JATIMTIMES - Pemerintah Kota Kediri menerima kunjungan Bakorwil I Madiun dalam rangka koordinasi dan monitoring upaya percepatan penurunan stunting di ruang rapat Bappeda, Rabu (19/6/24)
Kegiatan tersebut diikuti semua OPD terkait yang tergabung dalam anggota Tim Percepatan Penurunan Dtunting (TPPS) Kota Kediri. Monitoring dilakukan untuk meningkatkan koordinasi percepatan penurunan stunting dengan kabupaten/kota di wilayah Bakorwil I Madiun dalam mewujudkan mempercepat upaya penurunan stunting di Jawa Timur.
Baca Juga : Masuki Masa Politik Pilwali dan Pilgub, Pemkot Kediri Wanti-Wanti Camat dan Lurah Bersikap Netral
“Hari ini Kota Kediri mendapat jadwal monev dan sudah kita sampaikan apa yang kita lakukan dan kendala yang dihadapi,” ujar Kepala Bappeda Kota Kediri Chevy Ning Suyudi.
Chevy memaparkan, upaya percepatan penurunan stunting telah dilakukan TPPS Kota Kediri melalui 8 aksi konvergensi yang tertuang dalam rencana kerja TPPS. Di antaranya analisis situasi, rencana kegiatan, rembug stunting, dukungan regulasi, pemberdayaan masyarakat, manajemen data, pengukuran dan publikasi serta review kinerja.
“Kami juga memiliki program unggulan, yaitu Prodamas yang dalam 6 bidangnya mendukung program intervensi percepatan penurunan stunting," paparnya.
Chevy menjelaskan,Pemkot Kediri telah membagi intervensi menjadi dua jenis, yaitu intervensi spesifik dan sensitif. Intervensi spesifik mencakup layanan pemeriksaan ibu hamil dengan USG 2 kali selama kehamilan di puskesmas, program 1 puskesmas 1 dokter spesialis anak untuk layanan rujukan balita stunting, pemberian makanan tambahan plus, pemberian pangan dengan kondisi khusus (PDK) bagi ibu hamil KEK, pelayanan imunisasi dasar lengkap, dan lain-lain.
Sedangkan intervensi sensitif yang dilakukan mencakup pelatihan strategi komunikasi bagi kader kesehatan di 46 kelurahan dan tenaga kesehatan, pengembangan Sekolah Orang Tua Hebat (SOTH) di seluruh kelurahan, penyelesaian kawasan kumuh terintegrasi, pelibatan pendamping PKH untuk edukasi peningkatan gizi keluarga, edukasi bagi remaja putri.
“Sebagai rencana tindak lanjut, kita memasifkan Gemapasi (Gerakan Masyarakat Peduli ASI Eksklusif) & Workshop Bapak Asuh atasi Stunting. Selanjutnya kita akan melakukan penguatan kurikulum SOTH mandiri di 46 kelurahan, pelatihan tata laksana PMBA bagi pengasuh anak (pengganti ibu bekerja), gerakan bebas asap rokok di dalam rumah, edukasi & FGD pencegahan perkawinan anak siswa SMP & SMA,” terangnya.
Baca Juga : Pemkab Blitar Tingkatkan Anggaran Penanganan Stunting Menjadi Rp 375 Miliar di Tahun 2024
Dengan adanya monitoring dan evaluasi ini, Chevy berharap bisa memperbaiki kekurangan dan mengatasi permasalahan yang masih menjadi kendala sehingga di tahun mendatang bisa mewujudkan Kota Kediri menjadi zero stunting.
Sementara itu, perwakilan dari Bakorwil I Madiun Atik Suheni mengungkapkan dari hasil monitoring diketahui bahwa upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Kediri dalam menurunkan angka stunting sudah sangat bagus.
“Semua dinas sudah bersinergi dan saling mendukung. Ini bisa terus ditingkatkan sehingga angka stunting di Kota Kediri dapat turun. Selain itu, dinas terkait harus saling terbuka dan sharing data yang diperlukan agar data terkait stunting bisa dikelola dengan baik sehingga penanganan stunting menjadi lebih mudah,” pungkasnya.
Perlu diketahui, berdasarkan data ePPGBM periode Desember 2023 -Maret 2024, terjadi penurunan 31 balita stunting di Kota Kediri. Selanjutnya cakupan kelurahan new zero stunting mencapai 58,70% yakni 27 kelurahan dari 46 kelurahan sebagai bentuk komitmen dalam penurunan angka stunting.
