikahan anak di Kabupaten Malang cenderung masih tinggi. Menurutnya, perlu adanya upaya-upaya preventif yang dilakukan secara masif di berbagai sektor.
"Sehingga perlu adanya intervensi dari lembaga khsusunya NU melalui lapkesdam dan fatayat dalam rangka kegiatan-kegiatan sosialisasi di masyarakat," ungkap Sutomo.
Selain itu, pihaknya akan terjun ke masyarakat untuk melakukan sosialisasi mengenai bahaya pernikahan anak. Pasalnya hal itu bisa berdampak pada kehidupan sosial, ekonomi hingga berpengaruh pada kesehatan serta bayi yang akan dilahirkan.
