JATIMTIMES - Kota Blitar menunjukkan komitmen serius dalam mendorong digitalisasi di berbagai sektor dengan meraih penghargaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) sebagai Pemerintah Daerah yang berhasil mencapai 100% transaksi non tunai.
Penghargaan bergengsi ini diserahkan oleh Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono, dalam acara Forum High Level Meeting Rakorwil Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Selasa (07/05/2024).
Baca Juga : Kepala Disdik Adi Andaka Ambil Langkah Politik: Siap Lepas Status PNS Demi Nyalon Wakil Bupati Blitar
Capaian tersebut menjadi poin kebanggaan bagi Kota Blitar, terutama mengingat hanya dua dari 38 Kota - Kabupaten di Jawa Timur, dan 14 Kota/Kabupaten se-Indonesia yang mampu mencapai persentase 100%. Kenaikan Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (IETPD) Kota Blitar sebesar 17,9% dari tahun sebelumnya menunjukkan keseriusan dan kerja sama antara berbagai pihak dalam mewujudkan digitalisasi.
Prestasi yang diraih dalam meraih penghargaan ETPD (Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah) menjadi cermin dari kesuksesan sinergitas dan kolaborasi yang kuat antara Pemerintah Kota Blitar dan Bank Jatim Cabang Blitar. Di balik pencapaian gemilang ini terdapat upaya bersama yang melibatkan berbagai pihak untuk mendorong digitalisasi transaksi pemerintah menuju tingkat yang optimal.
Kerja sama yang solid antara Pemerintah Kota Blitar dan Bank Jatim Cabang Blitar menjadi landasan utama dalam mencapai target 100% transaksi non-tunai. Langkah-langkah strategis yang diambil melibatkan koordinasi yang erat, komunikasi yang efektif, serta pemahaman mendalam tentang kebutuhan dan tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan transformasi digital di sektor pemerintahan.
Sebagai mitra yang berperan penting, Bank Jatim Cabang Blitar memberikan dukungan yang berkelanjutan dalam memfasilitasi transisi dari transaksi tunai menjadi non-tunai. Upaya ini tidak terbatas pada aspek teknis saja, namun juga mencakup pendampingan dan bimbingan terhadap berbagai unit dan lembaga di lingkungan Pemerintah Kota Blitar.
Dengan pendekatan yang holistik, Bank Jatim Cabang Blitar memastikan bahwa infrastruktur dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mendukung digitalisasi transaksi pemerintah telah tersedia dan terkelola dengan baik.
Selain itu, sinergi antara Pemerintah Kota Blitar dan Bank Jatim Cabang Blitar juga tercermin dalam upaya bersama untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya transaksi non-tunai di kalangan masyarakat dan pelaku usaha lokal.
Melalui program-program edukasi dan sosialisasi, mereka membangun pemahaman yang lebih luas tentang manfaat dan kemudahan yang ditawarkan oleh sistem pembayaran non-tunai, serta mengatasi hambatan-hambatan yang mungkin muncul dalam proses adaptasi terhadap teknologi baru.
Andri Sastrawan, Pemimpin Bidang Operasional Bank Jatim Cabang Blitar, menjelaskan bahwa kerjasama dengan Pemerintah Kota Blitar telah menghasilkan transformasi signifikan dalam sistem pembayaran dari tunai menjadi non-tunai.
Hal ini dipicu oleh keberadaan rekening kas daerah (Kasda) di Bank Jatim, yang memungkinkan fasilitasi pembayaran non-tunai. "Karena rekeningnya Kasda itu ada di Bank Jatim, maka pembayaran yang awalnya atau dulunya tunai, kita fasilitasi menjadi non tunai," paparnya kepada JATIMTIMES, Rabu (8/5/2024).
Andri menyoroti bahwa tidak semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memiliki penghasilan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh karena itu, Bank Jatim Cabang Blitar berkolaborasi dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Blitar dalam memberikan pendampingan atau asistensi kepada OPD yang memerlukan.
