Jatim Times Network Logo
Poling Pilkada 2024 Agama Ekonomi Gaya Hukum dan Kriminalitas Kesehatan Kuliner Olahraga Opini Otomotif Pemerintahan Pendidikan Peristiwa Politik Profil Ruang Mahasiswa Ruang Sastra Selebriti Tekno Transportasi Wisata
Poling Pilkada 2024
Pemerintahan

Jadi PPPK, BKD Pastikan Pendapatan Honorer Pemprov Jatim Tak Berkurang

Penulis : Muhammad Choirul Anwar - Editor : Dede Nana

07 - May - 2024, 08:06

Placeholder
Kepala BKD Jatim Indah Wahyuni.

JATIMTIMES - Puluhan ribu tenaga honorer atau non-Aparatur Sipil Negara (non-ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) bakal beralih status menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada tahun ini.

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jatim menegaskan bahwa peralihan status tersebut dilakukan melalui mekanisme penerimaan PPPK 2024. Nantinya akan ada PPPK full time dan PPPK part time yang ditentukan berdasarkan hasil seleksi tersebut sesuai jumlah formasi yang tersedia.

Baca Juga : Awali Rangkaian Musrenbangnas 2024, Pemkot Kediri Ikuti Side Event Urgensi Clearance Belanja TIK di Tingkat Daerah

Peralihan status honorer menjadi PPPK ini sesuai mandat UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Kepala BKD Jatim Indah Wahyuni menegaskan, peralihan status ini tidak akan merugikan honorer.

Selain tidak akan ada pemberhentian secara massal, BKD juga memastikan gaji yang selama ini diterima pegawai non-ASN tidak akan berkurang setelah beralih status menjadi PPPK. 

"Prinsip kebijakan dari pemerintah tahun 2024 ini tidak ada pemberhentian terkait dengan pegawai non-ASN atau honorer. Dan yang part time pun, yang nanti masuk menjadi pegawai PPPK part time prinsipnya tidak mengurangi pendapatan yang diterima selama ini," ujarnya kepada JatimTimes.com, dikutip Selasa (7/5/2024).

Berdasarkan data BKD Jatim hingga April 2024, total pegawai Pemprov Jatim tercatat sebanyak 80.288 orang. Dari jumlah itu, 53.373 pegawai merupakan ASN. Sisanya, yakni sebanyak 26.915 merupakan pegawai non-ASN alias honorer. 

Rinciannya, sebanyak 9.135 merupakan Pegawai Tidak Tetap dengan Perjanjian Kerja (PTT-PK), kemudian sisanya terdiri dari 6.658 PTT dan 11.122 Guru Tidak Tetap (GTT) di lingkungan Dinas Pendidikan Jatim.

Indah Wahyuni menegaskan, Desember tahun ini menjadi batas akhir bagi Pemprov Jatim untuk memperjelas status 26.915 pegawai non-ASN tersebut. Nantinya, mereka akan menjadi ASN dengan status PPPK. 

Baca Juga : Naik Kelas, Kota Malang Raih PPD Terbaik Tahun 2024

"Jadi artinya ini adalah sebuah solusi yang diberikan oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian PAN RB untuk kejelasan status dari non-ASN menjadi PPPK," urainya.

Kepala Bidang Perencanaan, Pengadaan, Pengolahan Data dan Sistem Informasi (P3DSI) BKD Jatim Hasyim Asyhari menambahkan, dengan adanya penghapusan status pegawai honorer, bukan berarti ke depan pemerintah daerah sudah tidak diperbolehkan merekrut sumber daya manusia (SDM) baru.

"Kalau di UU yang baru spiritnya boleh itu ke depan untuk memenuhi kebutuhan daerah. Istilahnya PPPK, tapi kan tetap harus melalui mekanisme pengajuan pengusulan. Tapi untuk lebih jelasnya kita tunggu teknisnya. Karena kan pemerintah saat ini masih menyusun RPP terkait manajemen kepegawaian," jelasnya. 


Topik

Pemerintahan bkd jatim pppk tenaga honorer pemprov jatim



JatimTimes Media Terverifikasi Dewan Pers

UPDATE BERITA JATIM TIMES NETWORK

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari JatimTIMES.com dengan klik Langganan Google News Jatimtimes atau bisa menginstall aplikasi Jatim Times News melalui Tombol Berikut :


Penulis

Muhammad Choirul Anwar

Editor

Dede Nana