JATIMTIMES - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Malang terus berupaya meningkatkan pemerataan akses layanan keuangan hingga ke masyarakat desa. Salah satunya melalui Program Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) yang sampai saat ini gencar dilaksanakan.
Dalam kesempatan kali ini, OJK Malang menyasar Desa Gubugklakah, Kecamatan Poncokusumo. Sebanyak sekitar 100 orang dari paguyuban jeep hingga pelaku usaha homestay di Desa Wisata Gubugklakah ikut serta dalam sosialisasi Pelaksanaan Program Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) Desa Gubugklakah, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, Selasa (7/52024).
Baca Juga : Ratusan Pelajar SMA Kota Kediri Diajak Belajar Bersama di Museum
Kepala Bagian Pengawasan Perilaku PUJK, EPK, dan Layanan Manajemen Strategis OJK Malang, Veralina S. Lumban Tobing mengungkapkan, kegiatan ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan literasi dan akses layanan keuangan kepada masyarakat di Desa Gubugklakah. Karena berdasarkan survei yang telah dilakukan, literasi dan akses keuangan di Desa Gubugklakah masih sangat minim.
"Berdasarkan hasil survei, pemahaman dan penggunaan layanan keuangan di desa perlu ditingkatkan," kata Fera dalam sambutannya.
Minimnya akses layanan keuangan di Desa Gubugklakah sebagaimana hasil survei yang dilakukan diantaranya adalah akses Anjungan Tunai Mandiri (ATM) hingga agen keuangan yang jumlahnya masih sedikit dan terbatas. Padahal, sebagai desa wisata tentunya akses layanan keuangan sangat dibutuhkan untuk memudahkan aktivitas masyarakat dan wisatawan yang datang.
Sehingga, pasca sosialisasi ini diharapkan infrastruktur dan layanan keuangan di Desa Gubugklakah akan semakin dimaksimalkan. Karena penguatan infrastruktur dan perluasan agen keuangan di desa tentu akan berdampak positif. Salah satunya masyarakat akan mudah dalam mengakses keuangan dan memberikan kesempatan dalam mengembangkan UMKM di Desa Gubugklakah bersama lembaga jasa keuangan di wilayah kerja OJK Malang.
Kegiatan Program Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) ini sendiri akan berlangsung secara berkesinambungan, dimulai dari tahap pra inkubasi, inkubasi, dan pasca inkubasi. Masyarakat akan terus didampingi hingga benar-benar dapat merasakan manfaat dari akses keuangan.
"Tahapan program EKI dimulai dari pra inkubasi, inkubasi, dan pasca inkubasi. Sehingga ini tidak berhenti di sini, tapi akan berkelanjutan," jelas Fera.
Sementara itu, Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Malang, Tetuko Luhur Setyo Bathoro, S.STP., M.AP. menyampaikan, sebagai desa wisata, literasi keuangan tentu sangat dibutuhkan. Karena sebagaimana hasil survei, literasi dan akses keuangan di Desa Gubugklakah masih relatif rendah.
"Tak sedikit masyarakat yang menyimpan uang di rumah dan tidak di bank. Sehingga, dengan adanya sosialisasi ini masyarakat di Gubugklakah diharapkan bisa lebih kenal dengan layanan keuangan," jelas Tetuko.
Desa wisata Gubugklakah ia nilai memiliki potensi yang tinggi dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Diantaranya dapat dilihat dari jumlah kunjungan wisatawan yang terus menunjukkan tren positif.
"Kecamatan Poncokusumo, khususnya Desa Gubugklakah jangan hanya menjadi penonton, tapi harus menjadi subjek dengan pengelolaan wisata Bromo yang baik. Banyak wisatawan yang akan datang dan harus dimanfaatkan," terangnya.
Potensi Desa Gubugklakah sebagai desa wisata ini diharapkan bisa dimaksimalkan melalui layanan dan akses keuangan yang lebih baik. Karena di era digitalisasi, akses keuangan yang mudah sangat dibutuhkan.
Baca Juga : Jadi PPPK, BKD Pastikan Pendapatan Honorer Pemprov Jatim Tak Berkurang
"Saat ini sudah eranya cashless. Banyak wisatawan yang tentunya sudah memanfaatkan era digitalisasi dan tidak melulu membawa uang cash. Ini harus difasilitasi juga oleh masyarakat agar memudahkan transaksi," terangnya.
Melalui sosialisasi ekosistem keuangan inklusif keuangan ini, Tetuko berharap agar literasi masyarakat terkait lembaga keuangan meningkat. Karena tak bisa dipungkiri, masih banyak masyarakat yang terjerat pinjaman dari lembaga keuangan yang bodong. Hal itu sangat merugikan, bahkan menjadi pemicu tingginya angka perceraian di Kabupaten Malang utamanya Poncokusumo.
"Kecamatan Poncokusumo menjadi kecamatan kedua dengan angka perceraian tertinggi, dan setelah di survei diketahui alasannya karena pinjam dana pada lembaga tidak sah," tegas Tetuko.
Dia menegaskan agar kegiatan ini tidak hanya berhenti pada sosialisasi, tapi akan ada pendampingan. Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Malang diharapkan terus bergerak bersama dalam meningkaykan literasi kepada masyarakat.
Camat Poncokusumo, Didik Agus Mulyono menambahkan, program ekosistem ekonomi inklusif di wilayah Kecamatan Poncokusumo sangat dinantikan. Diharapkan melalui kegiatan ini agar akses layanan keuangan bisa lebih merata.
"Karena saat ini ATM masih sulit dan baru beberapa bank tertentu, itu pun di pusat kecamatan. Padahal, saat ini masyarakat sudah banyak yang menjadi nasabah bank. Selain itu sebagai desa wisata, maka banyak wisatawan yang datang tapi sulit mengakses ATM. Ke depan kami harap ada kemudahan melakukan transaksi cashless melalui qris dan lain sebagainya," terangnya.
OJK diharapkan terus mendampingi masyarakat dalam program pemberdayaan dan kehadiran OJK bisa dirasakan masyarakat. Kegiatan yang berkesinambungan akan dirasakan masyarakat dalam bertransaksi.
"Harapannya teman-teman komunitas jeep ataupun homestay di Poncokusumo bisa lebih mudah melakukan transaksi pembayaran. Sehingga kami harap kegiatan ini berkelanjutan dengan adanya pendampingan," jelasnya.
Sementara itu, masyarakat dan pelaku usaha yang turut dalam sosialisasi tampak antusias mendengarkan informasi yang disampaikan OJK Malang. Beberapa lembaga jasa keuangan dari perbankan dan BPJS Ketenagakerjaan ikut serta dalam memberikan edukasi kepada masyarakat terkait keuangan inklusif. Proses tanya jawab berlangsung gayeng dengan berbagai pengetahuan baru terkait inklusi keuangan.