Dalam konteks ini, OPD yang menghasilkan PAD di lingkungan Pemerintah Kota Blitar telah difasilitasi oleh Bank Jatim. OPD tersebut meliputi Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman.
Selain itu ada Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Statistik, Dinas Kesehatan, RSUD Mardi Waluyo, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pendidikan, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Tenaga Kerja, serta Kecamatan Sananwetan, Kecamatan Sukorejo, dan Kecamatan Kepanjenkidul.
"Kita melakukan asistensi atau pendampingan artinya apa? Supaya alurnya ini tetap berjalan sebagaimana mestinya, tapi diganti dari pembayaran tunai menjadi non tunai. Dan itu kita fasilitasi," ungkapnya.
Lebih lanjut, Andri menjelaskan bahwa fasilitasi yang diberikan mencakup berbagai metode pembayaran non-tunai, seperti Qris, virtual account (VA), Electronic Data Capture (EDC), dan agregat. Agregat ini merupakan kolaborasi dengan berbagai platform seperti Tokopedia, OVO, dan Bibli.
"Diharapkan dengan fasilitasi ini, petugas pungut dari OPD itu tidak terima tunai lagi," tambahnya.
Terkait dengan cakupan transaksi non-tunai, Andri menjelaskan bahwa hal ini mencakup pembayaran pajak dan retribusi, tetapi tidak termasuk gaji pegawai.
"Outputnya dari layanan program ini adalah pendapatan asli daerah (PAD)," katanya. Ia juga menyebutkan berbagai OPD atau dinas penghasil di lingkungan Pemerintah Kota Blitar seluruhnya terlibat dalam program ini.
Mengenai pencapaian indeks ETPD yang mencapai 100 persen, Andri menekankan solidnya sinergitas dan kolaborasi antara Bank Jatim Cabang Blitar dan BPKAD Kota Blitar dalam melakukan transisi keuangan dari tunai menjadi non-tunai.
"Sinergi kita, kolaborasi kita. Yang menginisiasi memang BPKAD. Pemkot Blitar punya OPD penghasil ini, yang selama ini tunai ayo kita inovasi menjadi non tunai," ujar Andri.
Andri juga menyoroti keberhasilan implementasi transaksi non-tunai di berbagai sektor, seperti Dinas Pendidikan dan parkir. "Kota Blitar ini transaksi keuangan sudah luar biasa, bahkan di Dinas Pendidikan itu, transaksi non-tunai sudah diterapkan di kantin sekolah," katanya.
Melihat ke depan, Andri menyampaikan bahwa fokus pada tahun 2024 adalah peningkatan transaksi keuangan. "Kalau BPKAD kemarin menyampaikan, kita nanti akan melihat prosentasenya, kanal-kanal mana yang sekiranya kurang transaksinya, nanti akan kita kunjungi dan kita tanya apa kendalanya, kita bantu fasilitasi untuk genjot PAD Kota Blitar," tuturnya.
Sella Ivany, Pemimpin Bidang Kredit Bank Jatim Cabang Blitar, memberikan insight mengenai langkah-langkah yang telah dilakukan serta rencana ke depan terkait dengan pengembangan aplikasi khusus non-tunai.
Dalam menjawab pertanyaan mengenai rencana pembuatan aplikasi tersebut, Sella menjelaskan dengan komprehensif tentang peran Bank Jatim Cabang Blitar dalam mendukung program Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), terutama di Pemerintah Kota Blitar.
Sella menekankan bahwa ETPD merupakan fokus utama Bank Jatim saat ini, dan mereka berupaya untuk mengawal implementasi program ini di pemerintah daerah, terutama di Kota Blitar. Ia juga menjelaskan bahwa Bank Jatim telah bekerja sama erat dengan Direksi IT pusat dalam menyusun dashboard evaluasi yang membantu dalam pemantauan dan analisis terhadap pelaksanaan ETPD di berbagai daerah, termasuk Kota Blitar.
