JATIMTIMES - Soal anggota Panwascam di Kota Malang yang diduga bermasalah rupanya masih berbuntut panjang. Sebab dalam hal ini, jika Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Malang tak segera mengambil sikap tegas, rencananya perkara itu akan dibawa ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
Hal tersebut disampaikan oleh mantan Anggota Panwascam Lowokwaru, M. A. Rizqi Fauzi. Di mana sebelumnya, ia telah mengadukan rekannya yang menjadi Ketua Panwascam Lowokwaru, MMB saat bertugas dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 lalu.
Baca Juga : Viral Seorang Pria WNA Diduga Lecehkan Orangutan, Bikin Publik Geram
MMB diadukan karena diduga melakukan sejumlah pelanggaran. Mulai dari dugaan pemotongan honor stafnya, hingga diduga memotong sejumlah anggaran yang dialokasikan untuk perjalanan dinas.
Apalagi, hal tersebut juga turut diadukan melalui masa tanggapan masyarakat (tangmas) sebelum yang bersangkutan kembali dilantik sebagai Panwascam pada Sabtu (25/5/2024) lalu. Untuk bertugas pada gelaran Pilkada Kota Malang.
"Menyangkut pelantikan salah seorang anggota Panwascam Lowokwaru terpilih, berinisial MMB. Kita ketahui dilantik di Hotel Grand Mercure Malang, pada Sabtu (25/05/2024) kemarin," tegas Rizqi Fauzi.
Dalam hal ini, Rizqi sebenarnya masuh memperhatikan faktor kemanusiaan, sehingga terkait aduan yang ia terima terkait MMB tidak berlanjut ke ranah hukum. Namun jika tak ada kejelasan sikap dari Bawaslu Kota Malang, ia tak segan membuat laporan resmi.
"Kami akan membuat laporan secara resmi ke Bawaslu Kota Malang, maupun melangkah ke DKPP. Sebenarnya kami hanya meminta MMB menyadari, dan mengakui sekaligus meminta maaf terbuka. Utamanya lagi tidak melanjutkan acara pelantikannya," terang dia.
Apalagi menurutnya, dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh MMB juga diketahui oleh banyak orang. Termasuk Staf Panwascam Lowokwaru. Sebab, tangmas didapatkan dari aduan beberapa pihak yang dirugikan.
"Untuk itu, kami membuatkan tangmas adanya pelantikan MMB di Hotel Grand Mercure Malang. Surat tangmas pun kami layangkan seminggu sebelumnya, pelantikan digelar pada Sabtu (25/05/2024). Setidaknya ada atensi serius, dan dibekukan sampai ada kejelasan," tutur Rizqi.
Baca Juga : Pemkab Tuban Terima Penghargaan SPBE dari Presiden Jokowi, Mas Lindra: Langkah Awal Digitalisasi
Dirinya pun menyayangkan adanya tindakan tersebut. Bahkan menurutnya, yang lebih memprihatinkan bahwa yang bersangkutan malah akan kembali dilantik sebagai Panwascam Kota Malang pada 25 Mei 2024 mendatang. Dirinya pun berpendapat bahwa hal itu bisa melunturkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemilu.
"Tentunya hal itu sangat mencederai Bawaslu. Apalagi punya jargon 'Bersama Rakyat Awasi Pemilu dan Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu', dengan kejadian tersebut akhirnya ada plesetan mungkin "Bersama Rakyat Awasi Bawaslu. Kita jadi ragu, pantaskah (oknum) orang-orang ini mengawasi pemilu, ataukah jangan-jangan orang itu yang harusnya diawasi," pungkasnya.
Sebagai informasi, sebelumnya JatimTIMES telah memberitakan bahwa saat ini, ada 7 orang anggota Panwascam Terpilih tengah dilakukan klarifikasi oleh Bawaslu Kota Malang. Hal itu dilakukan ketujuh orang tersebut mendapat tanggapan masyarakat berupa aduan jelang pelantikannya pada 25 Mei 2024 mendatang.
Totalnya, pada 25 Mei 2024 mendatang telah dijadwalkan ada sebanyak 15 orang yang akan dilantik oleh Bawaslu Kota Malang menjadi anggota Panwascam. Dari 15 orang itu, 11 diantaranya merupakan eksisting anggota panwascam lama yang mendapat assestment untuk dapat bertugas pada Pilkada Kota Malang.
