JATIMTIMES - Ketua DPRD Kota Malang I Made Riandiana Kartika memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Malang soal Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023. Apresiasi disampaikan dalam rapat paripurna yang digelar di ruang rapat paripurna DPRD Kota Malang, Kamis (20/06/2024).
Hal tersebut diungkapkan Made usai rapat paripurna yang juga dihadiri Pj Wali kota Malang Wahyu Hidayat, Sekretaris Daerah kota Malang Erik Setyo Santoso, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta anggota DPRD Kota Malang. Dalam kegiatan itu, ada rekomendasi serta masukan dari Badan Anggaran (Banggar) hingga apresiasi penilaian pencapaian pembangunan terkait dengan pelaksanaan anggaran.
Baca Juga : Ketua DPC Demokrat Situbondo Apresiasi Cara Pemkab Tekan Angka Pengangguran Terbuka
Salah satu apresiasi yang diberikan lantaran sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) rendah pada tahun 2023. Bahkan jumlah besaran silpa tahun 2023 terendah dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.
Silpa 2023 turun ke angka Rp200 miliar. Tahun sebelumnya, silpa di atas Rp400 miliar. Karena itu, capaian tersebut membuat dewan bisa bernapas cukup lega.
“Pertanggungjawaban keuangannya, kami merasa lega karena apa? Silpa yang berasal dari efisiensi keberhasilan pengerjaan di beberapa OPD, itu yang kami apresiasi,” ucap Made.
Meski demikian, masih ditemukan anggaran-anggaran yang belum terserap dengan maksimal. Misalnya, silpa pada gaji aparatur sipil negara.
“Yang kami harapkan anggaran-anggaran dan silpa penyumbang gaji ASN itu bisa dihitung secara matang, sehingga jangan sampai silpa ada di gaji penyerapannya,” imbuh Made.
Manajemen penggunaan anggaran oleh OPD dirasa sudah berjalan dengan baik. Namun, lanjut Made, diharapkan APBD tahun 2024 bisa terserap jauh lebih baik lagi.
Made juga mengapresiasi keberhasilan Pemkot Malang meraih predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP).
Sementara itu, Penjabat Wali kota Malang Wahyu Hidayat akan mengevaluasi beberapa OPD agar target pada tahun 2024 terpenuhi. Kemudian mencermati beberapa masukan terkait target PAD yang belum terealisasi.
Lalu pembangunan pasar dan pendidikan masih dalam tahap proses dan akan ditindaklanjuti. “Kita akan evaluasi dan mudah-mudahan di 2024 ini bisa sesuai target,” harap Wahyu.