"Bank Jatim Cabang Blitar dalam menyukseskan ETPD ini sangat terbantu dengan Direksi IT kami di pusat yang sangat konsen terhadap ETPD ini. Beliau itu dengan timnya, Bank Jatim itu sampe membuat dashboard, dashboard penilaian itu isinya seperti apa. Jadi setelah dashboard itu diberikan ke kepada kami, kami jadi bisa ngupas: kota ini kurang apa, kota ini nilainya cuma sekian, ini ada di sisi mana. Jadi sisinya ada beberapa: ada realisasi, implementasi. Kita jadi tahu, oh Kota Blitar kanalnya kurang ini, nanti kita penuhi,” terang Sella.
Baca Juga : Dosen Humaniora UIN Malang Whida Rositama Jadi Penulis Naskah Film Layar Lebar
Selain itu, Sella mengungkapkan bahwa Bank Jatim secara khusus mempersiapkan strategi untuk memenuhi target realisasi transaksi non-tunai, seperti penggunaan Qris dan non-Qris. Mereka juga memfasilitasi pertemuan antara pemerintah daerah dengan Bank Indonesia untuk mendiskusikan perkembangan dan kendala yang dihadapi dalam implementasi ETPD.
"Nah, direalisasi itu ada Qris dan non Qris. Qris itu yang minimal harus dicapai minimal 1 persen, kalau non Qris itu sekitar 69 persen bisa sampai nilainya itu 100. Jadi kami siapkan secara khusus untuk pemerintah daerah, setiap saat bisa pantau. Jadi kita bisa ngejar itu dari dashboard yang sudah disiapkan oleh Bank Jatim,” imbuhnya.
Tidak hanya itu, semangat kerjasama antara Pemerintah Kota Blitar dan Bank Jatim juga terlihat dari koordinasi yang aktif serta dukungan penuh dari pejabat setempat. Hal ini telah membawa Kota Blitar menjadi salah satu dari sedikit kabupaten/kota di Indonesia yang berhasil mencapai target 100% dalam implementasi ETPD.
“Dan selain dashboard, kantor pusat kami di Bank Jatim juga memfasilitasi pemerintah daerah untuk bertemu duduk bersama dengan Bank Indonesia. Jadi kemarin itu, direksi kami sendiri yang hadir, untuk BI Kepala BI sendiri yang hadir dan Kota Blitar langsung Bapak Sekda. Dan itu pertemuan terjadi beberapa kali. Dan semangat maju dari Kota Blitar sangat bagus sekali,” ujar Sella, menegaskan kuatkan sinergitas dan kolaborasi antara Pemkot Blitar dan Bank Jatim Cabang Blitar.
"Pemkot Blitar aktif berkoordinasi dengan Bank Jatim. Bapak sekda itu sendiri aktif mengawal, ayo Bank Jatim kita majukan Kota Blitar bareng-bareng. Dan finalnya menjadi seratus persen itu dari 514 kabupaten/kota se Indonesia, Kota Blitar jadi salah satunya,” imbuh Sella.
Diraihnya prestasi penghargaan ETPD oleh Kota Blitar mendapat apresiasi tinggi dari berbagai pihak. Sebagai salah satu dari dua daerah di Jawa Timur yang berhasil meraih Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), Kota Blitar menempati peringkat kelima secara nasional.
"Saat ini, ETPD ini untuk seluruh Indonesia, dan di Jawa Timur hanya dua daerah yang memperolehnya, yaitu Kota Blitar dan Kabupaten Ngawi. Untuk prestasi nasional, Kota Blitar menempati peringkat kelima," ungkap M Anto Fachrudin.
Menyikapi pencapaian tersebut, M Anto Fachrudin menegaskan pentingnya untuk mempertahankan prestasi tersebut ke depannya.
"Kedepan penghargaan ETPD ini harus dipertahankan oleh Kota Blitar. Jadi untuk volume transaksi ini harus terus ditingkatkan, jadi PAD Kota Blitar bisa terus meningkat. Dengan peningkatan ini PAD bisa terus bertambah. Transparansi transaksinya pasti kelihatan kalau non tunai," tegasnya.
