JATIMTIMES- Pada Senin, 8 Juli 2024, suasana Jakarta Convention Center penuh antusiasme saat para pejabat tinggi negara berkumpul untuk menghadiri acara Penyampaian Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
Di tengah kerumunan, hadir Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, yang ditemani oleh Wakil Presiden KH. Ma'ruf Amin. Turut serta dalam acara tersebut, para pimpinan lembaga negara, Menteri Kabinet Indonesia Maju, serta para Kepala Daerah dan Ketua DPRD dari seluruh Indonesia.
Baca Juga : Bawaslu Kabupaten Blitar Temukan Pelanggaran Coklit oleh Pantarlih
Acara ini ditandai dengan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh Ketua BPK RI, Dr. Isma Yatun, kepada Presiden Joko Widodo. LHP tersebut mencakup Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2023 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2023.
Dalam sambutannya, Isma Yatun menekankan pentingnya peran BPK dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara. "BPK bertugas memastikan bahwa setiap sen uang negara digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat," kata Isma Yatun, menegaskan komitmen lembaganya.
Presiden Joko Widodo, dalam pidato sambutannya, memberikan apresiasi kepada BPK atas dedikasinya dalam menjalankan tugas pengawasan keuangan negara. Ia juga menyampaikan ucapan selamat kepada para Kepala Daerah yang berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Namun, Presiden Jokowi menggarisbawahi bahwa memperoleh opini WTP seharusnya tidak dipandang sebagai prestasi luar biasa, melainkan kewajiban standar dalam pengelolaan keuangan negara.
"WTP bukan prestasi, tapi WTP adalah kewajiban kita semuanya dalam menggunakan dan menjalankan APBN atau APBD dengan baik serta pertanggungjawaban secara baik pula," ungkap Jokowi dengan tegas.
Lebih lanjut, Jokowi menekankan bahwa pemerintah harus fokus pada hasil dan dampak positif dari pengelolaan keuangan, bukan sekadar mengejar opini WTP. Ia mengingatkan bahwa akuntabilitas dan fleksibilitas harus berjalan seiring untuk mencapai tujuan yang lebih besar bagi kemajuan negara.
"Akuntabilitas dan fleksibilitas harus dijalankan secara seimbang. Kita harus berani fokus pada hasil dan capaian yang manfaatnya bisa dirasakan oleh rakyat dan membawa kemajuan negara," tambahnya. Presiden juga menyerukan agar reformasi struktural, sinkronisasi regulasi, dan penyederhanaan prosedur terus dilanjutkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemerintahan.
Bupati Blitar, Hj. Rini Syarifah, yang turut hadir dalam acara tersebut, memberikan tanggapan atas pernyataan Presiden Jokowi. Menurutnya, apa yang disampaikan Presiden adalah pengingat penting bahwa opini WTP bukanlah tujuan akhir, melainkan langkah awal dalam perjalanan panjang menuju pengelolaan keuangan yang lebih baik.
"Kami sepakat dengan Bapak Presiden bahwa opini WTP bukanlah prestasi akhir. Ini adalah langkah awal untuk terus memperbaiki dan meningkatkan kinerja dalam mengelola keuangan daerah demi kesejahteraan rakyat," kata Rini Syarifah.
Baca Juga : Melalui Diskusi Publik, Dinsos-P3AP2KB Kota Malang Kuatkan Keluarga Penyandang Disabilitas
Rini Syarifah juga menegaskan pentingnya keberlanjutan reformasi dan inovasi dalam pengelolaan keuangan daerah. Menurutnya, akuntabilitas dan transparansi harus menjadi landasan utama dalam setiap kebijakan dan tindakan pemerintah daerah.
"Kami di Kabupaten Blitar berkomitmen untuk terus berinovasi dan memperbaiki sistem pengelolaan keuangan daerah. Transparansi dan akuntabilitas adalah prioritas kami, dan kami akan memastikan bahwa setiap anggaran yang kami kelola benar-benar bermanfaat bagi masyarakat," ujarnya.
Lebih lanjut, Bupati Rini Syarifah berkomitmen untuk mendorong sinkronisasi regulasi dan penyederhanaan prosedur agar pelayanan publik semakin efektif dan efisien. Ia berharap bahwa langkah-langkah tersebut dapat membawa dampak positif yang nyata bagi masyarakat Blitar.
"Kami akan terus melakukan reformasi dan penyederhanaan prosedur untuk memastikan bahwa pelayanan publik semakin efektif dan efisien. Kami ingin setiap kebijakan yang kami buat dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," tambahnya.
Acara Penyampaian Hasil Pemeriksaan BPK ini menjadi momentum penting bagi seluruh Kepala Daerah dan para pemangku kepentingan lainnya untuk merefleksikan capaian yang telah diraih dan tantangan yang harus dihadapi ke depan dalam pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan.
Pesan utama dari acara ini adalah bahwa opini WTP bukanlah tujuan akhir, tetapi fondasi untuk mencapai pengelolaan keuangan yang lebih transparan dan akuntabel demi kemajuan bangsa dan kesejahteraan rakyat.
