JATIMTIMES - Pembangunan multi sektor Kota Malang memerlukan sinergitas dengan semua pihak, salah satunya peran pengusaha. Untuk mengkolaborasikan kepentingan itu, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Malang menggelar Pra Musyawarah Rencana Pembangunan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Pra Musrenbang TSP) Kota Malang Tahun 2024 di Atria Hotel, Rabu (22/5/2024).
Melalui Pra Musrenbang ini, Bappeda berupaya memperkuat dan meningkatkan kapasitas tanggung jawab sosial perusahaan. Utamanya sinergi pembangunan sebagai mitra Pemerintah Kota Malang menuju Musrenbang TSP tahun 2024. Usulan-usulan yang tidak teranggarkan dalam APBD Kota Malang Tahun 2025 perlu diakomodir, untuk mendapatkan alternatif pembiayaan pembangunan Kota Malang.
"Jadi Pra Musrenbang TSP ini sudah beberapa tahun dilaksanakan mulai 2019. Harapannya bisa mengakomodir usulan yang tidak terakomodir dalam APBD kita. Yang pada saat Musrenbang Kota Malang ada enam ribu lebih usulan, dengan ada dua ribu sekian tidak terakomodir kita tawarkan ke perusahaan supaya bisa mengakomodir itu," jelas Kepala Bappeda Kota Malang Dwi Rahayu kepada JatimTIMES, Rabu (22/5/2024).
Meski begitu, Pemkot melalui Bappeda tidak tertutup pada yang tidak terakomodir saja. Kata Dwi, perusahaan bisa menyampaikan tanggung jawab sosial perusahaannya walau tidak masuk di usulan Musrenbang.
Forum Pra Musrenbang TSP 2024 melibatkan sekitar 120 perwakilan perusahaan dan instansi di Kota Malang. Menurut dia, dalam beberapa tahun terakhir ini belum banyak yang berkontribusi maksimal. Di antaranya karena masih ada yang belum memahami dasarnya di Perwali yang menyatakan pelibatan peran perusahaan untuk tujuan pembangunan.
"Sejauh ini yang banyak dari rumah sakit, perbankan, dan sebagainya tetapi perusahaan lain belum maksimal," sebutnya.
Dengan semakin banyak nya TSP, kata Dwi, menunjukkan kolaborasi pembangunan berjalan maksimal. Ia merincikan, ada 6.768 usulan pada Musrenbang Kota Malang sebelumnya. Lalu yang tidak terakomodir 2.812 usulan. Usulan itu terbagi lima kategori, yakni Bidang Sosial dan Pengentasan Kemiskinan 194 usulan, Sarpras dan Lingkungan Hidup 2.151 usulan, Umkm 115, Kesehatan 94, serta Pendidikan dan Pengembangan SDM 258 usulan.
Baca Juga : Bangun 152 Jamban dari Anggaran DBHCHT, Pemkab Situbondo Optimis Bebas ODF Tahun 2024
"Kami berharap setiap tahun semakin banyak usulan pada Pra Musrenbang TSP ini yang mampu disambut baik mitra-mitra perusahaan," imbuh Dwi.
