JATIMTIMES- Pemerintah Kabupaten Blitar berkomitmen untuk menekan angka stunting dengan peningkatan anggaran yang signifikan. Tahun ini, alokasi dana untuk penanganan stunting mencapai lebih dari Rp 375 miliar, naik dari Rp 297 miliar di tahun sebelumnya.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Blitar, Rully Wahyu Prasetyowanto, mengkonfirmasi bahwa anggaran tersebut akan didistribusikan ke lebih dari 15 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terlibat langsung dalam upaya penanganan stunting.
Baca Juga : Polisi Segera Panggil Presiden Eksekutif Mahasiswa UB atas Dugaan Kasus Penganiayaan
“Anggaran ini akan dikelola oleh berbagai OPD seperti Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Peternakan dan Perikanan (Disnakkan), serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD),” jelas Rully Wahyu, Rabu (19/6/2024).
Kenaikan anggaran ini, menurut Rully, mencerminkan semakin pentingnya perhatian pemerintah terhadap penanganan stunting.
"Prevalensi stunting di Kabupaten Blitar saat ini mencapai 20,3 persen, meningkat dari 14,3 persen pada tahun sebelumnya," ungkapnya.
Kenaikan ini telah menempatkan penanganan stunting sebagai prioritas utama pemerintah daerah untuk menurunkan angka tersebut kembali.
Penanganan stunting merupakan tantangan besar bagi Kabupaten Blitar, di mana masalah gizi buruk dan pertumbuhan anak yang terhambat menjadi perhatian serius. Pemerintah Kabupaten Blitar melalui Tim Percepatan Penanganan Stunting (TPPS) terus melakukan konsolidasi dan upaya terkoordinasi di berbagai sektor untuk menekan prevalensi stunting.
“Dengan adanya kenaikan anggaran ini, kami berharap penanganan stunting dapat lebih efektif dan terintegrasi, sehingga angka stunting bisa turun secara signifikan,” tambah Rully.
TPPS sendiri bekerja sama dengan berbagai dinas untuk melakukan intervensi yang tepat sasaran, mulai dari edukasi masyarakat, pemeriksaan kesehatan rutin, hingga peningkatan kualitas air dan sanitasi di daerah-daerah rawan.
Baca Juga : Baliho Wajah Bakal Calon Wali Kota Nampang di Area Kejurkot VI Basket Kota Batu, Penonton Merasa Janggal
Dinas Kesehatan (Dinkes) memainkan peran sentral dalam upaya ini, dengan fokus pada pemantauan kesehatan ibu hamil dan anak-anak serta penyediaan suplementasi gizi. Sementara itu, DP3AP2KB fokus pada program-program edukasi keluarga dan pemberdayaan perempuan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya gizi seimbang bagi pertumbuhan anak.
Di sisi lain, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Dinas Peternakan dan Perikanan (Disnakkan) berperan dalam memastikan lingkungan yang sehat dan penyediaan sumber pangan berkualitas. DLH bertanggung jawab atas peningkatan akses air bersih dan sanitasi yang baik, sementara Disnakkan mendukung melalui penyediaan sumber protein dari sektor peternakan dan perikanan.
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) juga turut serta dalam upaya ini dengan mendorong program-program pengembangan ekonomi desa yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga dapat menurunkan risiko stunting secara jangka panjang.
Upaya bersama ini diharapkan tidak hanya menekan angka stunting, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Blitar secara keseluruhan. Pemerintah daerah juga akan terus memantau dan mengevaluasi efektivitas program-program yang dilaksanakan, serta mencari solusi inovatif untuk mengatasi tantangan-tantangan yang ada.
Rully Wahyu menegaskan bahwa upaya penanganan stunting ini adalah investasi jangka panjang untuk masa depan Kabupaten Blitar. “Kami yakin dengan kerjasama yang baik dan peningkatan alokasi anggaran, kita bisa mencapai hasil yang lebih baik dan membangun generasi penerus yang sehat dan kuat,” tutupnya.
