JATIMTIMES - Bupati Jember, Muhammad Fawait menyetujui 2 Rancangan peraturan daerah (Raperda) Inisiatif DPRD Jember. Kedua Raperda tersebut, yakni Raperda Pancasila dan wawasan Kebangsaan ( PWK) dan Raperda perubahan tentang penyelenggaraan pendidikan. Pembahasan kedua usulan ini akan dilanjutkan menjadi Perda oleh DRPD Jember.
Bupati yang akrab disapa Gus Fawait tersebut menegaskan tidak ada alasan baginya untuk menolak kedua Raperda tersebut. Apalagi ia terlahir sebagai seorang santri, para ulama yang menjadi panutannya serta para santri ikut berjuang langsung memerdekakan republik ini.
Baca Juga : Ahli Gizi Sarankan Sarapan dengan Protein, Ini Alasan Pentingnya
"Kami akan mensupport lahirnya kedua Raperda tersebut. Sebab, Raperda tersebut, sudah menjadi kebutuhan bangsa Indonesia, khususnya bagi warga Jember," ujar Bupati Jember Gus Fawait.
Demikian juga dengan Raperda pendidikan juga Raperda Pancasila dan wawasan Kebangsaan yang sangat dibutuhkan dan saling menguatkan. Bupati menegaskan bahwa Masyarakat Indonesia sangatlah beragam, terdiri berbagai suku bangsa, agama, kepercayaan, bahasa, dan preferensi politik.
"Keberagaman merupakan potensi kekuatan yang luar biasa jika dikelola dengan baik. Keberagaman bukan penghalang, melainkan kekayaan yang dapat memperkaya dan memperkuat bangsa," katanya.
Menurutnya terdapat banyak tantangan dalam implementasi wawasan kebangsaan, antara lain: kurangnya pemahaman dan penghayatan nilai-nilai kebangsaan dan kesadaran bela negara, pengaruh globalisasi yang membawa budaya asing, kesenjangan sosial, intoleransi, disintegrasi sosial, ketegangan antar kelompok etnis, agama, dan kelas sosial, fenomena hoaks dan berita palsu di media sosial semakin memperburuk situasi ini, menyebabkan polarisasi di masyarakat
Selain itu, Gus Fawait, mengapresiasi inisiatif DPRD yang melihat pendidikan sebagai kebutuhan fundamental dan amanat konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, selaras dengan semangat pembangunan di Jember.
Dia juga menyoroti karakteristik unik pendidikan di Jember, khususnya keberadaan 740 Pondok Pesantren dan jalur pendidikan agama lainnya, yang perlu diakomodasi dan mendapatkan perlakuan yang setara dengan lembaga pendidikan lainnya dalam berbagai aspek, termasuk pengakuan gelar, akses pendidikan, dan dukungan dari pemerintah.
Baca Juga : Awali Kunker ke Banyuwangi, Wapres Gibran Dicurhati Petani
"Kami menyetujui bahwa Perda Nomor 2 Tahun 2007 perlu diperbarui untuk mengakomodir perkembangan dan pembaruan peraturan perundang-undangan pendidikan nasional," jelasnya.
Senada disampaikan wakil ketua DPRD Jember, Widarto. Ia juga mengapresiasi apa yang disampaikan Bupati Jember, yang berjanji akan berkomitmen mensupport kedua Raperda inisiatif tersebut. Termasuk mensupport program lanjutan seperti support anggaran dari APBD.
"Program ini disinergikan dengan program yang sudah ada, seperti kegiatan JFC atau Jember Fashion carnaval serta kegiatan kebudayaan lainnya. Sedangkan untuk perda penyelenggaraan pendidikan sudah mengingatkan bahwa Jember, tidak hanya pendidikan Formal, tapi juga banyak pendidikan non formal seperti pondok pesantren," terangnya.
Sebelumnya, Badan Pembentukan peraturan daerah (Bapemperda) DRPD Jember, mengajukan 2 Raperda inisiatif, yakni Raperda tentang Pancasila dan wawasan Kebangsaan dan Raperda tentang perubahan penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Jember, untuk ditetapkan menjadi terpidana. Perda tentang Pancasila usulan PDI Perjuangan dan Raperda tentang pendidikan adalah usulan partai Nasdem. (*)
