JATIMTIMES - Pemerintah Kota Batu belum mampu memaksimalkan potensi pendapatan daerah. Minimnya perolehan tersebut terlihat dari capaian pendapatan asli daerah (PAD) belum yang mencapai angka 50 persen hingga pertengahan tahun anggaran 2024. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) penghasil pun jadi sorotan.
"PAD selama setengah tahun ini per tanggal 21 Juni kemarin belum tercapai 50 persen. Kemarin masih 40 sekian persen secara umum. Memang masalahnya lagi-lagi di SKPD penghasil menurut saya masih kurang intensif dalam menggali potensi yang ada," ungkap Anggota Komisi A DPRD Kota Batu Ludi Tanarto, Sabtu (29/6/2024).
Baca Juga : Butuh Regenerasi SDM Pertanian, Pemkot Batu Kembali Siapkan Abang Tani Class
Menurut dia, secara perhitungan umum perolehan itu didapat dari beberapa lini pendapatan daerah. Di antaranya pajak dan retribusi. Baik pajak hotep dan restoran, lahan parkir dan parkir tepi jaoan umum, serta penghasil lainnya.
"Upaya-upaya progresif untuk meningkatkan pendapatan itu saya lihat masih belun signifikan. Jadi kecenderungannya stagnan dari 5 atau 7 tahun lalu sama saja (perolehan) PAD. padahal pertumbuhan ekonomi terjadi terus," katanya.
Ludi berpendapat, jika Pemkot mau melakukan inovasi-inovasi baru SKPD bisa menggali potensi harusnya bisa terjadi pertumbuhan pendapatan yang progresif. Selama ini setiap pembahasan anggaran selalu menjadi problem yang diangkat DPRD ke Pemkot.
Setiap kali pembahasan anggaran selalu itu problem kami. Jadi menurut kami SKPD belum intensif untuk menggali sumber pendapatan di Kota Batu. Ludi menyebut, salah satu contoh yang cukup krusial yakni parkir. Potensi dari penggunaan lahan parkir dan tepi jalan begitu banyak, sementara PAD yang masuk ke pemerintah hanya sedikit.
"Sekilas hal tersebut tak seimbang. Tingkat kebocorannya sangat tinggi. Tapi parkir sendiri meski sebenarnya nilainya besar namun masih banyak sumber pendapatan lain yang lebih besar dari itu yang bisa kita optimalkan," kata dia.
Baca Juga : Menuju Porprov Jatim 2025, Atlet Kota Batu Jalani Tes VO2 Maks
Data sementara yang dia terima perolehan parkir masih jauh dari perkiraan potensi yang ada. Di antaranya Parkir Tepi Jalan Umum (TJU) hingga Juni hanya mencapai pendapatan kotor Rp700 juta. Nilai tersebut jika digambarkan sekitar 7,9 persen dari target Rp9 miliar tahun ini. Namun angka tersebut juga belum termasuk pembagian hasil yabg dikembalikan ke jukir dan pemerintah.
"Ini kan sebenarnya sudah setengah tahun, harusnya sudah 50 persen lebih jadi kalau hanya tercapai 40-45 peren saja akhir tahun mungkin akan tercapai 80 persen saja," ucap Ludi.
Menurut Ludi, DPRD sudah menyampaikan beberapa saran. Kepala Bapenda untuk pemadanan nilai pajak daerah dengan nilai yang dilaporkan kepada KPP Pratama. "Nanti bisa dilihat 1 lembaga usaha sudah sama dengan yang dilaporkan ke kita dan dilaporkan ke pajak Pratama. Itu salah satu cara untuk melihat apakah potensi PAD kita sudah optimal atau belum. Itu belum dilakukan," imbuhnya.