Lebih lanjut, M Anto Fachrudin juga menyoroti tentang pentingnya sinergi dan kolaborasi antara Bank Jatim Cabang Blitar dengan Pemerintah Kota Blitar dalam meningkatkan pelayanan ETPD.
"Dan kita kedepan akan terus sinergi dan berkolaborasi dengan Pemkot Blitar untuk meningkatkan pelayanan ETPD agar PAD Kota Blitar ini terus meningkat," jelasnya.
Dengan dukungan yang kuat dari berbagai pihak, diharapkan Kota Blitar dapat mempertahankan prestasinya dalam mewujudkan transaksi pemerintah yang lebih efisien dan transparan, serta turut berkontribusi dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berkelanjutan.
Wakil Wali Kota Blitar, Ir. Tjutjuk Sunario, M.M, mengungkapkan kebanggaannya atas pencapaian Kota Blitar dalam mencapai persentase 100% dalam Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (IETPD).
Dalam konteks ini, dia menyoroti fakta bahwa hanya sedikit daerah yang mampu mencapai pencapaian serupa, yakni hanya dua dari 38 kota- kabupaten di Jawa Timur, dan 14 kota/ kabupaten di seluruh Indonesia.
Tjutjuk menegaskan bahwa perjalanan ini mencerminkan peningkatan yang signifikan dari tahun sebelumnya, dimana Kota Blitar pada 2022 hanya mencapai angka 82,1% dalam IETPD.
Perjalanan menuju pencapaian ini pun menurutnya tidaklah mudah. Tjutjuk mengakui bahwa pencapaian ini dapat terwujud berkat komitmen dan sinergi yang kuat antara Kepala Daerah, Perangkat Daerah, Bank Indonesia, dan Bank Jatim.
Langkah-langkah konkret seperti pembuatan kebijakan dan penekanan pada forum-forum tingkat tinggi menjadi bagian penting dalam menggerakkan pemanfaatan transaksi elektronik. Salah satu aspek yang menjadi fokus adalah digitalisasi belanja dan pendapatan, terutama dalam hal retribusi dan pajak daerah, yang kini dilakukan secara online.
“Saya harap penghargaan bisa menjadi motivasi dan dorongan untuk OPD dan masyarakat agar membiasakan pembayaran retribusi secara non tunai. Meskipun telah mencapai 100% artinya sudah menerapkan secara penuh baik di sisi belanja dan pendapatan, tapi masih ada yang perlu dioptimalkan,” ungkap Wakil Wali Kota Tjutjuk.
Tjutjuk juga menegaskan bahwa kesuksesan ini tidak lepas dari peran aktif dan kolaboratif Bank Jatim Cabang Blitar dalam mendukung upaya digitalisasi transaksi pemerintah. "Kerja sama yang solid antara Pemerintah Kota Blitar dan Bank Jatim Cabang Blitar telah memberikan kontribusi besar dalam mencapai target 100% transaksi non-tunai," tambahnya.
Tjutjuk Sunario juga menyoroti pentingnya prestasi ini sebagai dorongan untuk terus meningkatkan kualitas layanan dan efisiensi di sektor pemerintahan. "Prestasi ini harus dijadikan momentum untuk terus berinovasi dan meningkatkan pelayanan publik, sehingga masyarakat Kota Blitar dapat merasakan manfaat langsung dari kemajuan digitalisasi ini," tutupnya.
Prestasi penghargaan ETPD yang diraih oleh Kota Blitar bukan hanya sekadar capaian semata, namun juga merupakan cerminan dari semangat kerjasama dan komitmen yang kuat dalam mewujudkan kemajuan dan inovasi dalam pelayanan publik.
Keberhasilan ini menjadi pendorong bagi Kota Blitar untuk terus mengembangkan dan memperkuat kerja sama dengan Bank Jatim Cabang Blitar, serta menjaga momentum positif dalam mendorong digitalisasi di berbagai sektor untuk masa depan yang lebih baik.
